Connect with us

Politik

DPR Minta Masyarakat Hargai Kerja Polisi

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR Andi Rio Idris Padjalangi meminta masyarakat hargai kerja polisi yang sedang berjaga di titik penyekatan mudik di berbagai wilayah.

“Masyarakat harus hargai aparat kepolisian yang bertugas, mereka menjalankan tugas sesuai anjuran pemerintah,” kata Andi Rio dalam keterangannya, Senin 17 Mei 2021.

Pernyataan itu disampaikan pasca terjadinya seorang pengendara yang menolak untuk melakukan putar balik dan memaki-maki polisi yang berjaga di titik penyekatan di wilayah Bogor, Jawa Barat dan Anyer, Banten.

Menurut Andi, para polisi sejujurnya juga ingin sekali bertemu dan berkumpul bersama orang tua, anak, istrinya serta keluarganya di Hari Raya Idul Fitri.

“Namun karena harus menjalankan tugas, mereka rela hanya bertemu dan berkomunikasi melalui video call dan telepon,” ujarnya.

Baca juga: Komisi III DPR Minta Polisi Persuasif Tegakkan Larangan Mudik Lebaran

Dia menjelaskan, larangan mudik yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 di lingkungan keluarga. Jangan sampai kehadiran sanak keluarga justru membawa sebuah petaka dan akhirnya membuat semua menderita.

“Mari kita bantu pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19. Semoga pandemi covid 19 dapat segera hilang dan masyarakat dapat kembali bersilaturahmi secara normal bersama sanak keluarga seperti dulu lagi,” katanya.

Dia pun mengapresiasi langkah Polri yang selalu mengedepankan langkah persuasif kepada masyarakat dalam memberikan penjelasan di berbagai titik penyekatan di berbagai wilayah.

:Langkah tersebut merupakan hal yang luar biasa dan bukti bahwa Polri selalu dekat dengan masyarakat,” pungkasnya.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Komisi III DPR Apresiasi Polri Sanksi Polisi Pemerkosa Remaja 16 Tahun

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Aggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi memberikan apresiasi kepada Polri yang dengan cepat memberikan sanksi kepada oknum polisi yang diduga memperkosa remaja 16 tahun di Polsek Jailolo Selatan, Maluku Utara.

“Sanksi pemecatan tidak hormat harus diberikan kepada Briptu II. Aparat Kepolisian seharusnya menjaga, mengayomi masyarakat, dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat bukan justru sebaliknya,” kata Andi Rio dalam keterangannya, Kamis 24 Juni 2021.

Dia meminta aparat kepolisian terus memperbaiki diri dan menjaga marwah institusi agar dapat dicintai publik.

Jangan sampai kepercayaan publik yang telah meningkat terhadap kepolisian justru menurun dan bahkan terkesan buruk karena ulah beberapa oknum kepolisian yang melakukan pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

“Para Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek di seluruh Indonesia serta Propam Polri harus terus mengawasi dan melakukan pembinaan berkala kepada aparat kepolisian di jajarannya, baik dengan pemberian kegiatan rohani maupun olahraga sehingga dapat mencegah hal negatif yang akan dilakukan aparat kepolisian,” ujarnya.

Dia berharap peristiwa tersebut menjadi yang terakhir di institusi Polri. Jangan sampai ada kasus pemerkosaan yang kembali dilakukan aparat kepolisian di seluruh Indonesia.

“Jadikan hal ini pembenahan yang harus dilakukan Polri dan saya sebagai anggota Komisi III DPR RI akan melihat implementasinya secara berkala, apakah Polri serius dalam berupaya mendisiplinkan aparatnya atau diam di tempat,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Politik

Presiden 3 Periode, Politikus PDIP: Ada yang Ingin Jokowi Melanggar UUD

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera menyampaikan kritik terkait wacana presiden 3 periode, bahkan akhir-akhir ini ada gerakan untuk menggelar referendum.

Kapitra mengatakan bahwa hal tersebut merupakan gerakan politik busuk yang ingin mendiskreditkan Presiden Jokowi. “Jadi sekelompok orang ingin mendiskreditkan presiden dengan mendorong dia (presiden) untuk melanggar UUD,” kata Kapitra, Rabu, 23 Juni 2021.

Baca juga: Legislator Anggap Wacana Presiden 3 Periode Hanya Buat Gaduh 

Padahal, kata Kapitra, sikap Presiden Jokowi jelas hanya ingin melaksanakan jabatan sesuai amanah konstitusi. Kapitra menambahkan bahwa wacana tersebut juga menyudutkan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 2019.

“Mereka merasa bahwa eksistensi PDI harus dirontokkan dengan cara-cara framing-framing, hoaks-hoaks. Seperti inilah politik busuk yang ada sekarang,” ujar Kapitra.

“Jadi tidak berkompetisi secara karya, secara prestasi, tetapi mencoba meraih dukungan dengan menyebarkan, mobilisasi pikiran-pikiran busuk dengan mendiskreditkan presiden maupun partai pendukung presiden,” tuturnya.

IG

Continue Reading

Politik

Partai Nasdem Tolak Amandemen UUD 1945

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Partai Nasdem tidak akan menyetujui amandemen UUD 1945, yang salah satu wacananya mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Selain tambahan masa periode, partai pimpinan Surya Paloh ini tidak akan setuju dilakukan amandemen UUD 1945 untuk alasan apa pun.

“Kalau Nasdem dari awal tidak setuju amandemen UUD. Kami tetap ingin undang-undang yang sudah diamandemen berkali-kali tetap dipertahankan. Apa pun itu soal terkait GBHN dan sebagainya,” kata Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Juni 2021.

“Jadi Nasdem sampai hari ini tetap konsisten tidak ingin amandemen UUD,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menegaskan, pembatasan masa jabatan menjadi dua periode sudah menjadi amanat reformasi yang harus dilaksanakan dan dipertahankan.

Menurut Saan, sudah ada catatan presiden yang berkuasa dalam jangka waktu lama di Indonesia yang justru membawa pengaruh tidak baik.

“Kita juga sudah punya pengalaman terkait masa jabatan presiden lebih dari dua kali, itu potensi terkait dengan hal-hal yang negatif banyak sekali. Jadi kami ingin masa jabatan presiden tetap dua periode saja,” jelasnya.

Penegasan pembatasan masa jabatan dua periode, kata Saan, juga telah disampaikan berulang oleh Presiden Jokowi.

“Pak Jokowi sudah menyampaikan, presiden sendiri tidak setuju dengan masa jabatan tiga periode dan itu sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Jokowi,” tandasnya.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC