Connect with us

Politik

PAN Tolak Kenaikan Ambang Batas 5 Persen

Tayang

,

Channel9.id-Jakarta. PAN tolak kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) menjadi 5 persen seperti yang diusulkan oleh PDIP. PAN menilai hao itu hanya untuk kepentingan politik partai tertentu.

“Menurut saya, agenda peningkatan ambang batas tidak sesuai dengan semangat keragaman dan kebersamaan. Itu hanya diarahkan pada keuntungan politik sesaat partai dan kelompok tertentu. Dan upaya ini sudah sering dilakukan,” kata Wakil Ketua F-PAN DPR Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Selasa (14/1).

Saleh pula khawatir bila dipaksakan situasi politik akan kembali ke era Orde Baru. Hal itu menurutnya adalah kemunduran bagi demokrasi Indonesia.

“Iya, dong (menolak). Kalau tetap memaksakan, kita akan kembali ke era orde baru. Saat itu, hanya tiga partai politik yang dibolehkan bertarung. Kalau itu terjadi, ini adalah potret kemunduran bagi demokrasi kita di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Saleh, partai politik di Indonesia sangat beragam dan tidak bisa diseragamkan ke dua atau tiga parpol saja. Ia pun mengusulkan agar ambang batas parlemen dihapuskan atau maksimal hanya 3 persen.

“Ambang batas parlemen sudah semestinya diturunkan, atau bahkan dihapuskan sehingga partai-partai yang ada tetap bisa mengirimkan perwakilannya ke parlemen,” kata Saleh.

“Kalau kursinya sedikit, silakan bergabung dengan partai-partai lain. Dulu, waktu tahun 1999, partai-partai juga bergabung untuk membentuk suatu fraksi. Hasilnya bagus. Di daerah, sekarang pun begitu. Ada banyak partai politik yang bergabung dalam satu fraksi tertentu,” imbuhnya.

Saleh juga tidak setuju dengan sistem proporsional tertutup yang juga menjadi salah satu rekomendasi PDIP. Menurutnya, sistem itu membuat masyarakat tidak bisa mengetahui secara detail caleg yang dipilihnya.

“Sistem proporsional tertutup dinilai kurang baik sebab masyarakat hanya memilih partai politik yang bertarung. Masyarakat tidak mengetahui secara detail calon-calon yang akan dipilih. Semua diserahkan ke partai politiknya. Kalau yang dicalonkan partai baik, baiklah wakil yang dipilih. Tetapi sebaliknya, jika tidak baik, tentu hasilnya akan menjadi tidak baik,” ujarnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Yasonna Bisa Dikenakan Pasal “Obstruction of Justice” Terkait Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Benny K Harman menilai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Sompie bisa dikenakan pasal tentang perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait simpang siurnya keberadaan tersangka kasus dugaan korupsi sekaligus eks kader PDI Perjuangan Harun Masiku.

Aturan mengenai perintangan penyidikan tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Bukan tidak mungkin dikategorikan sebagai perbuatan menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Itu adalah bagian dari obstruction of justice dalam UU Tipikor sebagai kejahatan yang sama dengan tindak pidana korupsi, itu konsekuensinya,” kata Benny di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).

Benny pun meminta Kemenkumham, dalam hal ini baik Yasonna maupun Ronny, untuk menyampaikan klarifikasi kepada publik soal perubahan informasi soal keberadaan Harun Masiku.

“Semua rakyat meminta pemerintah menjelaskan mana yang sebenarnya, apakah keterangan Dirjen Imigrasi, keterangan KPK, atau keterangan Menkumham,” ujar dia.

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan agar publik tidak menduga-duga mengenai kasus dugaan korupsi yang melibatkan Harun dan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

“Supaya publik tidak membuat kesimpulan sendiri bahwa pemerintah Menkumham dan Dirjen Imigrasi telah mengambil posisi sebagai bagian dari upaya untuk menghalangi-halangi pemeriksaan terhadap Harun,” kata Benny.

