https://www.youtube.com/watch?v=si0q4tNrKTY&feature=youtu.be
Channel9.id-Bengkulu. Pilkada serentak 2020, menjadi pesta demokrasi pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
Karena itu, masyarakat tak boleh meremehkan, supaya Pilkada berjalan dengan lancar, demokratis, aman covid-19, dan aman konflik.
Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam ‘Rapat koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak 2020 dan Pengarahan Kepada Satgas Covid-19 di Provinsi Bengkulu, Kamis (6/8).
“Jadi kita tidak boleh underestimate, saya sudah mempersiapkan ini untuk ke depannya. Saya sudah door to door ke provinsi-provinsi. Saya temukan ada yang menyiapkan mobil Swab, dan mobil masker di Sumatera. Kemudian, saya manfaatkan acara ini untuk membahas tentang kesiapan pilkada sekaligus mengenai penanganan Covid 19,” kata Tito.
Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini, tidak menerima alasan sejumlah pihak yang meminta Pilkada 2020 ditunda hingga pandemi Covid-19 berakhir.
Menurut Tito, tak ada ahli yang bisa memprediksi kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Yang bisa mereka lakukan adalah menemukan skenario untuk mengakhiri pandemi Covid-19 ini. Salah satunya dengan menemukan vaksin Covid-19.
“Pertanyaan yang muncul adalah kapan pandemi akan berakhir supaya bisa melaksanakan pilkada yang aman. Jawabannya tak ada yang tahu. Yang ada adalah menyusun skenario berakhirnya, kalau vaksin ditemukan,” kata Tito.
Karena itu, Tito menegaskan Pilkada 2020 tetap harus dilaksanakan dengan berpedoman pada protokol kesehatan Covid-19. Terlebih, Pilkada 2020 bisa menjadi momentum untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, terutama di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada.
“Jadikan Pilkada 2020 sebagai momentum emas mengendalikan penyebaran Covid-19 di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada,” kata Tito.
Namun, Tito mengingatkan, jangan memisahkan antara Pilkada dengan masalah Covid-19. Seolah-olah, Pilkada dan Covid-19 berjalan sendiri-sendiri. Padahal, keduanya berjalan beriringan.
“Saya sepakat dengan KPU bahwa tema sentral isu dalam Pilkada adalah penanganan Covid-19. Karena itu, jangan memisahkan pilkada dan covid. Seolah pilkada sendiri dan Covid-19 hanya mengawal,” ujarnya.
Terkait adanya potensi konflik dalam pelaksanaan Pilkada 2020, Tito menyarankan, Badan Intelijen Negara di Daerah untuk bekerja sama dengan aparat keamanan. Tujuannya, mengantisipasi munculnya potensi konflik tingkat rendah dalam Pilkada 2020.
“Saya kira kalau aman konflik teman teman jajaran intelijen, Badan Intelijen Negara Daerah (BIN DA) bekerja sama dengan Polda, kepolisan, dan TNI yang paling utama. Untuk menjaga potensi potensi konflik tingkat rendah,” kata Tito.
(HY)
