Channel9.id-Jakarta. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengklaim pemberhentian penyaluran bantuan sosial (bansos) pada Pilkada Serentak 2024 telah berhasil menurunkan angka pelanggaran terkait pemilu.
Hal itu disampaikan Bima usai acara peluncuran laporan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) Tahun 2024 yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Bima mengatakan, banyak pihak yang tadinya merasa khawatir jika bansos dipolitisasi untuk memenangkan calon kepala daerah tertentu pada November lalu. Namun ketika penyaluran bansos itu dihentikan, ia menyebut jumlah aduan pelanggaran pemilu berhasil ditekan.
Dengan berkurangnya jumlah aduan tersebut, lanjutnya, maka potensi konflik Pilkada turut menurun.
Meski begitu, Bima mengatakan penyetopan bansos hanyalah salah satu instrumen untuk menekan angka pelanggaran pemilu. Pihaknya bakal memastikan bahwa pelanggaran pemilu, seperti praktik politik uang, bisa dicegah dalam berbagai hal.
