Connect with us

Nasional

20 Halte Dirusak Massa, TransJakarta Terapkan Penyesuaian Rute

Published

on

Channel9.id-Jakarta. TransJakarta melakukan sejumlah modifikasi dan penyesuaian rute sebagai dampak kerusakan 20 halte yang hancur akibat aksi demo UU Cipta Kerja yang berujung ricuh.

Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT TransJakarta Nadia Diposanjoyo mengatakan, layanan Transjakarta tetap beroperasi dan sudah dimulai sejak pukul 05.00 WIB sampai nanti pukul 19.00 WIB.

“Layanan TransJakarta pagi ini tetap beroperasi pukul 05.00-19.00 WIB untuk melayani warga DKI yang masih harus beraktivitas,” kata Nadia dalam keterangan tertulis, Jumat (09/10).

Baca juga: Halte TransJakarta Sarinah dan Bundaran HI Dibakar Massa

Salah satu rute yang terkena modifikasi rute yakni di koridor 1 jurusan Blok M-Kota. Di mana tidak akan berhenti di Halte Polda sampai dengan Halte Bank Indonesia.

“Untuk sementara tidak melayani halte yang terimbas. Bagi pelanggan yang akan turun si halte-halte tersebut tidak perlu khawatir, karena bus akan keluar jalur dan berhenti di bus stop Non BRT. Transjakarta mengoperasikan rute tambahan yaitu rute Non BRT GR1 untuk pelanggan yang biasa menggunakan layanan halte terdampak,” jelas Nadia.

Berikut beberapa rute lainnya yang mengalami modifikasi:

  1. Koridor 2 (Pulogadung-Harmoni)Lepas Pecenongan, Harmoni langsung menuju halte Monas.
  2. Koridor 4 (Pulogadung-Tosari)Mengalami perpendekan rute hanya sampai Halte Dukuh Atas
  3. Koridor 5 (Ancol-Kampung Melayu)Dari Senen naik melalui Flyover
  4. Koridor 6 (Ragunan-Halimun)Mengalami perpendekan hanya melayani sampai Halte Halimun.
  5. Koridor 13 (Ciledug -Tendean)Mengalami perpendekan rute hanya sampai Blok M dan Halimun

Sementara itu berikut rute bus Transjakarta yang beroperasi normal: 1. Koridor 3 (Kalideres – Pasar Baru)

  1. Koridor 7 (Kampung Rambutan-Kampung Melayu)
  2. Koridor 8 (Lebak Bulus-Harmoni)
  3. Koridor 9 (Pinang Ranti-Pluit)
  4. Koridor 11 (Kampung Melayu-Pulogebang
  5. Koridor 12 (Penjaringan-Sunter Kelapa Gading)
  6. Koridor 10 (Tanjung Priok-PGC 2)
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Keren! Kemendagri Sediakan 20 Anjungan Dukcapil Mandiri di Hari Libur

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan seluruh pelayan publik, khususnya terkait pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) tetap produktif dan tetap membuka kantor pelayanan di hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang Oktober-November. Pun saat digelar Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

Hal ini untuk menyukseskan event nasional Pilkada Serentak yang sebentar lagi digelar pada 9 Desember 2020 di 270 daerah pemilihan dengan total 309 kabupaten kota.

Baca juga: Dukcapil Tetap Buka Layanan di Hari H Pencoblosan Pilkada

Zudan menyebut, momentum hari libur nasional dan cuti bersama untuk melakukan akselerasi pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el.

“Mari kita lakukan jemput bola pelayanan perekaman data KTP-el dan pencetakan print ready record (PRR) atau data KTP-el lengkap siap cetak. Ini kita lakukan dengan niat tulus dan semangat militansi agar cakupan perekaman dan pencetakan KTP-el bisa mendekati 100 persen. Atau bagi wilayah  Papua sekurangnya mencapai 70 persen,” katanya usai rapat koordinasi dengan Mendagri di Jakarta, Senin (26/10).

Zudan mengatakan,  upaya kerja keras  Dukcapil ini tidak akan sia-sia. “Bahkan Mendagri Tito Karnavian akan memberikan apresiasi yang tinggi dengan menyediakan reward berupa 20 Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) bagi daerah yang menunjukkan kinerja terbaiknya,” jelasnya.

Diketahui selama Oktober 2020 terdapat cuti bersama yakni tanggal 28 dan 30 dengan tanggal 29 libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada November terdapat 9 hari libur akhir pekan Sabtu-Minggu. Sedangkan pada Desember terdapat lima hari cuti bersama pada tanggal 24, dan 28-31 Desember serta 25 Desember libur nasional Hari Raya Natal.

Continue Reading

Nasional

Dirjen Dukcapil: Sanksi Bagi Petugas yang Menghambat Pelayanan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Administrasi kependudukan (Adminduk) menjadi semakin penting lantaran selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan masyarakat. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pun selalu berkomitmen memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Adminduk. Semua persyaratan yang membikin ribet dipangkas habis.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, untuk memudahkan pelayanan, apabila ada petugas Dukcapil yang sengaja memperlambat layanan dokumen kependudukan bakal kena sanksi. Berdasarkan Pasal 92 UU No. 23 Tahun 2006 yang mengatur layanan Adminduk, sanksi yang diberikan yaitu berupa denda paling banyak Rp.10 juta.

“Sanksi terberat bagi institusi itu justru dari masyarakat,” ujar Zudan saat dialog Ngopi Bareng Prof. Zudan Episode ke-17 bertajuk “Pelanggaran Adminduk Apa Sanksinya” yang disiarkan secara live streaming melalui channel TV Desa dan channel Dukcapil KDN di Youtube, Selasa (27/10).

Baca juga: Dirjen Dukcapil Minta Jajarannya Gelar Program Sapa Masyarakat

Menanggapi kasus yang dialami Ny. Yaidah, warga Keluharan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsanti, Surabaya, Zudan mengaku kecewa lantaran kesalahpahaman. Akibatnya, perempuan itu sampai harus berangkat ke kantor Kemendagri di Jakarta untuk mengurus akta kematian anaknya untuk tujuan klaim asuransi. Padahal, di kantor kelurahan setempat semestinya urusan Yaidah bisa diselesaikan.

“Saya berduka karena ada masyarakat yang dipingpong dan misinformasi sehingga si ibu mengurus hingga Jakarta. Terkesan birokrasi buruk sekali. Dukcapil sedang dihukum masyarakat. Gara-gara satu kasus saja, 514 Dinas Dukcapil Kab/Kota terkena dampaknya,” ucapnya.

Zudan menegaskan, kasus Ny. Yaidah sudah selesai pada 23 September 2020. “Beritanya baru sekarang. Hal seperti ini berawal dari mis informasi dan handling yang tidak tepat,” katanya.

Untuk itu, lanjut Zudan, Dukcapil harus selalu berbenah. “Mengurus akta kematian cukup di kelurahan. Bila tidak selesai, pihak kelurahan mesti proaktif. Jangan dibiarkan masyarakat bergerak sendiri. Dukcapil yang harus mampu memberikan solusi,”tegasnya.

Sementara kepada masyarakat, Zudan menyarankan, agar bertanya atau berkonsultasi dulu lewat layanan Whatsapp atau konsultasikan langsung ke Dinas Dukcapil terdekat.

Sebagai penanggung jawab akhir layanan Adminduk, Zudan langsung mengambil alih tanggung jawab dan tidak menyalahkan siapa pun.

“Fenomena yang tidak boleh terjadi lagi. Petugas Dukcapil dari atas sampai bawah harus aware dan care. Para Kadis Dukcapil yang lebih tinggi saya minta turun sampai ke level terendah,” tandasnya.

Continue Reading

Hot Topic

Jelang Cuti Bersama, Begini Persyaratan Naik Pesawat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Cuti bersama telah ditetapkan tanggal 28-30 Oktober 2020. Banyak traveller merencanakan liburan ke berbagai destinasi, namun ada sejumlah persyaratan yang harus ditaati untuk mencegah pandemi Covid-19.

Mengutip akun Twitter Angkasa Pura II @AngkasaPura_2, Selasa (27/10/2020), syarat naik pesawat jelang libur cuti bersama masih merujuk pada Surat Edaran No.9/2020 yang diterbitkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Baca juga: Mendagri: Cuti Bersama Tidak Menjadi Ajang Penularan Covid-19

Adapun persyaratan terbagi menjadi dua, untuk rute domestik dan rute internasional.

Persyaratan penerbangan domestik diantaranya;

  1. Penumpang wajib mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih.
  2. Menunjukkan identitas diri berupa KTP/Tanda pengenal lainnya yang sah.
  3. Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR negatif atau surat keterangan uji tes rapid non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan.
  4. Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR atau rapid.

Persyaratan penerbangan internasional diantaranya:

  1. Penumpang wajib mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih.
  2. Jika tidak dapat menunjukkan surat hasil tes PCR dari negara keberangkatan, setiap individu yang datang dari luar negeri harus melakukan tes PCR pada saat tiba di bandara tujuan.
  3. Selama menunggu hasil pemeriksaan tes PCR, setiap orang wajib menjalani karantina khusus yang telah disediakan pemerintah.
  4. Memanfaatkan akomodasi karantina berupa hotel atau penginapan yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina Covid-19 dari Kementerian Kesehatan.

Traveller dapat melakukan tes rapid di sejumlah bandara, antara lain Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Sultan Hasanuddin, Bandara Juanda, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Sentani, dan lain-lain. Tarif untuk tes rapid adalah Rp85 ribu.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC