Connect with us

Opini

“Presidential Treshold” Bentuk Lain Otoritarians Elite?

Tayang

,

Penulis : Abdulrachim K – Analis

Presidential Treshold yang baru diberlakukan sejak Pilpres 2004 berdasarkan UU no 23/2003 dengan persyaratan dukungan minimal 15% kursi DPR atau 20% suara sah dan kemudian diperberat menjadi 20% – 25% di pemilu 2009, 2014 dan 2019 adalah bentuk lain dari otoritarianisme baru yang dipromosikan, dimotori, didorong dan dinikmati oleh para elit politik yang menguasai negeri ini dan ingin terus menerus mendominasi perpolitikan di Indonesia.

Setelah elit politik itu berhasil menggolkan UU no 23/2003 maka mereka bukan hanya ingin melanggengkan UU itu tetapi makin hari makin berusaha memperbesar permainannya untuk mencegah munculnya para tokoh atau pemimpin diluar jangkauan para elit itu, atau yang tidak memenuhi selera mereka atau yang tidak dalam kendali atau yang tidak menurut kepada mereka.

Bahkan Pilpres 2019 yang didasarkan pada UU no 7/2017 yang penentuan Presidential Treshold-nya berdasarkan “jumlah kursi DPR fiktif” yaitu jumlah kursi DPR 20% atau suara sah 25% yang belum dilakukan pemilihannya alias berdasarkan susunan kursi DPR yang lama yaitu periode 2014 – 2019. 

Rakyat digiring untuk menerima UU No.7/2017 dengan berbagai macam alasan dengan kampanye yang masiv, membentuk opini melalui tulisan, wawancara, video, meme, penyebaran di media besar maupun medsos, dan lain lain yang tentu dengan biaya yang sangat besar.

Semuanya ini bertentangan dengan cita-cita reformasi 1998 yang semula menginginkan adanya alam demokrasi yang sehat, yang meruntuhkan otoritarianisme yang mampu memunculkan semua potensi putra-putra terbaik yang mampu memajukan bangsa dan negara ini.

Namun makin kesini cita2 reformasi itu makin luntur dan seiring dengan kepentingan kaum elit politik yang ingin terus menerus menguasai kendali politik dinegeri ini dan didukung oleh para pembuat opini, influencer, dan media utama serta media sosial yang kemudian mereka berhasil menggolkan UU No.7/2017.

Dengan demikian elit politik yang telah berkuasa dengan melalui UU No. 7/2017 mencegah munculnya tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin baru diluar lingkaran mereka yang tidak mereka kehendaki. Ini berarti para elit politik itu telah menciptakan otoritarianisme baru dengan berselimutkan demokrasi.

Ini sama saja dengan Orde Baru yang dulu juga mengaku demokratis, pemilu juga dilaksanakan tetapi sebagian besar calon anggota DPR dan MPR diseleksi dulu oleh pemerintah melalui litsus (penelitian khusus), sehingga siapapun yang lolos menjadi anggota DPR atau MPR telah terseleksi dulu oleh pemerintah Orde Baru.

Bahkan Solihin GP seorang pejuang Angkatan 45 dan tokoh Jawa Barat yang sangat berpengaruh yang dicalonkan menjadi anggota DPR dari Golkar Jawa Barat pada tahun 1991 akhirnya menolak untuk di litsus dan memilih batal jadi calon anggota DPR. Partai yang ikut Pemilu pun hanya ada 3 yang telah “direstui” oleh pemerintah. 

Selanjutnya dilakukan Pemilu agar bisa ditunjukkan ke dunia Internasional bahwa Indonesia demokratis. Tetapi sesungguhnya, substansinya, pemerintahan yang menganut otoritarianisme yang dibungkus dengan citra demokrasi.

