Channel9.id – Jakarta. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa peringatan Hari Konstitusi bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk meneguhkan komitmen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, konstitusi harus dipahami bukan hanya sebagai teks hukum, tetapi sebagai panduan dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bangsa.
Politikus Partai Gerindra itu menyebut MPR memiliki mandat konstitusional untuk memastikan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan spirit UUD 1945. Konstitusi, kata Muzani, merupakan rumusan taktis dan strategis dalam membentuk sistem ketatanegaraan yang dinamis sekaligus mengandung nilai-nilai yang harus diwujudkan secara nyata.
“Konstitusi tidak hanya berhenti pada teks hukum, tetapi hidup dalam denyut nadi masyarakat, yang menjadi panduan bagi penyelenggaraan negara demi terwujudnya keadilan sosial, kemakmuran bersama, dan peradaban bangsa yang luhur,” kata Muzani dalam pidatonya pada peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-80 MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025) malam.
Muzani menekankan konstitusi Indonesia lahir dari semangat mencari titik temu di tengah keberagaman. Demokrasi, menurutnya, dipilih para pendiri bangsa bukan untuk memenangkan satu pihak, melainkan untuk melahirkan representasi yang beragam.
“Spektrum demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi liberal yang menganut azas ‘menang’ dan ‘kalah’, the winner take all, tapi demokrasi kita merupakan demokrasi kerakyatan yang dipandu oleh hikmah dan kebijaksanaan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sikap toleran dan welas asih dalam memperkuat demokrasi. Menurutnya, demokrasi Indonesia tidak bisa hanya bertumpu pada otoritas pemenang pemilu, melainkan harus dirawat dengan semangat merangkul demi kepentingan yang lebih besar.
“‘NKRI Harga Mati’, bukan semata diartikan republik ini tak boleh diganggu gugat setiap jengkal wilayahnya, tetapi nafas hidup kita bergantung pada kesatuan seluruh mozaik penyusun anak bangsa,” ucapnya.
Muzani menyampaikan bahwa konstitusi selama ini menjadi instrumen utama dalam membangun reformasi dan menjamin hak-hak warga negara. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukan semata menuntut hak, melainkan juga menahan diri untuk menghormati hak orang lain.
“Demokrasi bukan dimulai dari menuntut hak, melainkan dari kemauan untuk menahan diri demi menghormati hak-hak orang lain,” katanya.
Ia menambahkan, delapan fraksi di MPR bersama anggota DPD di berbagai daerah harus menjaga spirit persatuan dan bekerja untuk kemakmuran rakyat di seluruh daerah. Muzani menilai kerja sama kolektif menjadi kunci untuk mengatasi masalah mendasar bangsa, seperti kemiskinan dan anak putus sekolah.
“Biarkan dunia bilang kemiskinan di Indonesia kini hampir mencapai 100 juta jiwa, tapi dengan tekad bersama lima tahun ke depan kemiskinan kita masukan ke museum nasional,” ucapnya.
Muzani menutup pidatonya dengan ajakan menjaga demokrasi dan mendukung program pembangunan nasional. Ia menyebut konstitusi harus menjadi kompas moral, hukum, dan politik dalam menghadapi tantangan zaman.
“Kita dukung program pembangunan nasional yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto selama lima tahun ke depan dan kita bangun Indonesia dengan spirit gotong royong guna mewujudkan cita-cita konstitusi,” kata Muzani.
HT
