Channel9.id-Filipina. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr memanggil duta besar Tiongkok untuk menyampaikan keresahannya terhadap perlakuan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Selain itu Menteri Luar Negeri Filipina juga menyerukan Tiongkok untuk segera menghentikan tindakan agresif kapal lautnya.
Petugas penjaga laut Filipina menyebutkan bahwa kapal laut Tiongkok mengarahkan laser militernya ke arah kapal laut Filipina yang tengah menjaga pengiriman makanan dan suplai ke pasukan penjaga pantai Filipina di Laut Cina Selatan pada 6 Februari lalu. Laser tersebut disebut sempat membuat kru kapal kesulitan untuk melihat karena silau.
Insiden tersebut telah memicu kembali tensi panas antara Filipina dan Tiongkok terhadap konflik mereka perihal klaim kedua negara atas Laut Cina Selatan.
Marcos mengungkapkan keresahannya terhadap semakin seringnya sikap agresif dan arogan Tiongkok terhadap penjaga pantai dan nelayan-nelayan Filipina.
“Sikap agresi Tiongkok ini sangatlah mengganggu dan mengecewakan,” ujar juru bicara Menteri Luar Negeri Teresita Daza dalam pernyataannya saat mengumumkan kalau pemerintah akan mengirim protes diplomatik ke Tiongkok.
Dalam responnya, duta besar Tiongkok Huang Xilian mengatakan kalau ia telah berdiskusi dengan Marcos mengenai bagaimana cara kedua negara menghadapi isu-isu maritim mereka.
Dalam klaimnya, Tiongkok menyebut sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan adalah milik mereka. Klaim ini memicu beragam isu dan masalah antar Tiongkok dengan AS dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Filipina.
Laut itu kaya dengan minyak, gas dan ikan. Laut itu juga merupakan salah satu jalur perdagangan terbesar dengan total nilai perdagangan sekitar 3 triliun dolar.
Amerika Serikat, dalam pernyataannya mendukung langkah Filipina yang memprotes penggunaan laser militer tersebut oleh Tiongkok.
Pada Selasa lalu, duta besar Jepang di Filipina, Koshikawa Kazuhiko juga mengungkapkan keresahannya terhadap sikap Tiongkok terhadap kapal-kapal Filipina.
“Seluruh negara harus menghormati peraturan maritim berdasarkan hukum internasional. Kami dengan tegas menentang seluruh aksi yang dapat memicu konflik,” ujar Koshikawa.
