Channel9.id – Jakarta. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan pihaknya menemukan 1,9 juta dari 6,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang diketahui mampu.
Hal itu diketahui saat pihaknya mengecek langsung para penerima bantuan sosial (bansos) ke lapangan untuk memastikan bantuan yang diberikan pemerintah itu tepat sasaran. Ia menyebut 1,9 juta keluarga yang tergolong mampu itu seharusnya tak layak mendapatkan bansos.
“Kami lakukan ground check itu ada 1,9 juta (data mereka) yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah,” kata Amalia saat jumpa pers usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Ia mengatakan data-data KPM yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) itu telah divalidasi oleh BPS. Sebanyak 1,9 juta KPM, yang semula masuk dalam kategori berhak menerima bantuan itu kini telah dikeluarkan dari DTSEN.
“Sehingga (1,9 juta keluarga mampu) dibersihkan dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, sebagai dikeluarkan dari keluarga yang tidak berhak,” ujar Amalia.
Dengan demikian, Kepala BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan II/2025 dapat tepat sasaran karena mengacu kepada DTSEN yang terus diperbarui dan dicek validitasnya secara berkala.
“Dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini tentunya bansos yang nanti digulirkan pada Triwulan II, dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” kata Amalia.
Dalam kesempatan yang sama, Amalia juga menjelaskan alur pengecekan data-data KPM penerima bansos dalam DTSEN. BPS, saat mengecek dan verifikasi data, bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sebanyak 16,5 juta data KPM dari total 20,3 juta data telah diverifikasi oleh BPKP. Dari jumlah data yang telah diverifikasi itu, 14,3 juta KPM masuk desil 1 atau kategori keluarga yang tingkat kesejahteraannya terendah nasional.
Kementerian Sosial, sebagaimana disampaikan Amalia, mulai menyalurkan bantuan sosial kepada 14,3 juta KPM itu per akhir 31 Mei 2025.
HT
