Channel9.id – Jakarta. Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menilai, Pilkada 2020 bisa ditunda pelaksanaanya pada tahun depan.
Rudyatmo mengklaim, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta tak punya anggaran untuk melaksanakan Pilkada 2020 dengan protokol Kesehatan pencegahan Covid-19.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow menyatakan, Pemkot Surakarta seharusnya memiliki anggaran untuk Pilkada 2020. Sebab, alokasi anggaran untuk Pilkada tahun lalu belum digunakan karena pandemi Covid-19.
“Anggaran Pilkada tahun lalu itu belum digunakan karena pandemi Covid-19. Jadi anggaran itu masih dipending, anggarannya masih disimpan di rekening Pemda,” kata Jeirry saat dihubungi, Selasa (30/6).
Menurut Jeirry, Rudyatmo harus melakukan klarifikasi atas ucapannya. Rudy perlu menjelaskan dengan rinci alasan Pemkot Surakarta tidak memiliki anggaran untuk Pilkada 2020.
“Wali Kota kurang clear menjelaskan tidak ada duit. Jadi sebetulnya Pak Wali Kota harus klarifikasi atas ucapannya itu,” kata Jeirry.
Jeirry menyatakan, pandemi Covid-19 memang menyebabkan anggaran untuk Pilkada 2020 bertambah. Penambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk melaksanakan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Namun, Pemkot Surakarta seharusnya bisa mengakali pengeluaran anggaran Pilkada 2020 di masa pademi Covid-19. Lantaran, ada beberapa pos anggaran Pilkada, yang mengalami penurunan.
“Kan model Pilkada 2020 berubah karena menerapkan protokol kesehatan. Ada anggaran yang berkurang seperti model kampanye. Bahkan, ada item-item yang sebetulnya tidak ada sama sekali,” ucap Jeirry.
Jeirry pun menduga, pernyataan Wali Kota Solo tersebut sengaja dilontarkan supaya pemerintah pusat segera mencairkan anggaran tambahan Pilkada 2020 untuk daerahnya.
“Menurut saya, ini adalah cara Pak Wali Kota untuk mengingatkan sesegera mungkin anggaran tambahan Pilkada 2020 dari pemerintah pusat dicairkan. Waktu Komisi X melakukan rapat dengan Kemendagri, Bawaslu, dan KPU memang sudah sepakat ada penambahan anggaran Pilkada 2020. Secara politik sudah sepakat, tapi mungkin secara administratif belum jelas,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menilai Pilkada Serentak 2020 bisa ditunda pelaksanaannya pada tahun depan. Pasalnya, pada tahun ini masih ada pandemi Covid-19.
Selain itu, Pemerintah Kota Solo tidak memiliki cukup anggaran untuk memenuhi kekurangan dana yang diminta KPU.
“Ini sudah tidak bisa nambah kok. KPU minta Rp 11 miliar kami tidak punya anggaran untuk itu. Bayar listrik saja tidak bisa. Kan bisa ditunda (Pilkada Serentak),” kata Rudy di Solo, Jawa Tengah, Senin (29/6).
Pandemi Covid-19 mengakibatkan anggaran Pilkada Serentak 2020 di Solo membengkak hingga dua kali lipat.
Sebelumnya, KPU telah mendapat dana hibah penyelenggaraan pemilihan wali kota (Pilwalkot) 2020 sebesar Rp 15 miliar.
Karena pemilihan diputuskan berlangsung di tengah pandemi, KPU mengharuskan petugas mulai dari Panitia Pemungutan Suara menerapkan protokol kesehatan.
Akibatnya, KPU mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp 11 miliar ke Pemerintah Kota Solo.
Berdasarkan data yang dihimpun, pemkot Surakarta memiliki dana sejumlah 271 miliar. Artinya, jika akan ditransfer Rp15 milyar dan ditambah kebutuhan penyelenggara pilkada, anggaran kas Pemkot Surakarta masih banyak tersedia.
Sedangkan untuk penanganan Covid-19, Pemkot Surakarta menganggarkan Rp152,5 M. Namun, baru direalisasikan sekitar 34,6 M.
(HY)
