Channel9.id, Jakarta. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk memimpin langsung rapat koordinasi pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Papua Pegunungan secara daring dari Jakarta, Jumat (27/2/2026). Ia menegaskan seluruh jajaran harus mempercepat pekerjaan dan menjaga setiap tahapan tetap sesuai jadwal.
Ribka menggelar rapat ini setelah meninjau lokasi pada 8 Februari 2026 dan bertemu Wakil Menteri Pekerjaan Umum pada 25 Februari 2026. Ia mengingatkan bahwa UU Daerah Otonom Baru Papua mewajibkan pemerintah membangun KPP tersebut. Karena itu, ia meminta semua pihak mengawal proyek ini tanpa penundaan.
“Target kita jelas, KPP Papua Pegunungan harus dapat berfungsi pada tahun 2028 sebagaimana harapan dalam RDP bersama Komisi II DPR RI. Karena itu, setiap tahapan administrasi dan teknis harus dipastikan berjalan sesuai jadwal,” tegasnya.
Dalam rapat, Ribka meminta jajaran terkait segera memenuhi readiness criteria (RC) dan merampungkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Perpindahan lokasi dari Distrik Walesi ke Distrik Hubikosi menuntut penyesuaian dokumen teknis. Ia juga mendorong percepatan pembangunan hunian ASN.
Ribka menugaskan Pemprov Papua Pegunungan menyempurnakan catatan RC, menyelesaikan land clearing Kantor Majelis Rakyat Papua, dan menyerahkan dokumen Formulir Kerangka Acuan (FKA) paling lambat 4 Maret 2026.
Ia menargetkan tim menyelesaikan Amdal sebelum Idulfitri agar panitia bisa membuka lelang pada Juni atau Juli. Tim Penilai bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua kini membahas dan memfinalisasi dokumen tersebut.
Untuk hunian ASN, Ribka meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman segera menginput data rumah susun ke aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU). Di saat yang sama, Kementerian Sekretariat Negara menyusun Instruksi Presiden untuk memperkuat program tersebut.
“Pencapaian target operasional KPP pada tahun 2028 membutuhkan kerja bersama, koordinasi yang kuat, dan kedisiplinan dalam memenuhi setiap tahapan. Kita harus memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu,” ujarnya.
Ribka akan kembali memimpin rapat lanjutan untuk mengecek progres perencanaan dan persiapan pembangunan fisik. Pemprov Papua Pegunungan, Kementerian PKP, Kementerian PU, DLH Provinsi Papua, Tim Penilai Amdal, serta Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengikuti rapat tersebut.
