Channel9.id – Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan ada ada pihak internal di Indonesia yang menjadi bagian dari jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh. Namun, ia tidak merinci siapa pihak yang diduga terlibat tersebut.
“Iya itu hasil rapat yang saya pimpin bersama beberapa kementerian, masalah Rohingya itu memang ada pihak internal kita yang menjadi bagian atau jaringan TPPO sehingga memang mereka dikirim untuk dijual seberapa, nanti dikirim lagi itu ada sindikatnya,” kata Mahfud di Bandung, Sabtu (9/12/2023), dikutip dari detikcom.
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu menyebut dugaan TPPO tersebut kini tengah ditangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia nantinya akan berfokus menangani persoalan sosial politiknya.
Ia mengungkapkan pengungsi Rohingya itu terkatung-katung di laut lantaran banyak negara tak mau menerima kedatangannya.
“Itu kan masalah kemanusiaan, orang sudah keluar karena diusir oleh negara yang dia anu sendiri misalnya Rohingya, diusir dari Rohingya, Malaysia tidak mau nerima, Australia tidak mau nerima, yang lain-lain enggak mau nerima, lalu dihalau ke perairan Indonesia karena tahu Indonesia punya sifat kemanusiaan,” ujarnya.
Mahfud menyampaikan pihaknya sedang memperhitungkan sisi kemanusiaan. Ia meminta semua pihak untuk bersabar.
“Tapi kita sudah bertahun-tahun kondisi kemanusiaan seperti itu, setiap tahun bertambah. Kita akan memperhitungkan bagaimana cara memberi arti kemanusiaan terhadap pengungsi-pengungsi ini, karena negara-negara lain pada menolak dibuang ke negara kita semua sementara rakyat lokal seperti Aceh Riau Sumut itu sudah mulai protes kami lan juga sengsara kenapa kok yang dari luar. Saya jawab ini masalah kemanusiaan mari sabar,” jelasnya.
Di sisi lain, Mahfud memastikan sampai saat ini belum ada rencana pemberian pulau khusus untuk menampung para imigran Rohingya. Mahfud mengatakan ada yang tak setuju bila pengungsi Rohingya ditempatkan di satu pulau.
“Belum (pemberian satu pulau), ada yang enggak setuju kalau Pulau Galang seperti masalah Vietnam dulu ya karena begitu itu selesai penyelesaian administratifnya untuk memulai kembali, pulau Galang itu baru waktu 17 tahun. Kita belum memikirkan satu pulau. Tetapi kita tetap akan memberikan tempat penampungan sementara,” katanya.
Untuk diketahui, hampir 200 orang pengungsi Rohingya tiba dengan perahu di Provinsi Aceh pada Selasa, 14 November 2023. Ratusan orang yang mayoritasnya terdiri dari perempuan dan anak-anak itu terdampar di Pantai Kemukiman Kalee, Gampong Batee, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh.
Per akhir November 2023, pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh sudah ditempatkan sementara di Lhokseumawe, dan tersisa hanya 507 orang dan tujuh orang kabur dari tempat penampungan.
Meskipun bukan menjadi salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia sudah sejak lama menampung para pengungsi dari berbagai negara. Berdasarkan data UNHCR yang terbit pada awal tahun 2023, Indonesia menampung 12.805 pengungsi dari 51 negara. Sekitar 1.000 orang atau 8 persen di antaranya adalah pengungsi Rohingya.
Namun, sikap warga Aceh kini berubah. Mereka terang-terangan menolak gelombang warga Rohingya yang tiba. Salah satu alasannya adalah karena perilaku warga Rohingya yang dianggap meresahkan.
Selain tidak memiliki tempat penampungan, warga Aceh juga kesal dengan perilaku pengungsi yang tidak menjaga kebersihan dan mengindahkan norma-norma setempat yang berlaku. Banyak juga pengungsi sebelumnya yang kabur dari penampungan lokasi dan membuat onar, berkonflik dengan warga sekitar.
Baca juga: Jokowi Perintahkan Mahfud Md Atasi Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh
HT
