Channel9.id, Jakarta. Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, mulai dari Nahdlatul Ulama hingga Muhammadiyah, menghadiri pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara untuk membahas partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyebutkan, pertemuan pada Selasa (3/2/2026) itu diikuti sekitar 16 ormas Islam. Selain pimpinan organisasi, sejumlah kiai sepuh serta pengasuh pondok pesantren dari berbagai daerah, khususnya Jawa Timur dan Jawa Barat, turut hadir.
Menurutnya, para tokoh ormas meminta penjelasan mengenai langkah konkret pemerintah dalam melindungi warga Palestina di Gaza. Presiden, kata dia, memaparkan bahwa Indonesia berencana berkontribusi melalui pengiriman pasukan perdamaian dengan mandat utama menjaga keselamatan masyarakat sipil.
“Presiden menyampaikan bahwa tugas pasukan tersebut sepenuhnya untuk perlindungan rakyat Palestina,” ujar Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan.
Ia menambahkan, kepala negara juga menjelaskan berbagai pertimbangan strategis dan realitas kebijakan yang harus dihitung sebelum Indonesia memutuskan bergabung dengan BoP. Setelah mendengar paparan tersebut, mayoritas peserta disebut memahami serta mempercayakan upaya diplomatik dan kemanusiaan itu kepada pemerintah.
Di tingkat prinsip, lanjutnya, seluruh ormas Islam memiliki pandangan serupa: menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari amanat konstitusi Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengakui sempat muncul keraguan dari sebagian ormas akibat informasi yang belum lengkap. Namun, setelah Presiden memberikan penjelasan menyeluruh mengenai situasi global, kondisi di Palestina, serta peran Indonesia selama ini, sikap tersebut berubah menjadi dukungan.
“Setelah mendapatkan gambaran utuh, ormas-ormas Islam mendukung langkah politik pemerintah untuk terlibat dalam Dewan Perdamaian,” ujarnya. Muhammadiyah sendiri menyatakan sejalan dengan kebijakan tersebut.
Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva juga memandang keikutsertaan Indonesia sebagai langkah strategis. Menurutnya, berada di dalam forum internasional akan memberi ruang lebih besar bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan Palestina.
Namun demikian, tidak semua pihak sepenuhnya tanpa catatan. Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis menyampaikan sikap kehati-hatian. Ia menilai masih ada faktor geopolitik dan situasi lapangan yang perlu dipertimbangkan, termasuk kekhawatiran agar pasukan perdamaian Indonesia tidak terseret dalam konflik bersenjata atau justru melegitimasi penjajahan.
Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa Presiden membuka kemungkinan evaluasi. Indonesia dapat menarik diri dari BoP apabila pelaksanaannya tidak sejalan dengan kepentingan nasional maupun aspirasi publik.
