Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah untuk terus memonitor wilayahnya terkait penyebaran virus korona. Ia juga meminta kepala daerah untuk terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam.
Jokowi menjelaskan, berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, jajaran Pemerintah Daerah dibantu jajaran TNI dan POLRI serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak Covid19.
“Saya minta kepada seluruh Gubernur dan Bupati serta Walikota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah situasi,” kata Jokowi di Istana Bogor, Minggu (15/3).
Kepala Negara menjelaskan, berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, jajaran Pemerintah Daerah dibantu jajaran TNI dan POLRI serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak Covid19.
Ia mendorong kepala daerah untuk membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Selain itu, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. Kemudian menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang, serta meningkatkan pelayanan pengecekan infeksi Covid19 dan pengobatan secara maksimal.
“Saya sudah perintahkan untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk digunakan secara efektif dan efisien,” pungkas Jokowi.
Jokowi menyebut pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19, yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Doni Monardo.
“Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI dan POLRI, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial dan perguruan tinggi,” pungkasnya.
