Connect with us

Hot Topic

Serang Balik Otto, Kejagung: Ini Eksekusi, Bukan Penahanan Djoko Tjandra

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kejaksaan Agung (Kejagung) menepis ucapan Pengacara Djoko Tjandra, Otto Hasibuan yang menilai bahwa penahanan terhadap kliennya tidak sah. Kejagung menilai bahwa pada 31 Juli lalu pihaknya hanya menjalani eksekusi bukan penahanan seperti yang disebutkan Otto.

“Artinya tugas jaksa pada saat itu selaku eksekutor selesai terhadap penempatan napi mau ditempatkan dimana itu sudah menjadi wewenang Direktorat Jendral Pemadyarakatan. Jadi kami ulangi, tugas jaksa dalam hal ini adalah eksekusi terhadap putusan peninjauan kembali nomor 12 tahun 2009. Jadi tidak ada istilah penahanan ya, jadi eksekusi,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus, Jakarta Selatan, Selasa (04/07).

“Jadi kalaupun ada yang berpendapat bahwa, itu tidak sah ataupun harus batal demi hukum maka kami siap jika hal tersebut akan dipermasalahkan dalam tataran ranah hukum,” jelasnya.Hari menuturkan bahwa eksekusi dilakukan berdasarkan putusan majelis hakim Peninjauan Kembali (PK)  Djoko Tjandra. Sehingga menurutnya, bila ada yang mempermasalahkan Kejagung siap bertanggung jawab dalam ranah hukum.

“Misalnya, melalui proses hukum kami akan siap melakukan penjelasan terhadap hal itu. Jadi kami ulangi sekali lagi bahwa jaksa eksekutor melaksanakan tugasnya dalam rangka eksekusi tidak ada lagi yang namanya penahanan. Penahanan itu dalam ranah penyidikan penuntutan maupun dipersidang,” sambung Hari.

Diberitakan sebelumnya, Otto Hasibuan menilai penahanan terhadap kliennya Djoko Tjandra pada 31 Juli lalu tidak sah. Merespon hal tersebut, Kejagung menjelaskan jaksa melaksanakan eksekusi hukuman badan atas putusan majelis hakim PK Djoko Tjandra.

“Bahwa pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde), dalam perkara pidana merupakan bagian dari penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang,” kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono dalam keterangannya, Senin (03/08).

Adapun kewenangan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 270 KUHAP, Pasal 30 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hari menyatakan berdasarkan putusan PK yang telah berkekuatan hukum tetap itu jaksa telah melaksanakan eksekusi terhadap putusan PK Djoko Tjandra.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Febri Diansyah Mundur dari KPK

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Eks Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mundur dari lembaga anti rusiah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo Harahap.

Namun, Yudi tak menyebut alasan Febri memilih mundur sebagai Kepala Biro Humas KPK tersebut.

“Untuk lebih lengkapnya bisa ditanyakan ke Mas Febri. Saya sedih Mas Febri menyatakan sikapnya mengundurkan diri dari KPK,” kata Yudi, Kamis (24/9).

Baca juga: Febri Diansyah Mantan Jubir KPK Dampingi Sidang Etik PAZ Terkait OTT Pejabat UNJ

Yudi menuturkan, bahwa Febri mundur dari pegawai KPK, bukan hanya dari jabatannya sebagai Kabiro Humas.

“Sebagai sahabat selama 7 tahun ini saya berharap Mas Febri tetap bekerja di KPK. Namun pilihan ada di tangan Mas Febri memang,” katanya.

Diketahui, Febri menjabat sebagai Kabiro Humas KPK. Sebelumnya, ia juga sempat merangkap sebagai juru bicara KPK menggantikan Johan Budi.

Continue Reading

Hot Topic

Polri Periksa 13 Saksi Terkait Kasus Kebakaran Kejagung Hari Ini

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Penyidik Polri memeriksa 13 saksi terkait kasus kebakaran Gedung Kejagung, Kamis (24/9). Ke-13 saksi tersebut terdiri dari 7 orang pegawai Kejagung dan 6 orang ahli.

