Channel9.id, Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya untuk mendukung masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah, dengan meluncurkan sejumlah program stimulus ekonomi yang akan berjalan selama bulan Juni dan Juli 2025. Salah satu program utama dalam paket stimulus tersebut adalah penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat yang telah diverifikasi melalui data sosial ekonomi nasional.
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, dalam keterangan resminya pada Selasa (3/6) di Jakarta, menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo secara langsung telah memberikan arahan pada 2 Juni 2025 untuk segera menggulirkan stimulus ekonomi.
Salah satu bentuk konkret dari arahan tersebut adalah bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk masing-masing keluarga penerima selama dua bulan. Meski total target penerima mencapai 18,3 juta keluarga, data sementara yang telah terverifikasi menunjukkan bahwa sekitar 16,5 juta penerima sudah siap untuk disalurkan bantuannya.
Namun, Arief menegaskan bahwa pelaksanaan program ini harus dilakukan secara hati-hati. Ia menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani agar kebijakan bantuan pangan ini tidak justru merugikan sektor hulu.
Pemerintah tidak ingin bantuan beras yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah malah menyebabkan harga gabah jatuh, yang pada akhirnya merugikan para petani. Oleh karena itu, proses penyaluran akan dilakukan secara selektif dan terkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertanian.
Arief juga menyampaikan bahwa untuk wilayah-wilayah tertentu di Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, penyaluran bantuan akan dilakukan secara one shoot atau sekali kirim untuk dua bulan sekaligus. Hal ini mempertimbangkan efisiensi distribusi dan tantangan geografis yang ada di daerah-daerah tersebut.
Terkait teknis penyaluran, Badan Pangan Nasional telah menunjuk Perum Bulog sebagai pelaksana di lapangan. Arief menyebut bahwa ia telah menginstruksikan jajaran direksi Bulog untuk segera mempersiapkan logistik bantuan, termasuk memastikan bahwa kemasan beras berukuran 10 kilogram tersedia dan siap didistribusikan. Ia juga menegaskan bahwa kualitas beras yang diberikan kepada masyarakat harus baik. Tidak boleh ada beras dengan kualitas buruk yang sampai ke tangan penerima.
“Harus zero complain, walaupun itu sulit,” ujarnya dengan tegas.
Dalam hal pengawasan, Arief menyebutkan bahwa pihaknya akan bekerja sama erat dengan Satgas Pangan dari Kepolisian Republik Indonesia, termasuk satuan tugas pangan di tingkat daerah. Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, sesuai dengan nama dan alamat yang terdaftar dalam basis data penerima.
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan program ini adalah penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan adanya DTSEN, yang dikelola melalui koordinasi antara Bappenas, BPS, Kementerian Sosial, serta Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kemenko PMK, pemerintah berharap program bantuan dapat lebih akurat dan tepat sasaran.
Lebih jauh, Arief juga menekankan bahwa bantuan pangan ini tidak hanya penting untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi nasional. Ia berharap program-program stimulus ekonomi yang digulirkan selama dua bulan ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun 2025.
Menteri Keuangan sebelumnya telah menargetkan agar pertumbuhan ekonomi nasional berada di atas angka inflasi, yang saat ini tercatat sebesar 1,6 persen. Dengan realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8 persen, pemerintah berharap dorongan dari stimulus seperti bantuan pangan dapat mendorong angka pertumbuhan mendekati atau bahkan melampaui lima persen.
“Bu Menkeu selalu menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari inflasi. Jadi perlu ada stimulus-stimulus,” ujar Arief mengakhiri keterangannya.
Dengan implementasi yang tepat, koordinasi lintas sektor, dan pengawasan ketat, bantuan pangan beras ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, tanpa mengorbankan kesejahteraan petani, sekaligus ikut mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
