Channel9.id – Jakarta. Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus dikelola oleh profesional yang ahli di bidang investasi. Jokowi mengatakan keterlibatan profesional dan ahli menjadi kunci kesuksesan Danantara.
Hal itu disampaikan Jokowi kepada wartawan usai menerima kunjungan Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad di salah satu kafe di Solo, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).
“Yang paling penting, pengelolanya memang jauh lebih baik apabila diserahkan kepada profesional-profesional yang memiliki keahlian, memiliki jam terbang, dan memiliki track record yang baik di bidang ini,” kata Jokowi yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Danantara.
Ia menilai pembentukan Danantara merupakan langkah yang sangat baik. Sebab, badan ini bertujuan untuk mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah melalui aset-aset BUMN agar lebih produktif.
“Saya melihat bahwa niat membentuk Danantara ini sangat baik, sangat baik. Entitas Kekayaan negara disatukan, aset-aset BUMN yang ada, dikonsolidasikan agar lebih produktif dan bermanfaat bagi pembangunan,” ujar Jokowi.
“Menurut saya, tanpa mengesampingkan dari sisi-sisi bisnisnya. Ya, saya melihat itu dan kalau kita lihat memang banyak keberhasilan,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Danantara di Istana Merdeka, Senin (24/2/2025). Peresmian dilakukan Prabowo bersama dua presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi.
Danantara diluncurkan setelah Prabowo meneken Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
UU tersebut mengatur berbagai hal terkait Danantara, termasuk syarat seseorang bisa menjadi direktur atau Direksi Holding Investasi. Salah satu syaratnya adalah bukan berasal dari pengurus atau anggota partai politik.
Dalam pidatonya saat meresmikan Danantara, Prabowo mengungkap Rp300 triliun lebih dana hasil efisiensi yang disuntikkan ke badan ini akan dikelola untuk membiayai 20 proyek strategis nasional.
Dana sebesar Rp300 triliun lebih itu atau sekitar 20 miliar dolar AS merupakan hasil penghematan dari pos-pos belanja yang rawan korupsi, tidak efisien, dan kurang tepat sasaran.
“Kini, dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita,” kata Prabowo.
Baca juga: Pakar Sebut Danantara Rawan Intervensi Politik
HT
