Channel9.id – Jakarta. Komunitas Pemilu Bersih melihat adanya potensi terjadinya praktek kecurangan. Hal ini dapat dilihat dari pola massif yang terjadi pada hampir setiap tahapan, mulai dari verifikasi partai politik yang diwarnai intimidasi, massifnya politik uang, penyebaran berita bohong (hoax), kampanye hitam dan kampanye negatif yang terus merajalela.
Dapat dilihat pula dari adanya keberpihakan penyelenggara pemilu, penggunaan fasilitas negara oleh pejabat publik yang tidak semestinya, akurasi sistem informasi penyelenggaraan pemilu, dan lain-lain.
Dalam siaran persnya, Komunitas Pemilu Bersih juga melihat potensi kecurangan bisa saja terjadi pada akurasi daftar pemilih tetap (DPT), akurasi logistik, dan akurasi hasil pemungutan dan perhitungan suara.
Baca juga: Kemendagri Dorong Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2024
Baca juga: Mendagri Kembali Dorong Gerakan Bagi Masker Secara Massif
Baca juga: Ruang Data Center BKN Peroleh Sertifikat ISO
“Hal ini makin diperparah oleh masalah-masalah akut pemilu yang tidak pernah mendapat penanganan serius, seperti partisipasi pemilih yang rendah, warga negara golput makin meningkat, apatisme pemilih makin menjadi, dan menguatnya politik identitas,” demikian tertulis dalam siaran pers Komunitas Pemilu Bersih yang diterima Channel9, Senin (27/2/2023).
Maka dari itu, Komunitas Pemilu Bersih mengimbau peserta pemilu dan pemilih untuk secara bersama-sama mengawal dan memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan bersih. Sebab, pemilu dapat menumbuhkan harapan bagi “terbukanya kembali ruang partisipasi politik” rakyat dan kegairahan kembali lembaga perwakilan yang selama ini dianggap “tenggelam dan mati suri”, meskipun diwakilkan oleh beragam platform dan warna partai politik di dalamnya.
Komunitas Pemilu Bersih menilai ada beberapa faktor yang dapat menentukan terselenggaranya Pemilu 2024 yang bersih dan minim potensi kecurangan.
Pertama, komunitas ini melihat pentingnya kesiapan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang harus memastikan kembali seluruh kesiapan teknis penyelenggaraan tahapan pemilu.
KPU harus menjamin semua jajarannya, baik di KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, hingga KPPS bekerja professional sebagai penyelenggara pemilu.
“Bawaslu sebagai pengawas pemilu harus lebih proaktif dan seluas-luasnya membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu,” katanya.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus mengambil posisi terdepan dalam menjamin integritas dan etika penyelenggara agar kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga.
Kedua, Komunitas Pemilu Bersih juga melihat peran dan posisi birokrasi yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, birokrasi tidak boleh memihak, harus profesional memberikan pelayanan publik, dan dilarang menjadi alat pemenangan peserta pemilu.
Ketiga, Komunitas Pemilu Bersih menghimbau agar masyarakat dan seluruh elemen terkait untuk bersinergi guna mencegah terjadinya praktik money politic (politik uang), penyalahgunaan kekuasaan, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan tindakan melanggar hukum atau provokatif lainnya.
“Seluruh elemen masyarakat sipil harus mempersiapkan diri dalam mengawal pemilu bersih dan berintegritas,” pungkasnya.
HT