“Rinciannya, 7 orang saksi terdiri dari pihak swasta, pekerja, cleaning service, ASN dan Jaksa di Kejaksaan Agung. 6 orang ahli terdiri dari ahli Puslabfor, ahli kebakaran dari IPB dan UI, ahli hukum pidana dari UI, Usakti dan UMJ,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo, Kamis (24/9).

Diketahui sebelumnya, Polri telah merampungkan pemeriksaan terhadap 29 saksi. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, seluruh orang yang diperiksa tersebut merupakan kategori saksi potensial.

Baca juga : Minta Polri Tidak Izinkan Liga 1 dan 2, IPW: Selamatkan Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Mereka sebelumnya juga sudah diperiksa dalam tahap penyelidikan Bareskrim Polri. Saksi-saksi itu terdiri dari pekerja atau tukang, staf Kejagung hingga PNS Kejagung.

Di samping itu, penyidik juga telah menyita barang bukti kebakaran Kejagung yang ditemukan Puslabfor Polri. Awi menyebut, pihaknya sudah bersurat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tuk penyitaan tersebut.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Minta Polri Tidak Izinkan Liga 1 dan 2, IPW: Selamatkan Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polri supaya tidak mengizinkan pelaksanaan pertandingan sepakbola Liga 1 dan 2, mengingat pandemi Covid-19 semakin meluas.

Pelarangan Liga 1 dan 2 dari Polri juga akan menyelamatkan Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan Piala Dunia U-20 pada pertengahan 2021 mendatang.

“Jika tetap digelar akan melahirkan klaster-klaster baru penyebaran Covid-19 di Jogjakarta dan sekitarnya. Lembaga sepakbola dunia – FIFA pasti akan mempertimbangkan, apakah Indonesia masih pantas menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 atau tidak. Padahal Piala Dunia U20 itu dijadwalkan pada 20 Mei – 14 Juni 2021, diikuti 24 negara,” kata Koordinator IPW Neta S Pane, Kamis (24/9).

Menurut IPW, tidak ada yang bisa memastikan terjaminnya diikutinya pedoman protokol kesehatan Covid-19. Masyarakat sepakbola cenderung tidak disiplin dan sulit diatur.

“Artinya, jika Liga 1 dan 2 tetap digulirkan. Siapa yang menjamin protokol Covid-19 dijalankan oleh masing-masing penyelenggara? Siapa yang menjamin, suporter tidak datang ke sekitar stadion? Siapa yang menjamin, jika pemain dan ofisial klub yang datang dari luar Jogja, tidak membawa virus Covid-19? Indikasi klaster-klaster baru di kota besar, semakin mewabah sudah terlihat. Even sepakbola, sangat mudah terindikasi pandemik. Karena, masyarakat sepakbola Indonesia, cenderung tidak disiplin, dan sulit diatur,” ujarnya.

Karena itu, bukan mustahil FIFA akan menunda atau membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Sebab FIFA menilai PSSI dan Pemerintah dianggap lengah dan tidak peduli dengan pandemi Covid-19.

“Bukan mustahil pula ke 23 negara yang lolos ke Piala Dunia U-20 tahun 2021 akan menolak bermain di Indonesia. Sebab Pemerintah Indonesia dinilai tidak mampu menurunkan penyebaran virus pandemik. Apalagi sampai hari ini, tingkat kematian bertambah. Kenaikan yang terkena Covid-19 di Indonesia juga semakin besar,” ujarnya.

Baca juga : Tepis Gatot Nurmantyo, TB Hasanuddin: Gak Ada Hubungannya

Terlebih, sudah 59 negara telah “melockdown” Indonesia karena melonjaknya angka Covid-19 dan penyebaran virus seakan tidak bisa dikendalikan.

“Jadi, lebih baik Polri melakukan pencegahan untuk tidak memberi ijin kepada Liga 1 dan 2. Tujuannya agar Piala Dunia U-20 bisa diselamatkan dan berlangsung di Indonesia yang diikuti 23 negara. Daripada, dibatalkan FIFA, karena pemerintah Indonesia, tak mampu mengendalikan pandemik Covid-19,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC