Channel9.id, Jakarta – Perum Bulog kembali mengalami rotasi kepemimpinan. Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Prihasto Setyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama menggantikan Novi Helmy Prasetya yang kembali mengabdi di institusi TNI.
Penunjukan ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan agenda strategis Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Prihasto sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengadaan di Perum Bulog sejak Februari 2025 dan dikenal sebagai birokrat senior dengan latar belakang kuat di sektor pertanian.
“Per 30 Juni 2025, Kementerian BUMN secara resmi mengangkat Prihasto Setyanto sebagai Plt Dirut Perum Bulog,” demikian pernyataan resmi perusahaan pada Kamis (3/7/2025).
Meski hanya menjabat selama sekitar empat bulan, kehadiran Novi Helmy dinilai memberikan kontribusi berarti dalam transformasi internal perusahaan. Bulog menyampaikan apresiasi dan doa terbaik atas kelanjutan pengabdian Novi di lingkungan TNI.
Pengalaman Panjang di Dunia Pertanian
Prihasto bukan sosok baru dalam urusan pangan. Pria kelahiran Sumenep, 16 Agustus 1969, mengawali kariernya di Kementerian Pertanian sejak 1996 dan telah menduduki berbagai posisi strategis. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Balitklimat, Kepala Balai Lingkungan Pertanian, dan Kepala BPTP Jawa Tengah.
Pada 2017, ia dipercaya memimpin Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, lalu dilantik sebagai Dirjen Hortikultura pada 2019. Rekam jejak panjang ini menjadi bekal penting bagi Prihasto dalam menangani dinamika pengadaan pangan di tengah tantangan global.
Penunjukan Plt Dirut Bulog berlangsung di tengah tuntutan tinggi terhadap Bulog untuk menyerap hingga 4,5 juta ton beras tahun ini, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dengan stok beras yang kini tercatat 4,2 juta ton—tertinggi sejak 1969—kepemimpinan baru diharapkan mampu mempertahankan momentum sekaligus mempercepat transformasi logistik dan distribusi bahan pokok.
Sebagai Plt Dirut, Prihasto diharapkan mampu menjaga kesinambungan kebijakan sekaligus memperkuat sinergi antara Bulog dan kementerian/lembaga terkait dalam menjaga pasokan dan harga pangan, terutama menjelang periode rawan inflasi akhir tahun.
