Channel9.id-Manokwari. Wamendagri Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah mempercepat penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah di Papua. Hal ini disampaikan dalam Rapat Pleno Badan Pengarah Papua (BP3OKP) di KPPN Manokwari, Selasa (4/11/2025), yang dipimpin Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Ribka menyoroti perlunya reformasi tata kelola dana Otsus agar lebih transparan dan tepat sasaran. Ia menyebut percepatan penyaluran membutuhkan kolaborasi erat lintas kementerian serta penguatan kapasitas aparatur daerah agar pemenuhan administrasi tidak lagi menghambat salur.
“Kami dorong peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah agar persyaratan salur segera terpenuhi dan kebijakan fiskal daerah berjalan akuntabel,” ujar Ribka.
Forum turut menyorot pertumbuhan ekonomi Papua Tengah dan Papua Barat yang masih minus. Ribka menilai perlu kebijakan afirmatif dan pendampingan khusus untuk menggerakkan sektor riil dan memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi wilayah.
Ia juga menekankan bahwa layanan kesehatan untuk Orang Asli Papua masih perlu ditingkatkan, mulai dari fasilitas dasar, ambulans, layanan bergerak, hingga percepatan pembangunan rumah sakit rujukan vertikal.
Pada bidang infrastruktur, integrasi antarsektor disebut krusial — termasuk pembangunan jalan Trans-Papua, pembangkit listrik, SMK terintegrasi, dan pusat rujukan kesehatan. Ribka mendorong keterlibatan perusahaan milik OAP agar manfaat ekonomi langsung dirasakan masyarakat.
Forum juga membahas peningkatan SDM Papua melalui rekrutmen nakes dan tenaga pendidikan, serta pelatihan teknologi termasuk AI.
Rapat ini menjadi momentum penyelarasan strategi pusat-daerah untuk memperkuat kapasitas aparatur, mengoptimalkan dana Otsus, dan mempercepat pemerataan pembangunan di Tanah Papua.
Baca juga: Wamendagri Ribka Minta Pemda Papua Pegunungan Serius Jalankan Program Cepat Prabowo
