Channel9.id-Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan terjadi kerusakan infrastruktur di dua kecamatan di Kabupaten Talaud, sebagai dampak gempa 7,1 magnitudo yang terjadi pada Kamis (21/01) malam.

Kerusakan bangunan dengan kategori ringan hingga sedang teridentifikasi di Desa Bantik, Kecamatan Beo berupa dinding belakang rumah roboh. Sementara, dua kerusakan lain berada di Desa Rae, Kecamatan Beo Utara dengan kategori rusak ringan.

Hingga saat ini, BNPB masih melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait dengan potensi korban jiwa.

Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud melaporkan warganya merasakan guncangan kuat selama tiga detik. Saat gempa warga sempat panik. Namun hingga kini, BPBD setempat belum menerima informasi terkait dampak gempa dengan kedalaman 119 km tersebut.

Sebelumnya, Sulawesi Utara diguncang gempa berkekuatan 7,1 magnitudo pada Kamis, 21 Januari 2021 pukul 19.23 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan, pusat gempa berada di 134 kilometer timur laut Melonguane, Sulawesi Utara.

Baca juga: Sulawesi Utara Diguncang Gempa 7,1 M 

BMKG menjelaskan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“#Gempa Mag:7.1, 21-Jan-21 19:23:07 WIB, Lok:4.98 LU,127.38 BT (134 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:154 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG,” tulis BMKG dalam akun Twitter-nya.

Peta guncangan yang diukur dengan skala MMI atau Modified Mercalli Intensity, gempa dirasakan di daerah Melonguane, Tahuna, Ondong mencapai skala IV MMI, kemudian Manado dan Bitung III MMI.

Lalu dirasakan di Galela, Gorontalo, Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat dengan skala II-III MMI; Bolaang Uki II MMI serta Ternate, Sofifi, dan Halmahera Tengah I-II MMI.

Skala IV MMI mendeskripsikan bila pada siang hari dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah, sedangkan III MMI menggambarkan getaran dirasakan nyata dalam rumah serta terasa getaran seakan-akan truk berlalu.

Channel9.id – Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo memiliki semangat transformasi untuk membawa Polri menjadi lebih baik.

Puan pun menyambut keinginan Komjen Listyo untuk mewujudkan Polri yang Presisi, atau abreviasi dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Namun, Puan mengingatkan, hal itu bisa diwujudkan bila Listyo Sigit melakukan perubahan besar dari aspek SDM, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.

“Kita sudah mendengarkan visi misi calon Kapolri saat uji kelayakan. Ada semangat tranformasi di tubuh Polri,” ungkap Puan, Kamis 21 Januari 2021.

Baca juga: Komjen Listyo Sigit Sampaikan Enam Sasaran Prioritas Polri di 2021 

Puan pun menyampaikan tiga pekerjaan rumah Listyo Sigit Prabowo saat nanti resmi menjadi Kapolri. Tiga pekerjaan rumah itu adalah terkait penegakan hukum, pelayanan publik, dan reformasi internal.

“Penegakan hukum agar ada keadilan restoratif. Penegakan hukum tidak memakai kaca mata kuda, tapi melihat konteks masalah dan memperhatikan aspek-aspek sosial kemasyarakatan,” ujar Puan.

“Pelayanan publik harus ditingkatkan. Fungsi Polisi melayani masyarakat, di sini penting penggunaan teknologi mengingat keterbatasan personel. Intinya polisi harus responsif terhadap pengaduan masyarakat,” sambungnya.

Mengenai reformasi internal, menurut Puan, peningkatan kualitas SDM dapat difokuskan pada sikap serta mental anggota Polri agar senantiasa bekerja secara profesional.

Diketahui, setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPR, Komjen Listyo Sigit Prabowo disetujui menjadi Kapolri. Keputusan itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis 21 Januari 2021 siang.

HY

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan kembali program vaksin Covid-19 secara mandiri alias berbayar. Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan memandang hal tersebut menyalahi prinsip kesetaraan dan keadilan akses terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Co-Initiator and Co-Leader Koalisi Masyarakat untuk Covid-19 (situs Lapor Covid) Irma Hidayana menyebut alasan vaksinasi mandiri demi mempercepat proses vaksinasi di dalam negeri dianggap tidak bisa diterima.

Baca juga: Menkoinfo: Setengah Juta Nakes Daftar Vaksinasi di Chabot Whatsapp 

Menurutnya, pemberian vaksin seharusnya mengikuti rekomendasi WHO yaitu memberi prioritas pada kelompok rentan terpapar, seperti tenaga kesehatan, kelompok lanjut usia dan orang-orang yang tinggal di lokasi dengan tingkat penularan tinggi.

“Distribusi vaksinasi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan kesehatan masyarakat, medis, dan epidemiologi, bukan kemampuan finansial,” ujar Irma dalam keterangan pers, pada Kamis (21/1).

Irma melihat, saat ini setiap negara berlomba mendapatkan vaksin yang ketersediannya masih terbatas. Oleh karena itulah, pemerintah harus memastikan ketidakadilan yang sama tidak terjadi juga di Tanah Air.

“Jangan sampai akses terhadap vaksinnya ditentukan oleh kemampuan finansial untuk membeli vaksin tersebut,” kata Irma.

Menurutnya, pada saat ini para produsen vaksin di dunia masih terfokus untuk melayani permintaan vaksin dari lembaga pemerintah dalam rangka membantu menangani pandemi.

“Jika pihak swasta diperbolehkan mendapatkan vaksin untuk kebutuhan lingkungan mereka sendiri, dikhawatirkan akan mengurangi jatah vaksin gratis yang sangat ditunggu masyarakat secara luas,” ujar doktor bidang kesehatan masyarakat dari Universitas Columbia, Amerika Serikat itu.

Hal ini menurutnya bisa diterapkan untuk mempercepat program vaksinasi ke seluruh masyarakat di Indonesia.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, opsi vaksin mandiri alias berbayar ini bisa saja diterapkan seperti rencana awal vaksinasi Covid-19. Menurutnya, vaksin mandiri ini akan membantu pemerintah untuk mempercepat terbentuknya herd immunity di masyarakat guna mencegah penularan pandemi yang lebih luas lagi.

IG