Channel9.id, Jakarta – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali mengguncang sektor industri Indonesia. Dalam empat bulan pertama 2025, sedikitnya 70 ribu buruh kehilangan pekerjaan, dengan lonjakan drastis terjadi pada April. Menyikapi kondisi ini, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh (KSP-PB) mengumumkan akan menggelar aksi nasional serentak pada 10 Juni 2025, melibatkan puluhan ribu buruh di lebih dari 300 kabupaten/kota, termasuk aksi utama di depan DPR RI dan Istana Negara.
Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut angka PHK yang dilaporkan pemerintah sangat janggal dan jauh dari kenyataan di lapangan. Data KSP-PB mencatat bahwa sejak Januari hingga April 2025, PHK terjadi di 80 perusahaan, dengan total korban mencapai 70 ribu buruh, meningkat dua kali lipat dibandingkan tiga bulan sebelumnya.
Namun, dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Menteri Ketenagakerjaan hanya menyebutkan angka 26 ribu pekerja yang terkena PHK sepanjang periode yang sama. Said Iqbal menyebut pernyataan tersebut berpotensi menjadi kebohongan publik, dan menuding pemerintah tengah melakukan manipulasi data demi menjaga citra di mata Presiden.
“Ini bukan sekadar beda angka. Ini soal nyawa dan nasib puluhan ribu keluarga buruh. Data pemerintah jelas menyesatkan,” ujar Iqbal, Senin (26/5).
Data yang disampaikan KSPI diperkuat oleh sejumlah sumber lain: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan pengangguran sebesar 80 ribu orang dalam empat bulan terakhir. BPJS Ketenagakerjaan melaporkan sekitar 73 ribu pencairan Jaminan Hari Tua (JHT), yang syarat utamanya adalah status PHK. Kemudian, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah diklaim oleh lebih dari 52 ribu buruh dalam periode yang sama.
Melihat situasi ini, Said Iqbal menyerukan pembentukan Satgas Nasional PHK yang independen dan berbasis data lintas kementerian serta lembaga. Satgas ini dinilai penting untuk memetakan penyebab PHK, merumuskan solusi, dan menyediakan informasi resmi yang transparan.
Salah satu kasus terbaru terjadi di PT Maruwa Indonesia di Batam, yang secara mendadak menghentikan operasional sejak awal April 2025. Sekitar 205 pekerja, termasuk 49 karyawan tetap, diberhentikan mendadak tanpa kepastian pesangon.
“Jika tidak ada langkah serius dari pemerintah, kami tidak punya pilihan selain turun ke jalan. Ini soal kelangsungan hidup,” tegas Iqbal.
Aksi nasional pada 10 Juni nanti disebut sebagai bentuk perlawanan terhadap masifnya PHK dan ketidakjujuran pemerintah dalam menangani krisis ketenagakerjaan.