(vru)

Continue Reading

Politik

Nasdem: Yasonna Laoly Ada Potensi Konflik Kepentingan di Kasus Harun Masiku

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Taufik Basari menyatakan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly berpotensi konflik kepentingan di kasus tersangka KPK Harun Masiku.

“Saya nggak masuk di yang umum, justru saya masuk ke yang spesifik saja. Khusus untuk perkara yang sedang berlangsung ini, memang saya melihat ada konflik kepentingan ya yang semestinya harus dijaga dalam rangka kita sama-sama mendukung penegakan hukum yang berjalan,” kata Taufik Basari di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).

“Kenapa ada konflik kepentingan? Karena ada juga terkait dengan tugas dan kewenangan diri Kementerian Hukum dan HAM, khususnya dalam hal keimigrasian,” sambungnya.

Menurut Taufik Basari, bila benar ada konflik kepentingan, Yasonna seharusnya dapat menempatkan diri. Dia menekankan kembali adanya potensi konflik kepentingan.

“Nah, oleh karena itu, ketika ada konflik kepentingan dalam suatu perkara atau permasalahan, kita harus menempatkan diri. Karena itu, saya melihat memang ada potensi, posisinya masih potensi konflik kepentingan. Itu yang pertama,” ujarnya.

Taufik Basari meminta agar keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Sompie terkait waktu kembalinya Harun Masiku ke Indonesia diusut. Seperti diketahui, Imigrasi kini baru menyatakan bahwa Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 atau sebelum OTT KPK. Imigrasi beralasan ada delay informasi.

“Kedua, khusus dengan keterangan Dirjen Imigrasi, menurut saya itu juga harus ditelusuri, harus diusut apakah memang ada kesengajaan ataukah ada kesalahan sistem ataukah persoalan administrasi. Tapi bagaimanapun, tetap tidak bisa dibiarkan, harus diusut tuntas mengenai persoalan keterangan Imigrasi yang mengalami perubahan,” tuturnya.

(vru)

Continue Reading

Politik

Dua Nama Cawagub Diserahkan ke Anies, PKS Minta Semua Pihak Awasi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Dua nama calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta telah diserahkan ke Gubernur Anies Baswedan.

Berdasarkan hal itu, PKS meminta seluruh kalangan, termasuk aparat penegak hukum, mengawasi proses pemilihan cawagub di DPRD.

“Tolong prosesnya diawasi, kita minta media mengawasi proses ini supaya proses demokrasi di DPRD dalam konteks pemilihan cawagub, betul-betul fair play,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin, saat jumpa pers di Kantor DPW PKS, Jakarta Timur, Selasa (21/1).

“Termasuk juga aparat penegak hukum, KPK juga ikut mengawasai,” lanjutnya.

Arifin pula menyatakan pengawasan itu bertujuan agar proses pemilihan cawagub berjalan dengan baik. Ia berharap dengan pengawasan itu tidak ada yang melanggar prosedur dan tata tertib selama proses pemilihan cawagub berlangsung.

“Jangan sampai ada pihak tertentu yang mencederai proses demokrasi berjalan di DPRD, apalagi cara melawan hukum. Kita berharap mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan baik dan yang terpilih adalah yang terbaik untuk membantu kerja Gubernur,” ujarnya.

Pihaknya, kata Arif, sudah menyepakati dua nama yang cawagub dari PKS dan Gerindra. Oleh karena itu, dia berharap agar proses pemilihan cawagub berjalan cepat.

“Kami sangat berjiwa besar menyandingkan satu dari PKS dan satu dari Gerindra. Karena kita ingin proses ini berjalan cepat dan tak tertunda,” katanya.

Diketahui, Gerindra dan PKS menyepakati dua nama baru untuk menjadi cawagub, Nurmansyah Lubis dari PKS dan A Riza Patria dari Gerindra. Kedua nama cawagub telah diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hari ini.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC