Channel9.id-Jakarta. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menanggapi kritik eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal wacana yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto untuk memaafkan koruptor setelah membayar denda damai. Menurutnya, pernyataan Mahfud tersebut tidak perlu didengar karena Mahfud sendiri telah gagal saat menjabat sebagai Menko Polhukam.
Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam konferensi pers Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/12/2024). Ia menilai usul Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengampuni koruptor merupakan pernyataan seorang pemimpin.
Ia menegaskan, Prabowo dalam mengeluarkan intruksi tidak akan menabrak undang-undang yang berlaku. Pada prinsipnya, kata dia, aturan hukum mengamanatkan agar kerugian negara dalam kasus korupsi wajib dikembalikan dengan maksimal.
Habiburokhman menilai wacana amnesti terhadap koruptor tak perlu diperdebatkan. Ia berpendapat aparat penegak hukum bisa menerjemahkannya sesuai undang-undang.
Mahfud MD sebelumnya mengomentari wacana pengampunan kepada koruptor setelah membayar denda damai yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Mahfud, wacana tersebut mengada-ada dan berpotensi merusak proses penegakan hukum di Indonesia.
