Connect with us

Nasional

Gubernur Diminta Tindaklanjuti Inmendagri Terkait PPKM Mikro

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Keluarahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Adwil) pun meminta para gubernur, khususnya di tujuh provinsi prioritas untuk menindaklanjuti Inmendagri tersebut, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) dan Surat Edaran (SE).

Baca juga: Menteri Tito Karnavian Instruksikan Perpanjang PPKM di Tujuh Provinsi

Sebagai wakil pemerintah pusat, kepala daerah di tujuh provinsi itu juga diminta untuk memastikan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan menetapkan kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Mikro.

“Kami mengharapkan hari ini tujuh provinsi yang diberlakukan Inmendagri ini sudah menetapkan kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Mikro, sehingga bisa kita publikasi kepada media bahwa jumlah kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Mikro, kemudian melakukan evaluasi dan monitoring kab/kota secara berjenjang,” ujar Dirjen Bina Adwil Safrizal pada acara Konferensi Pers di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (08/02).

Selain itu, Bupati/Wali Kota yang disebutkan dalam Inmendagri tersebut juga diminta segera menyusun Surat Edaran atau peraturan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Gubernur dalam mengatur PPKM Mikro.

“Kemudian juga melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kecamatan dan desa yang ada di wilayahnya,” ujar Safrizal.

Untuk tingkat kecamatan, Safrizal meminta agar segera dibentuk posko kecamatan untuk mensupervisi posko desa/kelurahan hingga ke tingkat RT/RW.  Di samping itu, agar dilakukan pula analisis di level kecamatan, desa dan kelurahan berdasarkan zona kriteria yang sudah ditetapkan.

“Monitoring dan evaluasi rutin juga diharapkan untuk dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) guna memperoleh data yang akurat,”ucap Safrizal.

Sebagai informasi, PPKM Mikro akan diberlakukan pada 9 hingga 22 Februari 2021.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Jokowi Tinjau Vaksinasi Bagi Wartawan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau langsung vaksinasi untuk jurnalis di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Kamis (25/02) di Hall Basket Senayan, Jakarta.

Dalam kunjungannya, Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dan Ketua Dewan Pers M Nuh.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 ntuk Jurnalis Dilaksanakan Akhir Februari 

Jokowi mengatakan, sebanyak 5 ribu awak media bakal melakukan vaksinasi. Ia berharap, vaksinasi terhadap wartawan ini berjalan lancar.

“Diharapkan memberikan perlindungan awak media yang sering berinteraksi dengan publik, narasumber, dan memberikan perlindungan bagi insan pers yang dilakukan vaksinasi,”ujarnya.

Jokowi berharap, program vaksinasi bagi insan pers ini akan segera berlangsung untuk wilayah lainnya di tanah air.

Continue Reading

Nasional

FDP IKA UNJ Gelar Diskusi Bertajuk Pendidikan Guru di Era Digital

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Forum Diskusi Pedagogik (FDP) Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ) mengadakan diskusi dengan tema “Mendesain Kembali Pendidikan Guru Menjawab Tantangan Era Digital” Rabu, (24/2).

Diskusi ini merupakan agenda rutin Ika UNJ yang diselenggarakan setiap bulan di hari Rabu.

Dimoderatori oleh Khaerudin, Dosen Program Studi Teknologi Pendidikan Pascasarjana UNJ, dengan penyelenggaraan diskusi secara daring melalui zoom.

Dihadiri pemateri dari ahli dan praktisi berbagai kampus di Indonesia, diantaranya Tian Belawati, Guru Besar Universitas Terbuka, Uwes Anis Chaeruman, Dosen Teknologi Pendidikan UNJ, dan Agus Putranto, Direktur Binus Online Learning.

Selain itu, hadir pula Ketua Umum Ika UNJ Juri Ardiantoro, Rektor IKIP Jakarta periode 1992-1997 Annah Suhaenah Anna Suhaenah Suparno, serta Pengamat Pendidikan, Jimmy Ph. Paat.

Ketua Umum Ika UNJ, mengatakan pentingnya mendiskusikan permasalahan pendidikan di Indonesia. Terutama di masa pandemi Covid-19 yang mendorong pendidikan mengadopsi pembelajaran secara daring atau dikenal dengan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Dalam kesempatan yang sama, Tian Belawati, Guru Besar Universitas Terbuka mengunkapkan pentingnya memikirkan ulang bagaimana seharusnya pendidikan guru di era yang sudah mengedepankan platform digital ini.

Menurutnya, kedepan, bukan lagi tuntutan pandemi tapi digital adalah intuisi dari generasi calon siswa yang akan dididik sang guru dan guru seperti apa yang harus dipersiapkan.

“Generasi sekarang Generasi Alpha (anak yang dilahirkan 2010-2014). Mereka sudah mengenal smartphone. Mereka menggunakan device secara intuitif sudah jadi alamiah,” katanya.

Sementara, Uwes Anis Chaeruman Dosen Program Studi Teknologi Pendidikan UNJ, mengungkapkan guru juga perlu mengembangkan beberapa softskill yang memang dibutuhkan oleh peserta didik diantaranya, kemampuan memecahkan masalah, kritis, kreatif, managemen manusia, fleksibilitas kognitif, negosiasi, orientasi pelayanan.

“Fleksibilitas kognitif ini yang paling berat di negara berkembang, akhirnya banyak yang terpengaruh hoaks,” katanya.

Sementara, Pengamat Pendidikan, Jimmy Ph. Paat mengungkapkan bahwa pengajaran yang mendidik bukan hanya persoalan mengadopsi teknologi terbaru.

Ia memberi kritik bahwa apa yang dikatakan ketiga pemateri, mengindikasikan persoalan pendidikan dapat diselesaikan dengan digitalisasi.

“Bicara Pendidikan itu normatif, jadi yang sudah seharusnya harus kita lihat secara kritis,” ungkapnya.

Hal-hal yang dianggap perlu dan baru dalam era digital, seperti misalnya membaca karakteristik murid, itu sudah menjadi pembahasan lama.

“Saya sudah dengar Ketika saya waktu masih mahasiswa. Jadi itu semua sudah ada,” katanya.

IG

Continue Reading

Nasional

P2G: Darurat Kekurangan Guru ASN Semakin Nyata

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan tidak maksimalnya usulan formasi calon guru PPPK dari daerah-daerah, mengingat alokasi rekrutmen guru yang disediakan adalah 1 juta guru pada 2021.

P2G mengungkapkan sejumlah analisisnya terkait masalah ini. Pertama, sampai 2024 Indonesia kekurangan sebesar 1,3 juta guru ASN di sekolah negeri. Selama ini, komposisi guru yang mengajar di sekolah negeri adalah 60 persen berstatus ASN (umumnya PNS) dan 40 persen adalah berstatus guru honorer.

“Sampai Februari 2021, kuota Guru PPPK yang diusulkan oleh Pemda tidak memenuhi sampai 1 juta, info terbaru hanya sekitar 600 ribu usulan formasi. Padahal kita butuhnya 1 juta, ini juga belum jaminan mereka akan lolos tes semua nantinya. Darurat kekurangan guru ASN makin di depan mata jika faktanya terus begini,” kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, dalam keterangan tertulis, Rabu 24 Februari 2021.

Kedua, Satriwan menilai, Kemendikbud, Kemenag, Kemenpan RB,dan BKN tidak optimal dalam berkoordinasi dan meyakinkan Pemerintah Daerah, khususnya Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengusulkan calon guru PPPK ke Pusat.

P2G menduga, faktor dominan daerah setengah hati mengusulkan calon guru PPPK adalah karena informasi yang tidak utuh mengenai skema gaji atau tunjangan guru P3K nantinya, berasal dari APBN, transfer pusat ke daerah atau diambil dari APBD.

“Itu pertanyaan yang mengganjal Pemda agaknya, termasuk buruknya manajemen guru P3K dari Pusat yang sudah lolos seleksi tahap pertama pada 2019, yang berjumlah 34.954 guru P3K, yang masih bermasalah hingga 2021 sekarang,” ujar Satriwan.

Ketiga, Satriwan menyatakan, para guru honorer sangat kecewa dengan kenyataan ini. Sebab minimnya usulan formasi guru PPPK dari Pemda ke Pusat justru akan semakin memperkecil peluang mereka untuk ikut seleksi PPPK.

“Apalagi para guru honorer senior (usia 35+), mereka makin “hopeless” sekarang. Tidaknya adanya afirmasi kepada mereka dari Kemendikbud dan BKN dalam seleksi Guru P3K,” kata Satriwan.

Guru lebih kecewa lagi, sebab Kemendikbud tidak merespons positif masukan dan usulan P2G, organisasi guru lain, termasuk guru honorer, agar Kemendikbud dan BKN memberikan perlakukan “affirmative action” bagi guru honorer K-2 (Kategori II) yang sudah mengabdi sejak sebelum tahun 2005 lalu.

Bentuk nyata afirmasi terhadap guru honorer K-2 ini adalah dibuatnya sistem pemberian poin atas 2 hal: 1) pengabdian mereka misalnya dihitung 50 poin; 2) kepemilikan Sertifikat Pendidik dihitung 30 poin. Jika Tes Seleksi Guru P3K mensyaratkan 100 poin sebagai angka minimal lolos “passing grade”, maka guru K-2 tersebut tinggal mencari 20 poin lagi melalui tes bersama.

“Ini hendaknya dilakukan oleh BKN, Kemenpan RB, dan Kemendikbud, jika skema “pengangkatan tanpa tes” dinilai bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN,” ujarnya.

Kabid Advokasi Guru P2G Iman Z. Haeri menilai, Menteri Nadiem belum menunjukkan itikad baik khususnya dalam mengafirmasi para guru honorer K-2 ini, sebab beliau menginginkan semuanya harus melalui tes, tidak ada afirmasi.

Bagi P2G tes seperti ini berpotensi diskriminatif, sebab para guru honorer yang banyak berusia 40 tahun bahkan 50 tahun lebih, harus diadu dengan guru-guru muda “fresh graduate” yang belum berpengalaman mengajar, demi meraih syarat skor “passing grade” yang sama.

Keempat, P2G berharap Nadiem penuhi janjinya membuka seleksi guru CPNS pada 2021 ini. P2G yakin, Pemda akan antusias mengajukan formasi guru jika formasinya CPNS bukan P3K semuanya seperti sekarang. Karena status Guru PNS yang berbeda dari Guru P3K.

“Guru honorer dan guru-guru muda sedih bercampur kecewa, mendengar kabar lowongan CPNS 2021 yang tidak memuat lowongan CPNS Guru. CPNS lainnya masih tetap dibuka, kenapa lowongan Guru PNS yang ditutup? Padahal Januari lalu Mas Menteri berjanji akan tetap membuka rekrutmen guru CPNS 2021,” kata Iman.

P2G dari awal meminta ke Mendikbud, Komisi X, Kemenpan RB, dan BKN agar seleksi Guru PNS 2021 dan seterusnya tetap dibuka. Padahal hasil rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X dengan Kemendikbud, Kemenpan RB, BKN, Kemenkeu, dan Kemendagri pada 18 Januri 2021 juga memuat rekomendasi agar seleksi guru CPNS tetap dibuka pada 2021 dan seterusnya. Dibukanya seleksi guru PNS bersama P3K dalam rangka memenuhi darurat kekurangan Guru ASN di sekolah negeri.

Iman menambahkan, jika ini tidak diseriusi Kemendikbud, maka darurat kekurangan guru ASN akan makin bertambah dan jangka panjang akan dirasakan.

Terakhir, P2G mengingatkan dan menagih janji Dirjen GTK Kemendikbud, yang akan memberikan pelatihan-pelatihan daring kepada para calon guru P3K yang berniat mengikuti seleksi P3K. Pelatihan terkait dengan pemenuhan seleksi kompetensi dasar bagi calon guru P3K yang akan diselenggarakan pemerintah.

“Para guru yang berminat menjadi P3K menanti sampai Februari 2021 ini belum ada pelatihan sebagaimana yang dijanjikan Dirjen GTK Kemendikbud. Para guru sangat mengharapkannya,” pungkasnya.

HY

Continue Reading
Vaksin Corona

HOT TOPIC