Channel9.id – Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menekankan pentingnya evaluasi perencanaan. Hal tersebut bertujuan untuk mengakomodasi perubahan siklus kebijakan publik yang terjadi seiring perkembangan era digital.
“Salah satu kelebihan dari proses data seketika atau mendekati seketika adalah hasil evaluasi didapatkan segera sesaat data ada. Hal ini memungkinkan cara pandang baru dalam siklus kebijakan yaitu evaluasi berkesinambungan,” kata Anwar dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).
Dalam era digital, menurut Anwar, siklus kebijakan publik tidak lagi linear. Sebaliknya, siklus tersebut kini memiliki dimensi yang lebih interaktif. Selain itu, dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) serta kemampuan analitis dari Big Data, proses kebijakan publik dapat dirancang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan.
Pada kesempatan yang sama, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Fungsional Perencana Kemnaker, Anwar menekankan perlunya perencana memahami perubahan lingkungan strategis. Hal ini penting dalam penyusunan rencana strategis, program, dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan.
Dia juga mengingatkan agar perencana tidak hanya fokus pada struktur administrasi program dan kegiatan tahunan.
“Sebagus apapun kebijakan active labor market, kebijakan tersebut tak akan tersampaikan dengan baik, jika tak dapat diturunkan ke dalam program, kegiatan, dan anggaran. Para perencana-lah yang secara profesional bertugas melakukan hal ini,” tutur Sekjen Kemnaker.
Mengenai Rakornis dengan tema “Peran Perencana dalam Penyusunan Rencana Strategis Kemnaker tahun 2025-2029”, Anwar menyebutkan bahwa pertemuan ini diadakan menjelang transisi RPJMN 2020-2024 ke RPJMN 2025-2029. Ia menyerukan agar momentum ini dimanfaatkan dengan baik, terutama dalam menangkap isu-isu strategis yang relevan dengan pembangunan ketenagakerjaan 2025-2029.
“Antara lain bonus demografi dan ageing, digiltalisasi, perubahan pola hubungan dan budaya kerja, future jobs, dinamika pengupahan, informasi pasar kerja, jaminan sosial yang adaptif, serta isu digital era governance dalam sektor publik, dan lain-lain,” ujarnya.
Baca juga: Digeledah KPK, Kemnaker Tegas Hormati Aturan Hukum Kasus Dugaan Korupsi Proteksi TKI
BHR
