Channel9.id – Jakarta. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan sebesar 36,67% transaksi dana pada Proyek Strategis Nasional atau PSN diduga digunakan bukan untuk pembangunan proyek melainkan untuk kepentingan pribadi.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengakui bahwa 36,81% dari total dana PSN telah masuk ke rekening subkontraktor. PPATK mengidentifikasi bahwa transaksi dana tersebut memang berkaitan dengan kegiatan operasional pembangunan, namun bukan untuk proyek.
Selain itu, salah satu temuan lembaga intelijen keuangan itu juga mengungkapkan dugaan aliran dana PSN masuk kantong Aparatur Sipil Negara hingga politikus.
“Hasil pemeriksaan mendalam terhadap transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek, terindentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil ASN, politikus serta dibelikan aset dan investasi oleh para pelaku,” ujar Ivan pada Konferensi Pers Refleksi Akhir 2023 dan Proyeksi Kerja serta Langkah-langkah Strategis PPATK 2024 di Kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1/2024).
PPATK tidak memerinci lebih lanjut mengenai apa saja PSN yang dimaksud. Lembaga intelijen keuangan negara itu juga enggan mengungkap berapa nilai nominal perputaran dana pada dugaan korupsi tersebut.
Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.
“Terkait dengan [PSN, red] ya bisa dilihat kasus-kasus belakangan ini yang terkait PSN ini apa proyek apa saja. Itu sudah dilakukan penyidikan oleh penyidik, dan sudah diekspose media massa, sehingga bisa disimpulkan sendiri,” ujarnya.
Adapun PPATK telah menyampaikan 1.178 Laporan Hasil Analisis (LHA) terkait dengan 1.847 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sepanjang Januari-November 2023. PPATK juga mengungkap bahwa transaksi yang terjadi pada rekening pengurus dan anggota partai politik (parpol) meningkat dengan pesat sepanjang 2022-2023.
Kepala PPATK Ivan Yustiavanda awalnya menjelaskan bahwa terdapat 6 juta nama anggota atau pengurus parpol yang terdata di Indonesia. Berdasarkan hasil pemadanan data itu dengan data milik PPATK, ditemukan 449.607 laporan yang diterima terkait dengan nama anggota maupun pengurus dari 24 parpol.
Ivan mencatat bahwa total nominal transaksi dari 24 parpol tersebut mencapai Rp80 triliun untuk periode sepanjang 2022-2023. Menurutnya, setiap parpol mengalami kenaikan 400% hingga 2.400% jelang Pemilu 2024.
“Jadi memang naik semua itu transaksinya. Tadi misalnya transaksinya cuma Rp1 miliar, tiba-tiba [naik ke] Rp10 miliar. Dari Rp100 juta tiba-tiba Rp2 miliar di rekening-rekening yang tadi saya sampaikan di depan,” tuturnya pada Konferensi Pers Refleksi Akhir 2023 dan Proyeksi Kerja serta Langkah-langkah Strategis PPATK 2024 di Kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Baca juga: KPK Segera Tindak Lanjuti Temuan PPATK Soal Transaksi Mencurigakan Dana Parpol
IG
