Connect with us

Politik

PAN Tolak Kenaikan Ambang Batas 5 Persen

Tayang

,

Channel9.id-Jakarta. PAN tolak kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) menjadi 5 persen seperti yang diusulkan oleh PDIP. PAN menilai hao itu hanya untuk kepentingan politik partai tertentu.

“Menurut saya, agenda peningkatan ambang batas tidak sesuai dengan semangat keragaman dan kebersamaan. Itu hanya diarahkan pada keuntungan politik sesaat partai dan kelompok tertentu. Dan upaya ini sudah sering dilakukan,” kata Wakil Ketua F-PAN DPR Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Selasa (14/1).

Saleh pula khawatir bila dipaksakan situasi politik akan kembali ke era Orde Baru. Hal itu menurutnya adalah kemunduran bagi demokrasi Indonesia.

“Iya, dong (menolak). Kalau tetap memaksakan, kita akan kembali ke era orde baru. Saat itu, hanya tiga partai politik yang dibolehkan bertarung. Kalau itu terjadi, ini adalah potret kemunduran bagi demokrasi kita di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Saleh, partai politik di Indonesia sangat beragam dan tidak bisa diseragamkan ke dua atau tiga parpol saja. Ia pun mengusulkan agar ambang batas parlemen dihapuskan atau maksimal hanya 3 persen.

“Ambang batas parlemen sudah semestinya diturunkan, atau bahkan dihapuskan sehingga partai-partai yang ada tetap bisa mengirimkan perwakilannya ke parlemen,” kata Saleh.

“Kalau kursinya sedikit, silakan bergabung dengan partai-partai lain. Dulu, waktu tahun 1999, partai-partai juga bergabung untuk membentuk suatu fraksi. Hasilnya bagus. Di daerah, sekarang pun begitu. Ada banyak partai politik yang bergabung dalam satu fraksi tertentu,” imbuhnya.

Saleh juga tidak setuju dengan sistem proporsional tertutup yang juga menjadi salah satu rekomendasi PDIP. Menurutnya, sistem itu membuat masyarakat tidak bisa mengetahui secara detail caleg yang dipilihnya.

“Sistem proporsional tertutup dinilai kurang baik sebab masyarakat hanya memilih partai politik yang bertarung. Masyarakat tidak mengetahui secara detail calon-calon yang akan dipilih. Semua diserahkan ke partai politiknya. Kalau yang dicalonkan partai baik, baiklah wakil yang dipilih. Tetapi sebaliknya, jika tidak baik, tentu hasilnya akan menjadi tidak baik,” ujarnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Syaifullah Tamliha: RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Antisipasi Pesatnya Perkembangan Teknologi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang tengah dibahas Komisi I DPR, harus dibuat guna mengantisipasi perkembangan teknologi dan informasi.

“Komisi I DPR dan pemerintah harus benar-benar melihat RUU PDP ini agar dibuat untuk mengantisipasi terjadinya perkembangan pesat laju IT, jangan sampai direvisi terus seperti yang terjadi misalnya RUU Penyiaran yang dinilai sudah tidak layak lagi dan saat ini revisi ketiga,” kata Tamliha dalam diskusi bertajuk ‘RUU Perlindungan Data Pribadi, Dapatkah Data Warga Terlindungi?’, Selasa (4/8).

Dia menilai, penyusunan RUU PDP harus benar-benar jeli seperti melihat arah perkembangan IT yang akan datang dan bagaimana cara seorang menjebol data pribadi warga.

Itu perlu diperhatikan supaya jangan sampai setelah RUU tersebut disahkan menjadi UU, terjadi revisi berulang-ulang seperti yang terjadi dalam UU Penyiaran.

“Menurut saya harus diantisipasi jangan sampai bolak-balik merevisi sebuah undang-undang, yang itu memerlukan biaya yang cukup besar misalnya undang-undang penyiaran sudah dua periode dibahas,” katanya.

Tamliha pun menyoroti kasus kebocoran data pribadi yang banyak terjadi pada lembaga penyelenggara telekomunikasi karena awalnya meminta data secara lengkap seperti nomor induk kependudukan.

Menurut dia, seharusnya dibuat dahulu aturan terkait perlindungan data lalu pemerintah baru memperbolehkan penyelenggara telekomunikasi meminta input data masing-masing warga.

“RUU PDP ini dibuat setelah data warga bocor dahulu, misalnya ketika setiap pemilik kartu telepon genggam diwajibkan untuk mengisi data di kios-kios kecil,” katanya.

