Channel9.id, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengamini adanya beras impor berkutu yang dilaporkan oleh Perum Bulog. Jumlahnya pun tak main-main, mencapai 100 ribu hingga 300 ribu ton yang tersebar di gudang Bulog seluruh Indonesia.
Temuan ini diungkapkan Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Selasa (11/3/2025). Temuan beras berkutu ini sebelumnya diungkap oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto saat mengecek Gudang Bulog di Jogja.
Mulanya Titiek bercerita bahwa saat itu dia memimpin rombongan kunjungan kerja ke Gudang Bulog di Jogjakarta.
Merespons hal itu, Amran menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti masalah ini dengan menghubungi Direktur Utama Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya.
“Bulog melaporkan memang ada 100 ribu sampai 300 ribu (ton) di seluruh Indonesia dari 2 juta (ton beras). Ini sudah masuk list, termasuk di Jogja. Kami akan minta lagi untuk dipercepat di Jogja. Minta maaf Bu Ketua,” ungkap Amran dalam rapat tersebut.
Temuan beras impor berkutu ini menambah panjang daftar masalah pangan yang dihadapi pemerintah.
Temuan beras impor berkutu ini tentu menimbulkan kekhawatiran akan kualitas beras yang dikonsumsi masyarakat. Beras berkutu dapat menurunkan kualitas gizi dan bahkan membahayakan kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah besar.
Mentan Amran menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Bulog untuk menindaklanjuti temuan ini.
Dengan temuan ini penting bagi pemerintah untuk langkah-langkah persuasif antara lain pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kualitas beras dan tingkat kerusakan.
Melakukan pemisahan dan penanganan khusus untuk beras yang terbukti berkutu dan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas masuknya beras berkutu.
Demikian puka melakukan peningkatan pengawasan terhadap impor dan distribusi beras untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Temuan beras impor berkutu ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih serius dalam mengawasi kualitas pangan yang beredar di masyarakat. Diperlukan koordinasi yang kuat antara berbagai pihak terkait untuk memastikan keamanan dan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
