Channel9.id – Jakarta. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta bimbingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bimbingan tersebut dilakukan lantaran program utama Presiden Prabowo Subianto ini mengucurkan anggaran yang besar.
Hal itu disampaikan Dadan usai dia dan jajarannya menemui pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus memohon bimbingan atas kegiatan yang dilakukan Badan Gizi,” kata Dadan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.
“Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK,” imbuhnya.
Dadan mengaku mendapatkan sejumlah arahan untuk menyegah korupsi di BGN. Salah satunya soal tata kelola keuangan yang harus transparan.
“(Terima pengarahan) terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya. Kemudian kami disarankan juga untuk menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan termasuk di dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang diperlukan,” ungkapnya.
Dadan berharap KPK membantu BGN secara langsung dengan menempatkan petugasnya untuk berkantor bersama BGN. Ia pun berjanji akan membuka lebar pintu jika pihak KPK ingin melakukan pengawasan.
“Kemudian, pihak KPK juga bisa membantu Badan Gizi secara langsung dengan menyediakan atau menawarkan SDM yang dimiliki oleh KPK untuk terlibat langsung di struktur Badan Gizi,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa menyampaikan pihaknya mengingatkan agar anggaran untuk program makan bergizi gratis dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Ia menyatakan pihaknya juga akan rutin melakukan inspeksi dadakan (sidak) di BGN.
“Kedeputian pencegahan juga akan melakukan pengecekan apa yang tadi sudah disampaikan, apakah di lapangan juga sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian juga dari kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat juga akan membantu melakukan sosialisasi-sosialisasi antikorupsi di BGN,” kata Cahya.
Cahya mengatakan sidak juga bakal dilakukan ke semua instansi yang bernaung dengan BGN. Inspeksi itu dilakukan untuk memastikan anggaran makan bergizi untuk siswa tidak dipotong.
“Bahwa jangan sampai ada anggaran yang misalnya Rp10 ribu tetapi digunakannya hanya Rp9 ribu, tapi dilaporkannya Rp10 ribu,” jelas Cahya.
Baca juga: Kepala BGN: MBG Langkah Strategis Songsong Indonesia Emas 2045
HT
