Channel9.id – Jakarta. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengklaim kubunya juga mengantongi data dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. Hanya saja, ia enggan membeberkan lebih lanjut terkait data tersebut.
Mulanya Gibran menanggapi mengenai kubu paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang menjalin komunikasi dengan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Gibran mempersilakan hal tersebut.
“Ya monggo silakan bergabung,” katanya usai meninjau progres pembangunan Museum Sains dan Teknologi Solo, Jawa Tengah, Selasa (20/2/2024).
Gibran pun mengatakan bahwa pihaknya juga mengantongi dugaan kecurangan pada pilpres 2024. Hanya saja, ia enggan menyebut dugaan kecurangan itu dilakukan paslon 01 atau 03.
“Kita juga ada mengantongi beberapa. (Kecurangan nomor berapa) Wis nanti saja dibahas. Intinya sekarang itu kita fokus dengan pekerjaan-pekerjaan sebagai wali kota dulu,” ujarnya.
Namun, Gibran mengatakan data kecurangan yang dikantongi kubunya itu belum akan dibahas saat ini. Ia mengaku saat ini akan fokus dengan pekerjaannya sebagai Wali Kota Solo terlebih dahulu.
“Halah santai saja, itu urusan nanti. Sekarang kita fokus urusan pekerjaan yang ada sekarang ya,” bebernya.
Yang jelas, kata Gibran Pihaknya ingin menjaga suasana pasca Pemilu 2024 ini kondusif dan adem. Pihaknya juga ingin para tokoh bisa berkumpul dan bersilaturahmi lagi. Terlebih, lanjutnya, dalam waktu dekat akan tiba bulan Ramadan.
“Kita ingin suasana pascapencoblosan ini bisa adem, para tokoh para pimpinan bisa berkumpul dan bersilaturahmi lagi. Wong sebentar lagi mau puasa, ya kita ademkan suasana to yo,” bebernya.
Disinggung mengenai adanya aksi demonstrasi yang memprotes hasil pilpres dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Gibran juga mempersilakan. Menurutnya, itu merupakan hal yang biasa.
“(Demo pasca pilpres) Oh ya monggo. Itu hal yang biasa, wajar, segala evaluasi, masukan dan kritik kami terima. (Digugat di MK) Monggo, monggo, saya kan sudah sering sampaikan jika ada yang kurang berkenan sudah ada jalurnya sendiri-sendiri,” jelas Gibran.
Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak partai-partai koalisi pengusungnya dan pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ia menduga pelaksanaan Pilpres sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Ganjar mengatakan hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu).
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, dikutip dari keterangan tertulis TPN Ganjar-Mahfud, Senin (19/2/2024).
Mantan Gubernur Jateng itu mengatakan dugaan kecurangan di Pilpres 2024 harus disikapi. Menurutnya, partai pengusung dapat mengusulkan hak angket di DPR.
Dalam hal ini, kata dia, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut. Termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu.
“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” tuturnya.
HT
