Channel9.id-Jakarta. Di usia 80 tahun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memilih merayakan dengan cara berbeda: bukan pesta meriah, melainkan ruang refleksi. Lewat Seminar Nasional bertajuk “Kemendagri Berbakti untuk Negeri”, jajaran kementerian dan pemerintah daerah berkumpul di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025, membedah arah dan tantangan Kemendagri ke depan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan, forum ini menjadi momentum untuk menguji ulang relevansi Kemendagri dalam sistem pemerintahan. “Kami perlu perspektif yang beragam untuk memperkuat kinerja. Karena Kemendagri punya peran strategis mengoordinasikan pemerintah daerah sekaligus mengawal Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Bima.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa peran Kemendagri tak hanya administratif. