Channel9.id – Jakarta. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan bahwa seluruh negara anggota ASEAN diminta bekerja sama untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan ketat. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo beberapa waktu lalu, TPPO disebut sebagai kejahatan kerah putih.
“KTT Asean kemarin meminta kepada semua negara anggota untuk melakukan kerjasama hal yang lebih ketat memberantas TPPO itu karena levelnya dua. Satu, pencetak penjahat kerah putih, scammer itu kan orang-orang pinter, kerah putih tapi dipekerjakan untuk prostitusi online dan sebagainya. Itu kejahatan kerah putih karena pinter-pinter,” ujar Mahfud kepada awak media di rumah Frans Seda, Maumere, NTT, Kamis (30/5/2023).
Lebih lanjut, ia mengatakan NTT menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kasus TPPO terbanyak. Secara keseluruhan, ujar Mahfud, jumlah mayat yang dipulangkan ke Indonesia dalam kasus TPPO yaitu sebanyak 1.900 mayat.
“Sangat darurat (dua orang korban TPPO meninggal per hari), kalau dari laporan kemarin sejak tahun 2020-2021 sampai 2022 jumlahnya 1.900 mayat pulang ke Indonesia. Yang paling banyak memang NTT tapi daerah-daerah lain juga. Itu yang kita punya data. Dan kita tidak boleh diam,” tuturnya.
Mahfud menyampaikan korban TPPO banyak yang diperas tenaganya dan tak digaji. Ia mengatakan banyak korban TPPO asal NTT yang paspornya keluar dari provinsi lain.
“Tapi juga ada perbudakan di sini yang perbudakan itu orang diperlakukan bukan sebagai manusia, diperas tenaganya tidak digaji, kalau sakit ya dibiarkan sampai akhirnya banyak yang dipulangkan. Dan lucunya misalnya orang tinggal di NTT tapi paspornya keluar di Pontianak atau di Blitar, itu jelas sindikat. Nanti kita lihat itu,” ujar Mahfud.
Pemerintah pun sudah mempersiapkan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti hal tersebut. Mahfud mengatakan, ada tindak lanjut jangka pendek dan panjang yang sudah dipersiapkan.
“Iya kita akan melakukan semacam langkah-langkah tertentu untuk NTT dan daerah lain yang menjadi basis TPPO karena presiden sudah memimpin rapat kabinet sendiri sudah memberikan perintah dalam jangka pendek dan menengah,” pungkasnya.
Ia menyebut pada akhir bulan depan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan para menteri dan melakukan perubahan Perpres tentang perubahan struktur Satgas TPPO. Dalam satgas tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit akan ditunjuk menjadi ketua hariannya.
“Jangka panjangnya, kita presiden mau memperbaharui Perpres tentang gugus tugas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ada perubahan struktur dan Kapolri akan menjadi ketua harian,” lanjutnya.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan, sebanyak 94 ribu Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia mengatakan, dalam kurun 3 tahun terakhir, mereka dideportasi dari Timur Tengah dan Asia.
Dari 94 ribu korban tersebut, lanjut Benny, 90 persen di antaranya diberangkatkan ke luar negeri secara tidak resmi atau unprocedural.
“Dan diyakini 90 persen dari angka itu diberangkatkan dari oleh sindikat penempatan pekerja migran Indonesia,” ungkap Benny kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).
Bahkan, jumlah mayat yang dipulangkan ke Indonesia dalam setahun mencapai 1.900. Benny mengatakan, mayoritas mayat tersebut merupakan WNI yang dulu berangkat ke luar negeri secara ilegal.
“Jenazah kurang lebih 1.900, artinya tiap hari 2 peti jenazah masuk ke Tanah Air kita. Sama 90 persen mereka adalah yang dulu berangkat secara tidak resmi korban penempatan sindikat ilegal,” tuturnya.
Tak hanya itu, ada banyak WNI yang mengalami cacat dan hilang ingatan ketika dipulangkan. Benny mengatakan, kebanyakan dari mereka yang berangkat secara ilegal itu tidak menjalani tes kesehatan hingga tes psikologi.
“Kemudian 3.600 yang sakit depresi, hilang ingatan, dan bahkan cacat secara fisik. Kenapa mereka sakit, saat meninggal selain penganiayaan karena yang ilegal pasti tidak pernah mengantongi hasil medical check-up, termasuk tes psikologis yang diwajibkan ketika mereka berangkat resmi,” ujar Benny.
Baca juga: Instruksi Presiden Soal TPPO, TNI dan Polri Cepat Bertindak
Baca juga: Ngeri! 94 Ribu WNI Jadi Korban TPPO, Setahun Ribuan Mayat Dipulangkan
HT
