Channel9.id-Tangerang. Wamendagri Bima Arya mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk serius memperkuat strategi penanggulangan pemanasan global. Ia menekankan, kebijakan lingkungan jangan hanya berhenti pada simbol atau seremoni belaka.
Bima mencontohkan program Car Free Day (CFD). Menurutnya, di beberapa daerah kegiatan itu justru beralih fungsi jadi arena pasar tumpah, alih-alih menekan polusi.
“Car Free Day targetnya persoalan lingkungan, bukan persoalan ekonomi atau sekadar hiburan warga,” kata Bima saat membuka acara Sustainable District Outlook 2025 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Rabu (27/8/2025).
Bima mengapresiasi daerah yang berhasil mengelola CFD dengan baik, salah satunya DKI Jakarta. Namun ia mengingatkan, praktik baik seperti ini perlu diperluas agar benar-benar berdampak pada kualitas lingkungan.
Selain CFD, Bima juga menyoroti pentingnya Ecological Fiscal Transfer (EFT) atau transfer anggaran berbasis ekologi. Skema ini, kata dia, bisa jadi instrumen Pemda untuk memperkuat komitmen anggaran lingkungan, asalkan tepat sasaran dan tidak sekadar formalitas.
“Komitmen penganggaran berbasis ekologi ini bagus. Tapi jangan sampai hanya menggugurkan kewajiban, harus jelas output dan outcomes-nya,” tegasnya.
Ia mencontohkan sejumlah daerah yang sudah menjalankan EFT, seperti Aceh dan Kalimantan Utara dengan TAPE, Maros dan Luwu Utara dengan TAKE, serta Kota Palu dengan ALAKE.
Lebih jauh, Kemendagri disebut Bima terus mendorong sinkronisasi regulasi pendanaan ekologis. Hal ini tertuang dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025, serta masuk dalam RPJMN 2025–2029 melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025.
Tak hanya itu, Bima juga mendorong Pemda mencari pendanaan alternatif seperti KPBU, obligasi, crowdfunding, CSR, hingga pemanfaatan aset daerah.
“Kuncinya, jangan seremonial. Hidupkan komitmen ekologis agar benar-benar terasa dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan,” pungkasnya.
Baca juga: Wamendagri Bima: Pemimpin Besar Tak Lahir di Jalan Tol
