Channel9.id, Jakarta. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat sinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025. Sinergi ini penting agar proses audit berjalan lancar sekaligus mendorong tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik,” kata Ribka saat Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 di Kantor Perwakilan BPK Bali, Kamis (12/2/2026).
Ia menilai audit menjadi momentum mempererat koordinasi antara BPK, Kemendagri, dan Pemda demi meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Ribka pun meminta kepala daerah bersikap kooperatif, terbuka, dan komunikatif selama pemeriksaan.
Ribka juga menekankan pentingnya integrasi data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini memudahkan pengawasan sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan.
Dari 546 Pemda, sebanyak 524 daerah telah menggunakan SIPD. Sisanya masih terkendala jaringan dan infrastruktur.
“Manfaatkan SIPD. BPK, KPK, dan instansi lain bisa mengakses data secara langsung. Semua aktivitas pemerintahan tercatat di sana,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Anggota VI BPK RI Fathan Subchi, Dirjen PKN VI BPK Laode Nusriadi, serta para gubernur, sekretaris daerah, dan inspektur di wilayah kerja Ditjen PKN VI.