(HY)

Continue Reading

Politik

Andrianto: KAMI Akan Jadi Oposisi Pemerintah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendeklarasikan diri sebagai oposisi pemerintah pada Minggu, 02 Agustus 2020 di Jakarta. Salah satu pendiri KAMI, Andrianto, mengatakan, dibentuknya KAMI karena banyak kebijakan pemerintah yang menyimpang dan tidak berpihak kepada rakyat.

“Jadi KAMI ini akan menjadi oposisi yang kredibil terhadap pemerintahan ini,” ujar Andrianto, Senin (03/08/2020).

Meskipun sebagai oposisi, Andrianto mengatakan, KAMI tidak akan hanya mengkritisi kebijakan pemerintah. “Tapi kami juga akan memberikan solusi,” katanya.

Menurut Andrianto, kebijakan pemerintah yang menyimpang itu dapat dilihat dari kebijakan ekonomi selama ini. Akibatnya, kata dia, jumlah kemiskinan dan pengangguran mengalami peningkatan.

“Dan daerah-daerah itu yang paling terdampak dari kebijakan ekonomi ini,” imbuhnya.

Andrianto menambahkan, organisasi KAMI sudah mendapat respon positif dari berbagai kalangan di sejumlah daerah. Untuk itu, KAMI akan terus melakukan konsolidasi.

“Kami sudah merumuskan apa yang akan dilakukan ke depannya. Evaluasi juga sudah kami lakukan,” tandas Andrianto.

Sebelumnya, KAMI sudah dideklarasikan di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (02/08). Sejumlah tokoh hadir pada deklarasi ini.

Mereka adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Rocky Gerung, Ichsanuddin Noorsy, MS Kaban, Achmad Yani, Sri Bintang Pamungkas, Khusnul Mar’ia, Said Didu, Mantan Penasehat KPK Abdullah Hehamua, Djumhur Hidayat, Adie Massardi, Andrianto, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dan tokoh-tokoh nasional lainnya.

Continue Reading

Politik

Politisi PKS: Vaksin Covid-19 dari China Harus Dipastikan Aman dan Transparan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Sinovac asal China akan diujikan mulai Agustus pada 1.620 relawan. Bedasarkan laporan Kepala Bagian Komunikasi Perusahaan Bio Farma, Iwan Setiawan, sebanyak 2400 unit vaksin tersebut telah tiba di Indonesia. Bio Farma akan melakukan uji klinis fase III, sedangkan fase I dan II sudah dilakukan di China.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memastikan bahwa vaksin tersebut aman untuk diujicobakan.

“Jika benar sudah uji coba fase I dan II, datanya harus transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kita tahu BPOM China pernah mengumumkan adanya sejumlah vaksin di bawah standar yang diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Ini kan berbahaya, apalagi jika digunakan pada anak-anak. Kita harus mengantisipasi hal tersebut agar jangan terjadi di Indonesia,” kata Netty melalui rilis, Selasa (04/08/2020).

Politisi Fraksi PKS ini menambahkan, harus benar-benar dipastikan bahwa proses produksi dan pengedaran vaksin  sudah sesuai standar WHO dan jangan sampai ada yang dilewatkan. Sebab vaksin yang cacat produksi  atau di bawah standar pasti  tidak aman dan membawa  resiko tinggi pada penggunanya.

Berdasarkan standar WHO, lanjut Netty, vaksin harus melalui  uji coba ketat sebelum diedarkan ke masyarakat. Pengujian di laboratorium pada hewan percobaan meliputi uji keamanan, immunogenic, dan efikasi. Sedangkan uji klinis pada manusia dilakukan sebanyak tiga fase. Selain itu pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat mengapa vaksin Covid-19 buatan perusahaan Sinovac yang dipilih untuk diujikan di Indonesia.

“Dari sejumlah produsen dan negara pembuat vaksin Covid-19, kenapa dari China yang diujikan? Ini harus dijelaskan oleh pemerintah kepada publik dengan komunikasi yang baik. Jangan sampai tersebar berita berita yang menyatakan keraguan masyarakat atas tidak amannya vaksin tersebut. Jika memang aman dan prosesnya sesuai standar WHO, publikasikan datanya secara transparan. Jangan biarkan publik curiga dan menduga-duga ada sesuatu dalam pengujian vaksin tersebut,” tandas Netty.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC