Channel9.id – Jakarta. Poros Muda Nahdlatul Ulama (NU) mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mencopot kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan wali kota yang memiliki serapan anggaran rendah. Mereka menilai kinerja sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI belum optimal dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Koordinator Poros Muda NU, Ramadhan Isa, menyoroti data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Juli lalu yang mencatat serapan APBD DKI Jakarta baru mencapai 30,82 persen. Ia menilai rendahnya serapan itu menunjukkan perlunya keseriusan para pejabat, terutama SKPD dan wali kota sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), agar segera merealisasikan program kerja.
“Jika kita melihat dari data kemendagri pada bulan Juli lalu serapan APBD DKI hanya sebesar 30,82 persen, ini sudah Agustus, maka kami melihat perlu nya keseriusan para SKPD dan para walikota selaku PPK agar segera merealisasikan kegiatan agar serapan anggaran naik dan mampu dinikmati oleh warga Jakarta,” kata Ramadhan dalam keterangan tertulis, Kamis (7/8/2025).
Ramadhan juga mengingatkan agar lambannya serapan anggaran tidak justru berdampak pada tertundanya pembangunan dan merugikan masyarakat. Ia menekankan bahwa Sekretaris Daerah sebagai pimpinan tertinggi SKPD harus mampu mengarahkan bawahannya agar bekerja cepat dan tepat.
“Jangan menghambat pembangunan di Jakarta sehingga nya gubernur yang disalahkan warga Jakarta, ini APBD DKI Rp91 triliun dan sekda sebagai perangkat teratas SKPD harus mampu melakukan arahan kepada bawahan nya agar bekerja cepet sesuai dengan apa yang sudah di tetapkan,” katanya.
Menurut Ramadhan, pejabat yang tidak mampu memaksimalkan serapan anggaran sebaiknya diganti saja. Ia menilai tindakan tegas diperlukan agar tidak mengorbankan pelayanan publik di Jakarta.
“Ya lebih baik copot saja itu SKPD serta walikota jika tidak mampu melakukan serapan anggaran secara maksimal,” ujarnya.
HT
