Channel9.id-Jakarta. YouTube sedang mencari cara baru untuk mengatasi misinformasi di platformnya. Menurut Chief Product Officer YouTube Neal Mohan, salah satu cara yang sedang dipertimbangkan ialah pembatasan fitur berbagi video dengan “borderline content.”
Dilansir dari Engadget, Mohan menjelaskan bahwa yang disebut “borderline content” adalah “video yang tak sepenuhnya melanggar kebijakan kami sehingga tak harus dihapus. Tetapi kami tak selalu ingin merekomendasikannya kepada orang-orang.”
Menurutnya, hal ini bisa sangat sulit untuk ditangani. Pasalnya, YouTube hanya ingin menghapus video dari rekomendasi. Namun, karena video tidak dihapus, video bisa menyebar luas ketika dibagikan di platform lain. “Salah satu cara yang mungkin bisa mengatasi ini adalah menonaktifkan tombol bagikan atau memutus tautan pada video yang sudah kami batasi dalam rekomendasi… artinya, Anda tak bisa menyematkan atau menautkan video dengan ‘borderline content’ di situs lain.”
“Pengantara akan muncul sebelum pemirsa menonton video yang disematkan atau ditautkan, ini akan memberi tahu mereka bahwa konten tersebut mungkin berisi misinformasi,” kata Mohan. Namun, ia menambahkan bahwa perusahaan masih mempertimbangkan apakah pihaknya harus mengambil pendekatan ini atau tidak.
Jika YouTube membatasi fitur berbagi video, maka ini akan menjadi langkah besar bagi platform—mengingat perusahaan telah berulang kali mengklaim bahwa kurang dari 1% penayangan ‘borderline content’ berasal dari rekomendasi. Namun demikian, para kritikus menilai bahwa langkah itu tak sepenuhnya mengatasi masalah ini, dan mengatakan bahwa YouTube merupakan vektor utama misinformasi. Bulan lalu, sekelompok 80 organisasi pemeriksa fakta menandatangani surat terbuka ke YouTube, dan mereka mendesak perusahaan untuk mengambil langkah guna menghentikan misinfromasi dan disinformasi.
Selain itu, Mohan mengisyaratkan perubahan lain yang akan datang. Dia mengatakan perusahaan juga mempertimbangkan untuk menambahkan label tambahan di hasil pencarian. Perusahaan pun ingin menambah kemitraannya dengan “para ahli dan organisasi nonpemerintah di seluruh dunia” dan berinvestasi dalam teknologi untuk mendeteksi misinformasi.
