Channel9.id, Jakarta – Organisasi masyarakat sipil Jawa Barat mendorong agar para calon gubernur dan wakil gubernur yang berlaga di Pilkada 2024 menyelesaikan permasalahan kritis yang dihadapi oleh kelompok rentan, seperti penanggulangan HIV/AIDS, kematian ibu dan anak, stunting, perdagangan orang, hingga penggusuran.
Desakan tersebut hadir saat Workshop “Komunikasi Strategis untuk Peningkatan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Demokrasi” pada Selasa-Rabu (19-20 November 2024) di Jayakarta Suite, Dago Bandung.
Adapun, kegiatan workshop ini diikuti oleh berbagai komunitas dan organisasi masyarakat sipil (OMS) di Jawa Barat yang aktif dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, komunitas keagamaan, penyandang disabilitas, serta penggerak isu kesetaraan dan keragaman gender.
Hasil workshop tersebut kemudian menghasilkan sejumlah poin rekomendasi yang dituangkan dalam 8 (delapan) poin.
Peneliti Setara Institute Risdo Maulitua mengatakan rekomendasi kebijakan ini akan disampaikan langsung dalam acara Ngariung Bersama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yang akan berlangsung hari ini, Kamis (21 November 2024).
“Diharapkan, rekomendasi tersebut dapat didengar secara langsung dan menjadi prioritas dalam program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih demi mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang inklusif,” ujar Risdo.
Berikut 8 poin yang didorong masyarakat sipil Jabar:
Pertama, memastikan seluruh aparat pemerintahan daerah di Jawa Barat mengadopsi perspektif inklusif dalam penyusunan kebijakan dan penyediaan layanan publik yang adil dan setara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, disabilitas, atau kesehatan.
Hasil workshop tersebut kemudian menghasilkan sejumlah poin rekomendasi yang dituangkan dalam 8 (delapan) poin sebagai berikut. Pertama, memastikan seluruh aparat pemerintahan daerah di Jawa Barat mengadopsi perspektif inklusif dalam penyusunan kebijakan dan penyediaan layanan publik yang adil dan setara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, disabilitas, atau kesehatan.
“Mendesak pemerintah untuk melakukan revisi atau pencabutan aturan daerah yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama, etnisitas, gender, disabilitas, atau kondisi kesehatan,” ujar Peneliti SETARA Institute dalam keterangannya, Kamis (21/11/2024).
Ketiga, mendorong Pemerintah untuk bersikap tegas dalam menjaga kebebasan beragama dan memastikan kerukunan antar umat beragama di Jawa Barat, melalui penghapusan diskriminasi terkait pendirian rumah ibadah, kegiatan keagamaan, persekusi, bullying di sekolah, serta pemenuhan hak sipil penghayat kepercayaan dan kelompok agama minoritas.
Keempat, mendesak Pemerintah untuk segera mengesahkan Perda Disabilitas beserta implementasi RAD Disabilitas yang menjamin 22 hak penyandang disabilitas serta memastikan kebijakan berbasis kesetaraan yang melibatkan kelompok disabilitas dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
Kelima, mendorong akselerasi penyusunan RAD Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang menjamin hak perempuan, khususnya perempuan rentan, dalam aspek politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya.
Selanjutnya, Perwakilan Koalisi ASPIRASI Jawa Barat, Risdo Maulitua mengatakan, kelompok masyarakat sipil berharap agar Gubernur dan Wakil Gubernur nanti membangun Kultur Inklusif melalui pendidikan dengan mengedepankan pencegahan terhadap bullying, intoleransi, dan kekerasan seksual, serta menumbuhkan semangat inklusif di kalangan siswa.
Kedelapan, mendorong pemerintah untuk memprioritaskan permasalahan kritis yang dihadapi oleh kelompok rentan, seperti penanggulangan HIV/AIDS, kematian ibu dan anak, stunting, perdagangan orang, penggusuran, dan isu lainnya.
“Mendorong Pelibatan Masyarakat terutama dalam perumusan Program Pemerintah terutama untuk isu kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan disabilitas untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan berdampak serta sumber daya dan anggaran digunakan secara maksimal demi kemaslahatan masyarakat Jawa Barat,” tuturnya.
