Connect with us

Opini

Kerajaan dan Kemiskinan di Pandeglang

Published

on

Oleh: Iman Zanatul Haeri

Channel9.id – Jakarta. Beberapa hari ini saya mencoba untuk tidak berkomentar setelah viral kerajaan Anglingdarma di kampung halaman. Masalah utamanya karena yang disebut Baginda Jamaludin Firdaus merupakan orang yang dekat dengan keluarga saya.

Sejak kecil, kami biasa menyebutnya ‘Mama’ Jamaludin. Memang belakangan ‘mama Jamaludin’ gencar melakukan pembangunan rumah bagi orang miskin, terjadi pergeseran penyebutan ‘baginda.’ Saya sendiri sempat kaget. Tapi itu cuma penyebutan saja, pada praktiknya ya…tidak ada yang berbeda bagi kami.

Bahkan untuk memberitahu secara langsung wafatnya bapak dan kemudian menyusul ibu, saya datang ke rumahnya untuk memberitahu tentang agenda acara tujuhnya dan sampai empat puluhnya.

Bagi saya pribadi, saya punya pengalaman personal. Sempat beberapa minggu ‘mondok’ disana. Saya kira lokasi ‘Angling Dharma’ sejak awal adalah pondok pesantren. Disana selama waktu yang singkat saya memandikan kuda milik, yang sekarang disebut ‘baginda.’

Agaknya, tentu berbeda dengan Sunda Empire dan kerajaan-kerajaan lain yang bermotifkan penipuan. Selama ini hubungan orang tua saya dengan ‘baginda (kita sepakati penyebutan ini agar sesuai dengan label publik) selayaknya hubungan kyai dan masyarakat biasa. Pada level yang paling mendesak hanya sekedar meminta doa alakadar.

Soal apakah itu kerajaan dan lain sebagainya, saya kira hanya perlu dilihat dari sisi hukum positif. Toh tidak ada penipuan dan motif kriminal lainnya. Mengaku raja, meminta iuran atau mengedarkan uang. Tidak kan?

Buktinya, polisi saja tidak bisa menemukan unsur-unsur kriminal. Namun ketika Polisi terlibat dalam hal seperti ini, kita menjadi prihatin; mengapa orang yang suka menolong justru harus begitu patut dicurigai sedemikian rupa?

Apa yang dilakukan? Yang dilakukan mama Jamaludin adalah justru kewajiban pejabat daerah yang seharusnya mensejahterakan masyarakatnya. Yakni menolong orang miskin. Saya sudah jauh-jauh hari membicarakan ini, ‘Baginda ‘mama’ Jamaludin menyatakan ia hanya punya niat saja untuk membantu, rezeki datang begitu saja.

Jika simbol-simbol kerajaan begitu mengganggu, berarti anda tidak tahu apa-apa. Saya heran, di wilayah Mandalawangi dan sekitarnya, ‘Baginda Anglingdharma’ sudah terkenal. Selama ini tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib. Ia, katakanlah, hanya kyai nyentrik.

Jika datang ke rumah, saya sering mendengarkan cerita-ceritanya tentang hal-hal gaib dan tidak masuk akal. Tapi itu adalah hiburan bagi keluarga kami. Selama puluhan tahun mengenal ‘Baginda AnglingDharma’ , tidak pernah ada ritual-ritual khusus, iuran macam-macam atau kewajiban untuk registrasi dan lainnya.

Jangan Lupa

Oleh sebab itu saya justru heran, bisa-bisanya Bupati Pandeglang tidak mengenal mama Jamaludin. Pengacara kondang di Banten, alumni Kontras, Raden Elang Mulyana yang tinggalnya di Menes saja, mengetahui dan sering mampir ke rumah ‘Anglingdharma.’

Nah pejabat yang kagetan, tidak mengetahui keterkenalan Mama Jamaludin Baginda kerajaan Anglingdharma, justru patut dipertanyakan kedekatannya dengan masyarakat.

Artinya rumah ‘Anglingdharma’ adalah situs kebudayaan lokal, Tidak mengganggu bahkan membantu rakyat Miskin. Makanya, komentar ‘halu’ dari bupati kepada Anglingdarma dan pengikutnya, merupakan ekspresi kepanikan, karena dengan demikian publik mempertanyakan, dimana fungsi Pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan?

Justu kerajaan sesungguhnya adalah Bupati Pandeglang itu sendiri. Anda sebaiknya googling, siapa suaminya, siapa anaknya dan apa yang mereka lakukan. Itulah dinasti yang sesungguhnya.

Puluhan tahun, kota kelahiran kami ini hanya maju di Instagram. Jika melihat instagram bupati dan koneksi media yang terafiliasi dengannya, Pandeglang seolah-olah sedang mengalami kemajuan pesat. Padahal yang hebat cuma editing videonya saja.

Karena setiap saya pulang kampung, jangankan lokasi wisata yang diagung-agungkan, rumah saya sendiri yang jaraknya 200 meter dari kantor bupati jalannya rusak parah dan sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki.

Jadi, kasus anglingdharma ini sebaiknya dilihat dalam konteks Saminisme, atau ratu adil. Untungnya sampai hari ini tidak ditemukan terdapat ritual yang menyimpang dari aturan umum. Namun, ini menunjukan bahwa ‘Baginda Anglingdharma’ tidak mengambil keuntungan pribadi.

Penggunaan kata kerajaan boleh jadi bukan merujuk pada sikap nyentriknya, tapi memanggil kesadaran warga Pandeglang bahwa ada yang lebih berbahaya dari kerajaan Anglingdhrama yang tidak pernah melanggar hukum dan selalu membantu orang miskin dengan membangun rumah yang layak untuk mereka.

Anglingdharma bukan kerajaan yang berbahaya, kerajaan yang lebih berbahaya adalah dinasti dalam balut organisasi modern. Menginjeksi demokrasi dengan sistem kekerabatan. Membuat media palsu yang tidak mencerminkan keadaan masyarakat.

Penasaran dengan kondisi masyarakat Pandeglang? Sesekali berwisatalah pada data BPS. Anda akan menemukan lebih banyak alasan mengapa orang lebih percaya kerajaan Anglingdharma daripada kerajaan dinasti berbalut organisasi modern yang memanfaatkan otonomi daerah untuk membangun kerajaan-kerajaan baru.

Penulis adalah Guru Sejarah di Pesantren Luhur Al-Tsaqofah Ciganjur

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

OTT Bupati Musi Banyuasin, Makin Menunjukkan Pejabat Mental Penipu Kena Tipu

Published

on

By

Jaksa dan Hakim Dalam Bansos Juliari Batubara

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin ditangkap KPK Jumat lalu(15/10), karena dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa infrastruktur. Dodi merupakan anak Alex Noerdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel). Melihat fenomena ini sangat miris, hilangnya budaya kejujuran, dan sudah tidak ada sifat malu lagi untuk korupsi. Anak dan bapak di satu masa yang sama-sama pemimpin di daerahnya terjerat kasus korupsi.

Karakteristik praktik korupsi pimpinan daerah sebagai atasan dengan sengaja mengumpulkan pengusaha dan anak buahnya berstatus ASN merancang dan punya keinginan yang sama untuk korupsi. Pelaku itu pemimpin daerah atau pemeras? Atau mereka ini adalah kumpulan penipu yang kena tipu?

Operasi Tangkap Tangan atau OTT ini menunjukkan bahwa banyak sudah kejadian OTT membuat sebagian pemimpin bangsa ini semakin lupa diri. Kejadian OTT bagi pemimpin yang lain belum dijadikan pelajaran, malah seolah berlomba ingin ikut melakukan OTT. Seolah OTT jadi trend yang menggairahkan bagi Pejabat.

Padahal praktik minta fee dari proyek ini menunjukkan sifat pemimpin murahan, tidak ada integritas, minim keteladan pemimpin, dan sekaligus masih menunjukkan sistem birokrasi yang buruk, curang, penyimpangan prosedur pun jadi modus pejabat menciptakan ladang korupsi.

Komitmen fee yang ditetapkan dan mendapat uang yang besar nilainya inilah jadi candu yang buat ketagihan sekaligus jalan mudah bagi pejabat yang punya kewenangan. Pejabat ini melakukan hal yang bertentangan dengan tujuan diberikan kewenangan tersebut. Mereka melalaikan tugas dan kewajiban maka hukuman bagi pejabat yang jual beli jabatan ini semestinya terapkan hukuman mati saja, tidak bisa dibiarkan lagi praktik korupsi ini dalam bentuk apapun kalau bangsa ini mau maju dan membangun peradaban serta mewujudkan tujuan bangsa.

Karena mencermati sanksi selama ini yang dikenakan aparat penegak hukum bagi para koruptor berupa penjara atau denda maupun perampasan tidak membuat pelaku korupsi jera. Maka dosis sanksinya ditingkatkan menjadi hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Semakin kekinian sangat terlihat tindakan korupsi ini dilakukan oleh para pemimpin sebagai upaya mengejar dan mempertahankan kekuasaan, memuaskan kekuasaan pribadi atau kelompok tertentu yang pada akhirnya mereka ditenggelamkan perilaku yang melampaui batas kekuasaan mereka.

Mereka para pimpinan ini tidak mau belajar dari kasus- kasus OTT sebelumnya, mereka punya slogan keliru, mumpung masih menjabat jadi harus bisa dapat uang dari jualan kewenangan dengan korupsi.

Inilah prilaku mentalitas sebahagian pemimpin dan bawahnya juga yang gak berani mengingatkan atasannya, yang penting asal bapak senang, memilih zona aman dan nyaman. Namun begitu ada masalah hukum biasanya mereka ini akan selamatkan diri masing masing-masing. Bahkan antar atasan dan bawahan akan saling bantah membantah bila sudah terkena OTT.

Perbuatan korupsi itu hanya menambah permasalahan baru dan menciptakan lingkungan kerja terbiasa dengan cara korup. Ini juga terjadi karena mereka mendapatkan jabatan dengan cara tidak bersih, sehingga akan membuat motivasi kerja hanya cari uang dengan cara singkat dan mudah yakni korupsi. Pada implementasinya akan cendrung dalam aktifitas jabatannya berkhianat terhadap sumpah jabatan dan melukai hak masyarakat serta merugikan negara.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

Continue Reading

Opini

Si Tou Timou Tumou Tou, Jenderal!

Published

on

By

Oleh: Indra Jaya Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Nama Brigadir Jenderal TNI Junior Tumilaar sedang terbang bak layang-layang danguang asal Pariaman. Sendirian menantang angin. Semakin tagak tali, dalam bahasa Minang.

Pria yang lahir tanggal 3 April 1964 ini baru berusia 57 tahun. Tiga tahun lagi, memasuki usia pensiun. Karir yang pernah ditempuh, Komandan Kodim 0211 di Tapanuli Tengah.

Tentu, Tumilaar sangat paham dengan nama-nama seperti Ahmad Husein, Zulkifli Lubis, dan Maludin Simbolon. Nama-nama yang identik dengan kisah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dideklarasikan tanggal 15 Februari 1958.

PRRI adalah saudara muda dari Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang meletus tanggal 2 Maret 1957. Nama Ventje Samual, Muhammad Saleh Lahade, Andi Pangerang, DJ Somba, Herman Pieters, dan Minggu berada dalam barisan Pemerintahan Militer.

Junior tentu paham dengan dua sosok yang hebat: Abdul Haris Nasution dan Alexander Evert Kawilarang. Mereka berdua berasal dari Tapanuli dan Minahasa. Tetapi berbeda pilihan ketika PERMESTA/PRRI meletus. Nasution membangun komunikasi dengan sejumlah nama, seperti Andi Mattalatta dan M Jusuf. Alex Kawilarang pulang dari jabatan sebagai Atase Militer di Amerika Serikat, bergabung dengan Permesta.

Selain menjadi dosen di Sekolah Tinggi Komando (SESKO) TNI Angkatan Darat di Bandung, Junior berkarir sebagai Staf Ahli Panglima Kodam I Bukit Barisan. Jabatan terakhir adalah Inspektur Kodam XIII/Merdeka.

Sumatera dan Sulawesi, dua teritorial penugasan Junior. Selain pada tugas lain, tentu. Bagi yang mengenali betul karakter dari tentara di dua pulau ini, tentu tak menganggap gaya bercakap terus terang dari Junior sebagai satu masalah besar. Berbeda, misalnya, seandainya tentara itu bertugas di Siliwangi, Diponegoro, atau Brawijaya yang lebih halus.

Namun, militer tetaplah militer. Tidak boleh ada “pikiran” di dalam tubuh seorang militer. Terkecuali, sejarah mencatat, beberapa orang saja yang menyebar pikiran mereka ke publik terkait bidang militer. Tak jauh-jauh, mereka yang “diizinkan” berpikir itu adalah sosok-sosok yang punya hubungan darah dengan para jenderal.

Baca juga: Amandemen Konstitusi Tanpa Penjelasan 

Minahasa, entah kenapa, berbatasan dengan Gorontalo. Hanya Gorontalo dan Sumatera Barat yang memikul falsafah Adat Bersendi Sara’, Sara’ Bersendi Kitabullah (Adat Bersendi Agama, Agama Bersendi Al Qur’an). Sara’ mangato, adat mamakai.

Bisa jadi, tempat pembuangan Tuanku Imam Bonjol yang memimpin Perang Paderi (1821-1837) adalah Manado. Bersama keluarganya, Tuanku Imam Bonjol bisa saja memberi pengaruh kepada perkembangan ajaran agama Islam yang sudah jauh-jauh hari dibawa oleh sejumlah Datuk (Dato) ke tanah Sulawesi. Mereka yang berasal dari Ulakan, Padang Pariaman. Syech Burhanuddin adalah guru (mufti) dari Tuanku Imam Bonjol dalam tarekat Syatariyah. Tarekat yang begitu tunduk ke bumi, namun terlihat keras ke langit.

Perubahan “haluan” M Jusuf dan kawan-kawan, jangan-jangan juga dapat pengaruh dari pembuangan Pangeran Diponegoro di Makassar. Diponegoro memimpin Perang Jawa (1925-1930). Kehidupan tarekat yang dtempuh oleh Diponegoro, semakin menyelam ke dalam jiwa. Pengaruh Hindu dan Budha di tanah Jawa telah memberi warna yang lebih banyak menyelami dunia jiwa.

Andai saja Junior sudah membaca “Indonesie in Pacific”, buku yang ditulis oleh GSSJ Ratulangie, seorang anggota Volsraad yang dibuang ke Sukabumi, bisa saja alam berpikir tanah Pasundan masuk ke dalam dirinya. “Indonesia in Pasific” terbit di Bandung tahun 1937. Sukabumi subur dengan pemikiran pro kemerdekaan dan non kooperasi. Koran “Oetoesan Indonesia” yang diterbitkan Didi Sukardi – kakek dari Laksamana Sukardi dan Airlangga Hartarto – salah satu pilarnya.

Sebagaimana “Indonesia Menggugat”, pledoi Sukarno di Penjara Sukamiskin Bandung tahun 1930, buku “Indonesie in Pasific” semakin memerinci tentang kemungkinan Perang Pasific yang melibatkan Jepang sebagai pemburu kekayaan alam Bumi Nusantara.

Ratulangie terkenal dengan falsafah khas Minahasanya: Si Tou Timou Tumou Tou yang bermakna “Manusia baru bisa disebut sebagai manusia, jika sudah dapat menanusiakan manusia lain.”

Pada titik itulah, Ratulangie dan Junior bertemu. Tak peduli latar belakang mereka, sipil atau militer. Junior jelas telah memanusiakan manusia lain. Manusia yang tuna daksa. Seorang difabel. Masalah perampasan tanah, sebagaimana awal Perang Jawa. Sekeliru apapun yang dilakukan Junior, semangat si tou timou tumou tou jelas sudah melekat dalam dirinya.

Pimpinan TNI mengambil langkah cepat, yakni menaruh Brigjen Junior Tumilaar di sisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Posisi yang penting: Staf Khusus KASAD. Seperti layang-layang danguang Pariaman, Mayjen Junior tak sampai putus tali. Malahan, diturunkan ke atas. Tak mudah melahirkan seorang jenderal berbintang satu. Sekuno apapun doktrin ketentaraan yang beliau anut.

Tabik, Jenderal!!!

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

 

Continue Reading

Opini

57 Eks Pegawai KPK Jadi Polisi Khusus Pelacakan Aset Tindak Pidana Korupsi

Published

on

By

Jaksa dan Hakim Dalam Bansos Juliari Batubara

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Rencana Polri menarik 57 eks pegawai KPK ke Polri layak untuk diapresiasi. Niat baik Kapolri, yang merupakan sebuah sikap dari kebijaksanaan dan fungsinya memimpin dalam menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian dan penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian. Kalau SDM ini dikelola dengan tepat dan punya formula yang pas, hal ini dapat menjadi penguatan kewenangan kepolisian dan menjadikan sinergis koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Karenanya, perlu kejelasan identifikasi sejak awal dan disikapi dengan cermat penempatan atas 57 personil ini dan batasan kewenangannya apakah berorientasi pada pencegahan (preventif) atau pada fungsi pemberantasan (represif)?

Baca juga: Keberanian Kejaksaan Agung Atas Penahanan Alex Noerdin Layak Diapresiasi 

Karena eks pegawai KPK ini mempunyai karakteristik kemampuan khusus dan telah mumpuni, dengan pengalaman kerjanya di KPK selama ini, tim ini harus diberikan keleluasaan kewenangan dan akses. Kalaupun akan dibentuk menjadi polisi bagian khusus apalagi diperuntukkan demi menjaga dan menyelamatkan keuangan dan kekayaan negara, misal diberi kewenangan pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi dan penyadapan.

Sehingga melalui fungsi tim khusus Polri ini akan terbentuk tidak ada istilah “negara aman untuk melakukan korupsi” atau tempat yang aman untuk menyembunyikan aset maupun harta dari tindak pidana korupsi, karena Polri mulai bekerja melakukan pelacakan aset, pengembalian aset termasuk dapat melakukan perampasan aset hasil korupsi pada negara guna mengembalikan kerugian keuangan dan perekonomian negara.

*Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti

Continue Reading

HOT TOPIC