Sama halnya dengan saat ini. Partai yang boleh ikut Pemilu boleh lebih banyak tapi dibatasi dengan Parliamentary Treshold, dan pemilihan Presiden-nya dibatasi dengan Presidential Treshold 20% – 25%. Hanya saja bedanya ketika jaman Orde Baru otoriterianisme nya dipusatkan hanya di satu tangan Soeharto, sedangkan sekarang (apalagi sekarang ditambah dengan adanya hak recall di tangan 9 Ketua Umum Partai), otoriterianisme-nya ada di tangan 9 Ketua Umum Partai.

Kondisi seperti ini harus dilawan oleh para pejuang demokrasi dan mengembalikannya kepada cita-cita reformasi yang bertujuan untuk menciptakan alam demokrasi yang sehat yang mensejahterakan rakyat, yang memungkinkan munculnya pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh baru yang mampu memajukan bangsa ini dan telah terbukti mempunyai banyak prestasi sebelumnya sebagai Capres 2024. Caranya adalah dengan menghapuskan Presidential Treshold (dan Parliamentary Treshold) menjadi hanya nol persen pada Pemilu 2024 nanti.

Kita bisa bandingkan dengan munculnya dan kemenangan gemilang Presiden Emmanuel Macron di Perancis pada Mei 2017. Macron mantan bankir investasi, anggota Partai Sosialis pada 2006 – 2009, menjadi independen pada 2009 – 2016 dan menjadi Menteri Ekonomi, Pembaruan Industri dan Urusan Digital dibawah Presiden François Hoĺlande dan Perdana Menteri Manuel Vall, yang secara politik tidak dikenal oleh masyarakat Perancis.

Namun pada 6 April 2016 Macron mendirikan gerakan En March ! (On The Move !) dengan anggota awal seratus ribu yang merupakan anggota facebook-nya yang kemudian menjadi dua ratus ribu orang dan akhirnya berubah menjadi Partai Politik.

Rakyat Perancis yang karena sudah jenuh dengan 2 (dua) koalisi besar Partai Sosialis dan Partai Republik (Gaullist, Conservative) Perancis yang sudah terlalu lama berkuasa dan tidak lagi mengurus kepentingan rakyat, hanya mengurus peraihan kursi dari Pemilu ke Pemilu, maka akhirnya dalam Pemilu 2017 secara mengejutkan dan diluar perhitungan semua orang, Emmanuel Macron terpilih menjadi Presiden di usianya yang masih muda 39 tahun. Presiden termuda dalam sejarah dunia itu dalam putaran keduanya meraih suara sebesar 66% mengalahkan Marine Le Pen tokoh politik lama yang hanya meraih 34% suara.

Bahkan partainya yang kemudian dinamakan La Republique En March ! (LREM) yang berkoalisi dengan partai kecil MoDem (Gerakan Demokratis) mampu meraih 350 kursi Parlemen dengan LREM yang baru berumur satu tahun meraih  303 kursi sedangkan untuk menjadi mayoritas di parlemen hanya perlu 289 kursi dari seluruh 577 kursi di Parlemen Perancis. Dengan demikian Macron meraih mayoritas mutlak tanpa perlu berkoalisi lagi dengan partai lainnya. Banyak sekali pelajaran demokrasi yang bisa kita tarik dari negara Perancis ini. 

Pertama adalah bila partai atau koalisi partai terlalu lama mendominasi kekuasaan di sistim politik suatu negara maka pada akhirnya hanya akan berorientasi kepada mengejar kekuasaan semata dan melupakan kepentingan rakyat yang telah memberinya kekuasaan.

Kedua, Perancis yang menganut sistim politik Semi Presidential (ada Presiden dan ada Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden namun bertanggung jawab kepada Parlemen) namun benar2 menganut demokrasi yang murni, bukan demokrasi pura-pura atau demokrasi hipokrit. Rakyat selalu dihormati, bilamana memang partai-partai itu sudah tidak menghormati kepentingan rakyat maka selalu ada jalan yang sah bagi rakyat untuk mengganti partai yang didukungnya untuk menduduki kekuasaan di parlemen.

Ketiga, bukan soal Perancis lebih lama dalam melaksanakan demokrasi, tetapi Perancis lebih jujur, bukan hipokrit. Bukan gembar – gembor menyatakan dirinya demokrasi tetapi ada banyak trik didalamnya untuk membatasi suara rakyat, aspirasi rakyat seperti disini dengan adanya trik-trik Presidential Treshold, Parliamentary Treshold, hak recall ada ditangan Ketua Umum Partai, tidak adanya audit yang serius terhadap pendanaan partai dan sebagainya.

Dengan akan di revisi nya UU Pemilu dan UU Politik lainnya maka kaum pejuang demokrasi  bersatulah ! Hapuskan Presidential Treshold, Parliamentary Treshold, hak recall yang berada ditangan Ketua Umum Partai, hapuskan uang mahar dalam Pencapresan dan Pencalegan serta jadikan uang mahar sebagai tindak pidana Pemilu & Pilpres dan danai partai-partai dari APBN dengan demikian negara bisa mengaudit keuangan partai dengan serius dan melarang partai-partai menggerus dana dari masyarakat dan BUMN.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Pelaku Usaha Mikro Juga Kompeten Kok

Published

on

By

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Wacana pandemi covid-19 mulai bergeser dari korban jiwa dan yang terinfeksi ke dampak ekonomi. Terutama mengenai kondisi kehidupan rakyat kebanyakan. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk yang paling sering disebut.

Presiden Jokowi merasa perlu menyampaikannya secara khusus pada Rapat Terbatas melalui Video Conference pada tanggal 29 April lalu. Dijelaskan beberapa program yang diyakini telah dan akan menjangkau pelaku UKM yang terdampak.

Kementerian Keuangan belum lama ini juga menjelaskan adanya program subsidi bunga bagi kredit ultra mikro dan kredit UMKM, sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Alokasi dananya sebesar Rp34,15 triliun, dengan perhitungan penerima subsidi sebanyak 60,66 juta rekening kredit dengan nilai outstanding sebesar Rp1.601,75 triliun.

Selain subsidi bunga, beberapa kebijakan dan program PEN diyakini Pemerintah akan membantu pelaku UMKM. Terlepas dari maksud baiknya, kebijakan Pemerintah terkait UMKM selama ini mengindikasikan suatu kelemahan utama. Yaitu kurang difahaminya aspek perilaku UMKM, terutama usaha mikro, serta stereotype seolah soalan utama adalah kekurangan modal.

Tulisan ini tidak bermaksud menyampaikan kritik atas berbagai kebijakan masa lalu dan program PEN tentang UMKM. Hal tersebut akan ditulis secara terpisah. Saya ingin berefleksi dari pengalaman pribadi di masa lalu.

Ketika menjadi pedagang telur ayam ras pada 28 tahun lalu, saya belajar beberapa hal teknis. Prosesnya butuh waktu dan kesungguhan hati agar dikuasai secara memadai.

Saya menjadi mengerti bahwa telur yang diambil dari peternak bobotnya berkurang dalam sehari. Bahkan akan susut dalam beberapa jam, jika mengambilnya saat benar-benar baru keluar dari ayam. Padahal di beberapa daerah, jual beli telur eceran dilakukan dalam ukuran berat.

Pembeli yang peruntukkan akhirnya membikin kue bolu atau kue sejenis, butuh telur yang cukup baru. Jikapun mereka terlanjur beli, maka mereka akan kecewa dan beli ke tempat lain pada esok hari.

Pembeli yang tak mementingkan kualitas justru lebih senang dengan telur yang sekilonya berisi banyak. Artinya berumur lebih lama.

Pedagang mesti cermat mengatur persediaan telur, agar tahu “umur” masing-masingnya. Perlu waspada pula dengan adanya telur yang secara tak sengaja (mungkin jatuh) di peternak cukup lama. Telur itu tercampur dengan yang baru, karena pedagang sering menandai dari waktu pengambilan dari peternak.

Ada perlakuan khusus atas telur yang pecah selama perjalanan atau penjualan, karena masih memilki nilai untuk dijual. Selalu ada pembeli yang mencarinya jika ditawarkan dengan harga yang lebih murah.

Salah satu aspek yang musti dikuasai oleh pedagang telur adalah pemahaman akan kecenderungan naik turunnya harga. Dalam kasus penulis di Yogyakarta, kenaikan terutama pada musim permintaan telur ras meningkat pesat. Selain hari raya atau natal, ada musim ewuh (terutama acara pernikahan).

Karena umur telur dan aspek penyusutan, tak bisa serta merta menimbun telur begitu saja sebelum musim itu. Begitu pula harus peka akan laju penurunan harganya kembali. Bagi pelaku kecil, teknis menimbun persediaan nyaris tak dimungkinkan, bukan karena soal modal uang saja, melainkan akses kepada peternak. Peternak biasa melakukan “quota” pembelian pada tiap pedagangnya. Sebagian peternak bahkan memiliki kemampuan mengatur persediaan telur yang dijual, atau tak bisa sepenuhnya didikte oleh pedagang. Terutama oleh pedagang eceran berskala kecil.

Diluar soal musiman, kadang ada “manuver” pasar oleh beberapa pelaku. Dari hari ke hari, bahkan dari malam ke pagi atau siang. Ketika penulis mengambil telur sekitar 100 kg di peternak tiap hari (moda sepeda motor, setelah sebulan sempat memakai sepeda dengan daya angkut 70 kg), biasa terjadi komunikasi. Baik antar pedagang, maupun dengan para peternak dalam suatu daerah sentra produksi. Terbentuklah semacam harga acuan.

Namun, sesampainya di pasar, harga kadang tidak sesuai informasi awal, dan sering merugikan penulis sebagai pedagang skala terkecil. Kadang ada yang “ngebom” pasar, karena memiliki persediaan berlebih sebelumnya. Atau kedatangan telur tambahan dari luar kota, diluar kebiasaannya. Padahal, permintaan lokal cenderung terukur dan sudah tercukupi. Dan berbagai aspek teknis dan detil dari perkembangan harga telur ras eceran ini di Jogja, 28 tahun lalu.

Tentu dengan adanya kemajuan teknologi informasi (smartphone), yang terjangkau oleh pedagang telur kini, pola pembentukan harga eceran mengalami perubahan. Namun pada dasarnya tetap ada volatilitas harga yang membutuhkan “feeling” dari pedagang.

Seorang pedagang eceran telur ayam ras sejatinya seperti para broker saham. Untuk berhasil, setidaknya memperoleh untung, mesti memiliki kemampuan membaca pasar jangka pendek. Rajin mencari serta mengolah informasi, dan kadang mesti berspekulasi secara tepat. Bagi yang telah berpengalaman, biasanya tidak terburu bereaksi, jika ada pergerakan harga yang aneh.

Pelajaran yang saya dapat, pekerjaan sebagai pedagang telur ras eceran yang mengambil di peternak saja membutuhkan kerja keras. Butuh kemauan dan kemampuan belajar, serta kesabaran dalam hal-hal detil. Banyak aspek teknis lainnya yang butuh waktu dan ketekunan agar dikuasai. Sebelum itu, mereka akan cenderung tidak untung, bahkan dapat merugi.

Itu hanya salah satu contoh kecil bahwa pelaku usaha mikro di bidang perdagangan eceran saja butuh kompetensi. Apalagi jika bergelut pada sektor produksi. Yang berarti butuh dua kompetensi sekaligus, yaitu berproduksi dan berdagang. Kegiatan produksi mencakup banyak hal detil yang lebih kompleks, termasuk pasokan bahan dan teknologi berproduksi.

Kita dapat menambahkan unsur risiko yang amat besar, dan nyaris tanpa “bantal pengaman” dalam berbagai jenis risiko.

Cerita penulis ini bermaksud mengingatkan bahwa rakyat Indonesia yang menjadi pelaku usaha mikro bukan lah orang bodoh. Salah besar jika mengira usaha mikro tidak membutuhkan SDM berkualitas. Kebanyakan mereka mampu beradaftasi, mereaksi, dan mengambil keputusan yang optimal dengan posisi kurang bagus sekalipun.

Dilihat dari sisi pengambilan kebijakan ekonomi, mestinya mereka bisa dikembangkan serta menjadi sejahtera. Bakat dan pengalaman mereka hanya butuh “lingkungan bisnis yang kondusif”. Pelaku UMKM yang telah bertahun-tahun berjalan dapat dipastikan bukan pemalas dan terbukti mampu belajar dan kemudian kompeten. Kemampuan tersebut mudah saja diubah bentuk teknisnya, semacam pergantian jenis usaha.

Kini saya seorang ekonom jalanan, yang sering “bawa perasaan” jika ada pihak (terutama para pengambil kebijakan) yang perspektifnya dimulai dari “rasa iba”. Kemudian terus menerus mengemukakan “stereotype” usaha mikro itu terutama bermasalah kekurangan modal, serta SDM nya dianggap tak memiliki kompetensi.

Kadang saya ingin berteriak, “kalian belum pernah dilempari telur busuk”.

Pemerintah harus berupaya ekstra keras, lebih dari biasanya, untuk “membantu” mereka pada era pandemi. Namun jangan keliru cara, yang dimulai dari kesalahan asumsi. Dan alokasi subsidi bunga program PEN terindikasi demikian.

Semangat lah para pelaku usaha mikro Indonesia. Kalian bukan hanya berjuang untuk diri dan keluarga, melainkan penyelamat ekonomi negeri. Doa saya selalu teriring bagi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan kalian.

*Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

Continue Reading

Opini

Refleksi Hari Kebangkitan Nasional: Pandemi dan Transformasi Menuju The New Normal

Published

on

By

Hari Setianto

President, Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia
Advisor – Governance, Risk Management dan Compliance
Direktur dan Komisaris pada perusahaan terbuka

 

Menutup bulan Mei 2020, kita beruntung dapat mengambil beberapa pelajaran. Bulan Mei adalah bulan kesadaran budaya bangsa Indonesia. Pada bulan ini, kita memperingati dua hari nasional yang penting, yaitu Hari Pendidikan Nasional – tanggal 2 Mei, dan Hari Kebangkitan Nasional – tanggal 20 Mei.

Bulan Mei tahun 2020 ini menjadi lebih spesial lagi, karena kita pada bulan ini sedang berada di tengah-tengah kejadian luar biasa, pandemic Covid-19. Pada bulan Mei 2020 ini juga, kita merayakan kemenangan kembali ke suci, Iedul Fitri, dan melaksanakan sebagian besar ibadah puasa.

Secara hakikat, dua hari bersejarah di bulan Mei adalah sebuah peristiwa transformasi atau perubahan, dari peradaban yang kurang maju menjadi peradaban yang lebih baik. Pada zaman modern sekarang ini, perubahan dan transformasi semakin menjadi imperatif (keharusan), antara lain karena perubahan lingkungan, sosial, disrupsi, dan kemajuan teknologi.

Namun pada kenyataannya, selama ini kita sangat enggan untuk berubah. Resistensi terhadap perubahan sangatlah kuat. Covid-19 sepertinya mempercepat semua inovasi. Resistensi untuk melakukan perubahan dan inovasi lenyap seketika setelah pandemic Covid-19. Keharusan work from home dan kerja jarak jauh telah menghilangkan keengganan kita untuk mencoba cara baru, termasuk menggunakan berbagai teknologi yang terkait dengan remote working.

Covid-19 juga telah melenyapkan resistensi terhadap digitalisasi. Hampir lima tahun terkahir ini, digitalisasi sering sekali menjadi slogan dalam peringatan hari jadi suatu perusahaan. Namun jarang yang berhasil mewujudkannya, karena resistensi dan ketakutan yang besar.

Semangat Transformasi Nasional

Hari Pendidikan Nasional dicanangkan untuk memperingati hari ulang tahun Ki Hadjar Dewantara. Meskipun lahir dari keluarga yang berada (kaya), Ki Hadjar memprotes kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda, yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau orang kaya yang bisa mengenyam bangku pendidikan.

Pendirian perguruan Taman Siswa pada tahun 1922 oleh Ki Hadjar Dewantara (sekembalinya beliau dari pengasingan) merupakan tonggak dibukanya kesetaraan dalam pendidikan untuk semua orang. Pada saat bersamaan juga dicanangkan Patrap Triloka sebagai panduan pendidikan, yakni: Ing ngarsa sung tulada (yang – di depan memberi teladan), Ing madya mangun karsa (yang – di tengah membangun kemauan/inisiatif), dan Tut wuri handayani (dari belakang mendukung/memberdayakan).

Hari Kebangkitan Nasional merupakan tonggak kesadaran berbangsa yang tidak kalah pentingnya. Tanggal 20 Mei 1908 adalah hari didirikannya perkumpulan Boedi Oetomo, sebuah organisasi yang didirikan oleh kaum pelajar dan priyayi pada masa itu dengan tujuan untuk ‘memajukan hindia belanda (Indonesia)’. Meskipun awalnya didirikan oleh kaum pelajar, Boedi Oetomo dalam pergerakannya memikirkan dan merangkul seluruh lapisan masyarakat.

Sebelum Boedi Oetomo, kesadaran bahwa kita adalah sebuah bangsa sangat rendah. Hampir semua aspek kehidupan saat itu dalam kungkungan sistem kolonial, dari aspek perdagangan, pertanian, ekonomi, keuangan, pendidikan, budaya, sampai dengan politik. Tentu saja pada saat itu, sebagian besar masyarakat menganggap sistem kolonial yang dijalaninya sebagai seuatu yang normal, bukan sesuatu yang harus dirubah.

Perkumpulan Boedi Oetomo membuka mata masyarakat bahwa kita ini adalah sebuah bangsa, yang harus bangkit melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan kita, agar kita bisa mengatur sendiri dan maju.

Yang menarik untuk digaris-bawahi dalam dua hari penting di bulan Mei ini adalah semangat kebangkitan, komitmen untuk berubah. Para pendiri dan penggiat perkumpulan Boedi Oetomo dan perguruan Taman Siswa adalah orang-orang yang sudah mapan, yang hidupnya relatif aman dan berkecukupan meskipun dalam sistem kolonial. Namun mereka memiliki visi yang lebih jauh, memikirkan kemajuan dan kesejahteraan bangsanya, dan tidak mementingkan diri sendiri.

Mereka memimpin kaumnya untuk memiliki semangat transformasi, semangat perubahan, dari kondisi yang terbelakang, kurang beradab menuju kondisi yang lebih maju dan lebih beradab.

Perjalanan bangsa ini selanjutnya diwarnai dengan berbagai momentum perubahan yang berkesinambungan. Peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945, Orde Baru 1966, dan Reformasi 1998 adalah momen-momen perubahan yang secara kumulatif telah membentuk bangsa kita menjadi seperti sekarang ini.

Semuanya berakar dari kesadaran untuk berubah dari kondisi yang tidak benar/baik menuju kondisi yang lebih benar dan baik.

Perubahan yang terjadi dalam Sumpah Pemuda 1928 berakar dari ketidak-puasan para pemuda dengan cara perjuangan yang sifatnya kedaerahan yang dianggap tidak efektif. Pada Konggres Pemoeda ke-2, pemuda utusan dari seluruh pelosok Indonesia mengkristalkan semangat perubahan untuk berjuang dalam wadah satu anah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia.

Sudah barang tentu, Proklamasi Kemerdekaan 1945, juga memiliki akar yang sejenis, yakni ketidak-puasan dengan kondisi bangsa terjajah. Pada masa proklamasi ini, ketidak-puasan yang terjadi tentunya bersifat multi-facet (pada berbagai aspek), yakni ketidak-puasan terhadap administrasi pemerintahan, pengelolaan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kebudayaan, dan sebagainya.

Mengelola Perubahan

Pada jaman sekarang dimana lingkungan terus berubah secara dinamis, sudah pasti transformasi lebih menjadi prioritas atau malah wajib (imperatif) untuk dilakukan. Perubahan lingkungan bisa terjadi karena perubahan teknologi, ekonomi, lingkungan alam, sosial, politik nasional maupun geopolitik, dan disrupsi lainnya.

Pada tahun 1908, 1922, ataupun 1928 dapat kita bayangkan bahwa perubahan saat itu tentunya sangat lambat, mobilitas tidak secepat saat ini, teknologi belum berkembang, informasi sangat terbatas penyebarannya. Pada masa itu, transformasi barangkali bisa dibaratkan sunah hukumnya.

Para pemimpin pada saat itu bisa saja bersikap slow, atau bahasa milenialnya, woles, untuk melakukan perubahan. Coba bayangkan kalau pemimpin kita saat itu bersikap woles, tidak melakukan transformasi? Mungkin kita tidak pernah merasakan arti sebagai bangsa, pendidikan kita terbelakang, kita berjuang sendiri-sendiri kedaerahan, dan mungkin kita tidak mendapat rintisan jalan menuju merdeka.

Sebagai refleksi Hari Kebangkitan Nasional, kita perlu mengambil pelajaran dari pemimpin kita terdahulu. Jangan sampai pada zaman dimana transformasi adalah hukumnya wajib, kita justru gagal untuk melakukan transformasi.

Change equation model dari Beckhard and Harris , menyimpulkan bahwa transformasi dan perubahan akan berhasil jika terdapat: (i) ketidak-puasan dengan kondisi saat ini (dissatisfaction with the present), (ii) visi masa depan yang jelas (vision of the future), (iii) langkah pertama yang praktis (practical first step), dan (iv) dukungan dari pimpinan (leadership support).

Ketidak-puasan dengan kondisi yang ada (dissatisfaction with the present) terlihat pada momen Kebangkitan Nasional. Dr. Soetomo dan kawan-kawan saat itu tidak puas dengan kondisi masyarakat kita yang terbelakang dan hanya menjalankan apa yang ada. Saat itu belum ada kesadaran bahwa kita ini adalah sebuah bangsa, yang bisa merdeka dan mengatur diri sendiri. Ki Hadjar dan kawan-kawannya tidak puas dengan keterbatasan akses pendidikan untuk sebagian besar masyarakatnya.

Yang harus kita teladani dari dua peristiwa tersebut adalah bahwa para leader pada saat itu lebih memikirkan kondisi masyarakatnya dari pada kepentingan diri sendiri. Mereka semua adalah orang-orang yang mapan dan berkecukupan, namun mereka tetap memimpin transformasi karena mereka tidak puas kondisi masyarakatnya.

Sebagai refleksi, saat ini seharusnya kita lebih mempunyai komitmen untuk melakukan perubahan. Perubahan lingkungan yang cepat dan dinamis, serta disrupsi yang terus-menerus, seharusnya menimbulkan lebih banyak alasan bagi kita untuk tidak-puas dengan kondisi yang ada.

Sayang sekali, anggota organisasi saat ini banyak yang bersikap complacent, terlalu cepat puas dengan apa yang sudah dicapai, meskipun kinerjanya tidak bagus. Mereka resisten atau enggan berubah, karena merasa berkerja seperti sekarang saja toh tidak ada masalah, hidup jalan terus.

Pemimpin organisasi saat ini harus bisa mendobrak keengganan (resistensi) untuk berubah. Pemimpin harus bisa mengkomunikasikan risiko dan krisis yang (sebenarnya) sedang dihadapi atau akan dihadapi. Pemimpin harus bisa ‘menciptakan’ krisis.

Organisasi yang saat ini berkinerja dengan baik maupun yang saat ini tertatih-tatih mencapai targetnya, sama-sama berhadapan dengan krisis. Semuanya menghadapi risiko-risiko baru yang terus menerus muncul karena perkembangan lingkungan dan kompetisi yang sangat cepat. Justru kinerja yang baik sering membuat organisasi ‘tertidur’, dan tidak sempat merespon perubahan lingkungan tepat waktu.

Selain ketidak-puasan dengan masa kini, keberhasilan transformasi juga harus didukung dengan adanya visi atas masa depan (vision of the future) yang jelas. Para pemimpin pergerakan pada masa lalu juga menunjukkan hal ini.

 

Continue Reading

Opini

Pemerintah Jangan Menyia-nyiakan SDM Mumpuni yang Ada 

Published

on

By

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Mantan Menteri Kesehatan RI era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Siti Fadilah kembali ke Rutan Pondok Bambu pada 22 Mei 2020 lalu, pasca dirawat di RSPAD Gatot Subroto sejak 20 Mei 2020 lalu. Pengembalian Siti Fadilah oleh Kementrian Hukum dan HAM kurang dapat di rasa manfaatnya jika hanya sekedar  menghabiskan masa hukuman.

Beliau ini Ilmuwan dan kaya pengalaman di birokrasi sebagai Menteri di pemerintahan. Secara keilmuwan, ada 150 karya ilmiah beliau yang dipublish di jurnal nasional maupun internasional. Ia juga  Dokter ahli jantung pembuluh darah, ini aset yang dapat  dimanfaatkan pemerintah.

Sikap yang kurang bijak ini menunjukkan bahwa penguasa di negeri ini banyak, gak cuma satu orang, bisa saja ada kepentingan  yang berbeda dari kekuasaan tersebut.

Semestinya  di usianya  yang sudah 71 tahun dan dengan kompetensi keilmuwan  yang mumpuni, serta kaya pengalaman  dapat dimanfaatkan untuk  kepentingan bangsa yang lebih besar. Karena beliau telah nyata sudah membaktikan  diri dan ilmunya pada bangsa apalagi diperkuat dengan pengalaman empiris pada penanganan kasus flu burung (virus SARS) pada tahun 2004 .

Masalah hukum yang menimpanya  menunjukkan bahwa menjadi orang idealis dan mumpuni tidak cukup punya tempat di negeri ini, karena ada kalanya terbentur dengan “kepentingan kekuasaan”, bila frekwensinya tidak sama. Karenanya bisa jadi beliau jadi korban atau dikorbankan atas nama sebuah kepentingan yang tersembunyi.

Maka seharusnya sangat bijak dan layaklah untuk dipertimbangkan oleh pemerintah  secara kasuistik (pengecualian)  tidak semata an-sich  dari segi yuridis, melainkan juga aspek melihat sisi humanis dan penghargaan atas pengabdian dan jasa baiknya.  Bagi orang orang tertentu yang memiliki kompetensi dan jejak rekam yang baik untuk dikemas dengan semangat gotong royong buat bangsa semua potensi anak bangsa agar disinergikan.

Beliau jangan disia-siakan. Pemerintah semestinya merangkul sebagai bagian dari tim guna membantu  memberikan ide ide, pengalaman, gagasan untuk menghadapi situasi  Covid-19 saat ini.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan semestinya  dapat ambil peran optimal memanfaatkan dan bisa menggali  pemikiran, ide maupun solusi dari beliau guna dapat dielabor, dikonkritkan dalam mempercepat solusi penanganan situasi pandemi ini. Jadi sangat disayangkan, tidak ada manfaatnya bagi pemerintah bila  dijebloskan kembali  ke rutan cuma sekedar untuk menghabiskan masa hukuman.  Beliau harus dijebloskan pada sirkuit keilmuwan. Sirkuit ambil peran mengabdikan diri dalam kajian strategis ilmu kesehatan .

*Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha).

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC