Channel9.id – Jakarta. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menduga kelangkaan minyak goreng dari Sawit (MGS) terjadi karena monopoli yang dilakukan kartel MGS. Para kartel melakukan tindakan monopoli untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyak dalam rangka persiapan biaya Pemilu 2024.
“Saya engga yakin ini permainan produsen semata, ada skenario politik lain dalam rangka mengumpulkan pundi-pundi untuk memikirkan biaya. Katakanlah dalam pembiayaan hajatan demokrasi besar di 2024,” kata Jeirry dalam webinar, Minggu 3 April 2022.
Jeirry lantas meminta pemerintah menindak tegas kartel yang menyengsarakan masyarakat itu. Jeirry justru heran, pemerintah lebih membuat kebijakan populer berupa penyaluran BLT minyak goreng sebesar Rp300 ribu kepada masyarakat. Padahal, kebijakan itu tidak menyelesaikan masalah.
Baca juga: Setop Pro Kontra Mafia Minyak Goreng
“Treatment pemerintah juga populer. Ada subsidi Rp300 Ribu selama 3 bulan untuk migor. Ini kebijkan populer yang dirasakan langsung oleh masyarakat, meski nilainya tidak sesuai dengan kerugian yang harus ditanggung masyarakat,” kata Jeirry.
Menurut Jeirry, pemerintah seperti lepas tangan karena membiarkan kartel MGS melakukan monopoli. Dia pun curiga, pemerintah sudah mengetahui ada kartel besar yang bermain tapi sengaja tidak menindaknya. Jeirry menduga ada oknum dalam pemerintah yang bekerja sama dengan kartel itu.
Untuk menutupi hal itu, oknum pemerintah sengaja menyebarkan wacana-wacana untuk membuat masyarakat tidak bisa berpikir kritis. Analisa itu dapat dilihat dari sikap masyarakat yang lebih keras menanggapi wacana tiga periode ketimbang kelangkaan migor yang bersentuhan langsung dengannya.
“Kalau ada problem muncul, seringkali masyarakat tak bisa berpendapat apa-apa. Masyarakat merasa bahwa apa yang terjadi itu bukan semata-mata karena pemerintah tidak mampu. Tapi karena ada permainan pihak luar,” ujar Jerry.
“Dalam kasus minyak goreng ini saja, sebetulnya ada keanehan yang muncul tapi reaksi publik biasa saja. Bahkan orang lebih senang dengan 3 periode, ketimbang isu seperti ini,” lanjutnya.
Supaya masyarakat sadar atas hal itu, Jeirry bersama dengan kawan-kawan membentuk ‘Gerakan Masyarakat Awasi Kartel (Germak). Germak tujuannya melawan atau mengawasi kartel ini. Germak juga berupaya menyadarkan kesadaran masyarakat terkait situasi kelanggkaan minyak goreng.
“Gerakan ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menimbulkan daya kritisnya bahwa pemerintah tidak bersih. Sebetulnya kejahatan ekonomi bisa terjadi, bahkan kegiatan praktik kejahatan ekonomi itu bisa dibungkus kebijakan negara dan sering kali kebijkan populer,” ucap Jeirry.
HY