Connect with us

Politik

34 Ketua DPD Kompak Minta AHY Pecat Kader Pengkhianat

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Seluruh Ketua DPD Partai Demokrat yang berjumlah 34 orang kompak meminta DPP PD dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memecat segelintir kader pengkhianat yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dengan berkonspirasi bersama pihak eksternal. Seruan ini disampaikan secara serempak dalam pernyataan bersama yang dibacakan Ni’matullah, Ketua DPD PD Sulawesi Selatan.

“Kedua, bertekad untuk melawan para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat, termasuk meminta DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat,” ujar Ni’matullah lewat keterangan tertulis (24/2).

Dua poin lainnya adalah setia dan tunduk patuh pada konstitusi Partai Demokrat, yang telah menetapkan Ketua Umum AHY sebagai Ketua Umum yang sah sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat serta mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Poin ketiga berbunyi, bertekad untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat yang sedang bangkit dan diterima publik, sebagai partai yang senantiasa memperjuangkan harapan rakyat.

Deklarasi para Ketua DPD ini sekaligus menihilkan upaya melakukan KLB. Dalam AD/ART PD, KLB hanya bisa dilaksanakan antara lain dengan persetujuan dua pertiga Ketua DPD sebagai pemilik suara.

Baca juga: Pengurus Demokrat Jabar dan Banten Desak AHY Pecak Kader Pengkhianat 

Para Ketua DPD ini berkumpul mendengarkan paparan dan arahan dari Ketua Umum AHY serta dari Ketua Majelis Tinggi Partai SBY. Pertemuan dilakukan dengan prosedur kesehatan yang ketat, termasuk mensyaratkan semua peserta negatif Covid-19 dengan membawa hasil PCR swab test yang sah, mengenakan masker dan menjaga jarak.

Dalam paparannya, Ketum AHY menjelaskan kronologi upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan DPP PD yang ternyata sudah dimulai sejak awal Januari 2021. Segelintir kader dan mantan kader yang berkhianat membujuk para Ketua DPD, DPC dan sejumlah kader untuk bergabung menumbangkan kepemimpinan yang sah.

Isu-isu yang mereka pakai ternyata hoax. Kemenangan dalam Pilkada 2020 yang melampaui target, tren elektabilitas partai dan Ketum AHY yang terus naik dari berbagai survei, soliditas pengurus serta kader dari berbagai daerah, maupun dukungan dari publik, media serta elemen-elemen masyarakat sipil membantah semua argumentasi yang digunakan untuk memecahbelah partai.

“Di sisi lain, survei-survei secara konsisten menunjukkan aktor eksternal yang mendalangi upaya pengambilalihan paksa ini memiliki elektabilitas nol persen,” ujar AHY.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Syarief Hasan Dukung SBY Patenkan Partai Demokrat

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mendukung langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HAKI) Partai Demokrat atas nama pribadinya ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumhan).

“Langkah Pak SBY mendaftarkannya sebagai hak paten adalah sudah benar dan harus dilakukan,” kata Syarief, Minggu (11/4).

Syarief juga menanggapi adanya surat terbuka atas nama Wisnu Herryanto Krestowo yang mengaku sebagai pencipta lambang Partai Demokrat. Ia mengatakan tujuan SBY mendaftarkan Partai Demokrat ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham untuk mengantisipasi adanya pihak yang mengaku-ngaku sebagai pembuat lambang Partai Demokrat.

“Justru untuk menepis klaim seperti itu dan mungkin makin banyak nantinya,” ucap wakil ketua MPR itu.

Syarief mengatakan, SBY merupakan penggagas sekaligus pendiri Partai Demokrat sekalipun tidak terdaftar namanya. SBY menciptakan nama, lambang dan artinya, ideologi partai, lagu mars hingga hymne Partai Demokrat.

Syarief menyebut pendiri yang terdaftar tidak tahu apa-apa tentang proses gagasan pendirian Partai Demokrat.

“Mereka hanya untuk mengikuti syarat pendirian dan jumlah nama yang 99 orang pendiri diambil dari ulang tahun SBY 9 September,” ujarnya, dilansir Republika.

Sebelumnya, Penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Hencky Luntungan mengatakan, ia memiliki bukti SBY berupaya mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Demokrat atas nama pribadinya.

Ia menyebut pendaftaran dilakukan SBY pada 19 Maret 2021. Selanjutnya, ia mengatakan langkah mantan ketua umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HAKI) Partai Demokrat atas nama pribadi sebagai tindakan yang naif atau tidak masuk akal. Sebab, Partai Demokrat bukan hanya milik SBY.

“Saya bingung mau menyampaikan apakah itu perampokan, kebohongan publik, penipuan, saya nggak ngerti saya harus menyampaikan apa, yang pasti kami akan menggugat bahwa ini adalah kebohongan publik dengan perbuatan yang sungguh-sungguh memalsukan akte pendirian partai politik,” kata Hencky dalam diskusi daring, Minggu (11/4).

IG

Continue Reading

Politik

Kubu KLB Geram Partai Demokrat Dipatenkan Gunakan Perusahaan Kosmetik

Published

on

By

https://channel9.id/pengurus-demokrat-jabar-dan-banten-drsak-ahy-pecat-kader-pengkhianat/

Channel9.id-Jakarta. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Max Sopacua geram dengan informasi yang mengungkap bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin mematenkan Demokrat untuk pribadi. Max mengungkap SBY coba patenkan merek partai Demokrat menggunakan perusahaan kosmetik.

Meski demikian, Max enggan menyebut nama perusahaan yang dimaksudnya.

“Kenapa diam-diam? Sengaja diangkat masalah lain sehingga kita berdebat untuk itu. Termasuk masalah pengadilan. Itu untuk mengaburkan pemikiran orang. Didaftarkan PT yang disinyalir perusahaan kosmetik, kita belum tahu itu punya siapa, apa punya keluarga SBY juga atau tidak. Tapi ini tidak nyambung PT kosmetik kok daftarkan parpol untuk kepemilikan SBY,” kata Max, Jumat (9/4).

Max menuturkan dosa SBY yang ingin mematenkan Demokrat untuk pribadinya sungguh tak bisa dimaafkan. Ia dan para pendiri Demokrat berencana menggugat SBY dalam waktu dekat. Menurut versi Demokrat KLB, SBY sudah salah lebih dulu dengan membantah 99 orang mendirikan Demokrat.

“Gantikan 99 nama pendiri itu mungkin lebih ringan dosanya daripada daftar ke pengadilan sebagai pemilik tunggal partai Demokrat,” ucap Max.

Max menyatakan di awal berdirinya Demokrat, SBY hanya berstatus sebagai anggota. Max menganggap SBY telah berubah menjadi manusia yang kian serakah.

“Di mana dia (SBY) buat partai Demokrat? 6 Maret 2003 dia bilang tidak berambisi buat Partai Demokrat, dia bilang begitu juga ke Bu Mega. 7 April dia muncul di rapat koordinasi Demokrat nyatakan mau jadi anggota. Sekarang dia daftar sebagai pemilik tunggal. Itu apa sih namanya? Tamak? Super tamak? Atau apa gitu. Mengambil hak orang banyak yang bukan hak dia,” pungkas Max.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan pihaknya memilih tak menanggapi tudingan Demokrat hasil KLB tersebut.

Sebelumnya, pendiri Partai Demokrat Hengky Luntungan menyampaikan punya bukti soal SBY mendaftarkan merek Demokrat atas nama pribadi. Ia menyebut pendaftaran dilakukan SBY pada 19 Maret. Hanya saja, pemerintah belum mengeluarkan pengesahan atas permintaan SBY.

“Saya heran kok Partai Demokrat didaftarkan milik SBY. Ini didaftarin ke Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Untung belum keluar (pengesahannya). Kami bakal segera bantah klaim SBY ini karena sangat merugikan,” kata Hengky dilansir Republika, Jumat (9/4).

IG

Continue Reading

Politik

PKS Kritik Peleburan Kemenristek dan Pembentukan Kementerian Investasi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai pembubaran Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) yang kini justru dilebur di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukan sikap pemerintah yang inkonsisten. Menurut Mardani, sebelum dilebur, Kemenristek sudah pernah bergabung dengan Kemendikbud.

“Pertama ini menunjukan inkonsistensi. Sebelumnya digabung, pisah, sekarang gabung kembali,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (9/4).

Lantaran itu, Mardani meminta agar peleburan Ristek di bawah Kemendikbud dapat dikawal. Mengingat penggabungan dua kementerian menjadi satu itu menyangkut kinerja dan orang per orang.

“Bukan lemari yang dipindahkan,” ujar Mardani.

Baca juga: DPR Sepakat Kemenristek Dilebur ke Kemendikbud

Selain itu dia menyoroti pembentukan Kementerian Investasi. Menurutnya investasi bisa berjalan bukan hanya karena ada kementerian semata, melainkan iklim investasi itu sendiri yang harus dijaga.

“Pembentukan Kementerian Investasi bisa sia-sia jika upaya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi tidak menjadi prioritas Presiden. Investasi datang bukan karena ada kementerian, tapi karena tidak ada korupsi dan birokrasi yang melayani ditambah penegakan hukum yang kokoh,” ujar Mardani.

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan pemerintah untuk pembentukan kementerian baru, yakni Kementerian Investasi. Pengambilan keputusan itu dilakukan DPR dalan rapat paripurna penutupan masa sidang hari ini.

Persetujuan itu berdasarkan hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus, pada Kamis (8/4). Di mana dalam rapat tersebut membahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Salah satu yang menjadi poin dalam surat presiden ialah pembentukan Kementerian Investasi.

“Pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan,” ujar Dasco membaca isi surpres, Jumat (9/4/2021).

Dasco kemudian meminta persetujuan anggota Dewan yang hadir terkait usulan pembentukan Kementerian Investasi.

“Selanjutnya kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah hasil keputusan rapat Bamus pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?” tanya Dasco yang dijawab setuju anggota.

Diketahui dalam rapat yang sama, poin di dalam surpres yang turut mendapat persetujuan DPR ialah mengenai pembubaran Kemenristek, yang kini dilebur bersama Kemendikbud.

“Penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek,” ujarnya.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC