Channel9.id-Guinea. Pemimpin junta militer Guinea dikabarkan telah membebaskan sejumlah tahanan politik sebelum akan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin negara Afrika Barat untuk mendiskusikan respon mereka terhadap kudeta terhadap Presiden Alpha Conde, Rabu (8/9/2021).
Setidaknya 80 tahanan politik yang ditahan oleh Conde dibebaskan pada Selasa sore. Beberapa diantaranya ada yang pernah melawan niat Conde untuk dapat berkuasa selama tiga periode yang mana menurut mereka itu adalah tindakan illegal.
Baca juga: Junta Militer Guinea Lengserkan Presiden Alpha Conde
Negara-negara Afrika Barat telah mengancam akan menjatuhkan sanksi setelah junta Guinea mengkudeta Conde. Selain itu Economic Community of West African States (ECOWAS), dijadwalkan akan melakukan KTT virtual pada hari Rabu.
Pemimpin kudeta, Mamady Doumboya, mantan legiuner Prancis, telah bersumpah untuk membangun pemeritahan yang kuat namun tak mengungkapkan kapan ataupun bagaimana caranya.
Doumbouya juga sudah bertemu dengan ketua-ketua cabang militer Guinea untuk pertama kalinya pada hari Selasa dengan harapan dapat menyatukan pasukan bersenjata Guinea dibawah kekuasaan junta.
Dalam pernyataan partai Conde pada Selasa sore, mereka menyatakan kalau adanya kepemerintahan baru yang sedang berlangsung di Guinea dan menyerukan untuk segera dibebaskannya Conde.
Sejeka terjadinya pemberontakan, jalanan di Conakry nampak terlihat sudah kembali normal dengan beberapa pos penjagaan militer yang sudah dihapus.
Khawatir mengenai isu perebutan kekuasaan ini dapat menghambat produksi bauksit di Guinea sudah mulai menurun. Bauksit sendiri merupakan mineral yang digunakan untuk membuat Alumunium. Operator asing terbesar di Guinea sudah mulai kembali beroperasi tanpa adanya gangguan di hari Selasa.
Produksi Alumunium mencapai level tertinggi baru sejak 10 tahun lalu di hari Senin setelah meluasnya berita kekacauan di Guinea yang merupakan salah satu negara produksi bauksit terbesar di dunia. Doumbouya juga bersumpah kalau proses penambangan tak akan terusik dengan adanya kericuhan politik Guinea.
(RAG)
