Channel9.id – Jakarta. DPP Arus Bawah Jokowi (ABJ) mengkritik aksi massa relawan Ganjar Pranowo yang menuntut KPU untuk membatalkan pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres, karena karena pencalonan Prabowo-Gibran mendasarkan putusan MK No 90/2023 yang cacat moral dan etika.
Ketua DPP ABJ Supriyanto menilai pada masa Mahfud MD sebagai Ketua MK pernah membuat putusan yang bermasalah. Dia meminta kepada segenap peserta pemilu partai politik pengusung capres dan cawapres menghormati hukum dan konsitusi.
Menurutnya putusan MK sudah sah dan konstitusional final dan mengikat sehingga wajib dihormati dan tindakan yang memaksakan kehendak seperti pengerahan aksi massa memaksakan kehendaknya adalah perbuatan yang inkonstitusional.
Supriyanto menambahkan setelah KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden maka semua pihak mempersiapkan diri untuk kompetisi yang baik dan mencerdaskan rakyat melalui pesta demokrasi, sehingga tidak perlu lagi para elit politik bermain framing bahwa putusan MK cacat moral dan penyelundupan konstitusi.
“Pihak yang masih mempersoalkan masalah yang sudah jelas sah dan konstitusional justru tidak memiliki sikap negawaran dan menghadapi kompetisi pilpres dengan adu gagasan dan adu program untuk mencapai Indonesia yang lebih maju, adil, sejahtera dan beradab,” ujar dia dalam siaran persnya, Senin (13/11/2023).
Supriyanto mengungkapkan putusan MK juga pernah kontroversial seperti pada masa Ketua MK Akil Mochtar ada Putusan MK yang memenangkan pasangan walikota Palembang dari PDIP (Romi Herton) dan pasangan Bupati Gunung mas dari PDIP (Hambit Bintih). Padahal secara faktual terbukti melakukan suap untuk memenangkan perkara.
“Tetapi putusan MK tetapi kita hormati bersama, tidak ada yang mengatakan cacat moral, padahal jelas Akil Muktar Ketua MK Romi Herton dan Hambit Bintih terlibat dalam kasus suap ditangkap KPK dan dipenjara,” ungkapnya.
Selain itu, Supriyanto pun menyebut juga pada masa Ketua MK Mahfud MD pernah mendiskualifikasi pasangan calon Bupati Kotawaringin Barat Sugianto yang menang Pilkada, padahal saksi-saksi yang menyatakan sugianto melakukan pelanggaran Pilkada telah dipidana oleh Pengadilan Negeri karena telah memberi kesaksian palsu.
Tetapi tidak juga membatalkan putusan MK dan dihormati bersama sebagai konsekuensi dari amanat Konstitusi bahwa putusan MK final dan mengikat.
“Kita menghormati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konsitusi (MKMK) yang memberi sanksi etik pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK tetapi kami menyesalkan fitnah yang keji yang menuduh keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam Putusan MK yang secara faktual tidak terbukti dalam persidangan MKMK,” ujar Supriyanto.
“Perlu disadari bahwa putusan MK itu bukan hak prerogatif Ketua MK seperti putusan Ketua Umum Partai Politik melainkan putusan permusyawaratan hakim yang berjumlah 9 orang sedangkan 1 orang Ketua MK posisinya sama dengan yang lainnya dalam proses pengambilan keputusan,” pungkasnya.
Baca juga: Soal Putusan MK Batas Usia Capres-Cawapres, Megawati: Bukti Manipulasi Hukum Kembali Terjadi
IG
