Channel9.id – Jakarta. Praktisi komunikasi M Bahrul Wijaksana menyampaikan, keterlibatan organisasi masyarakat sipil (OMS) sangat penting untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, terutama menyukseskan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Menurut Bahrul, banyak tugas-tugas pemerintah desa yang bisa dibantu dengan kemampuan OMS dalam menciptakan good governance.
“Mereka mengisi kekosongan yang negara belum mampu mengerjakan, dan Civil Society Organization (CSO) menyediakan itu dalam konteks pembangunan desa,” kata Bahrul dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Sosialisasi dan Strategi Komunikasi P3PD di Ibis Jakarta Tamarin Hotel, Jakarta Pusat, 24 -26 November 2021.
Baca juga: Strategi Komunikasi yang Cocok Perkuat Pengelolaan Kapasitas Pemerintahan Desa
“Pemerintah kita sangat besar, tapi tidak semua tugas pembangunan itu hanya bisa dipenuhi karena ada anggaran negara. Ada juga kahlian yang tidak dimiliki negara dan hal itu bisa diserahkan kepada masyarakat, karena memilki kemampaun khusus,” lanjutnya.
Bahrul menyampaikan, salah satu tugas pemerintah yang bisa bekerja sama dengan OMS yakni dalam membangun pemerintah yang transparan. OMS bisa membantu dalam mengelola keuangan desa, seperti melakukan digitaliasi laporan keuangan.
“Banyak aparat desa yang mungkin agak kesulitan untuk melaporkan laporan keuangan ke pemerintah pusat secara digital. Nah di sini peran LSM untuk membantu,” kata Bahrul.
Bagi Bahrul, di era desentralisasi ini, pemerintah desa bersama dengan organisasi masyarakat harus saling bahu membahu untuk membentuk pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan demokratis.
“Oleh karena itu, melibatkan organisasi masyarakat sangat penting untuk menguatkan kapasitas pembangunan desa sekaligus berkontribusi dalam perubahan sosial,” ujar Bahrul.
Bahrul menyatakan, dalam pelaksanaan kerja sama antara keduanya, pasti muncul banyak kritik. Namun, kritik itu sangat diperlukan supaya tata kelola desa lebih baik lagi. Jadi, aparat desa tidak perlu anti kritik.
Terkait banyaknya LSM yang justru memeras aparat desa, Bahrul menilai, di era demokrasi ini, LSM sejatinya saling berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk mencitpakan program-program yang berpihak kepada masyarakat tertindas.
“Dulu perspektifnya memang LSM itu selalu ingin konfrontasi dengan pemerinah, pokoknya kebijakan-kebijakan pemerintah ditentang. Tapi itu kan di era Orba yang otoriter,” ujar Bahrul.
“Saat ini negara sudah demokratis dan memberikan akses keterbukaan publik. Terus apa yang harus ditentang?,” ujarnya.
HY
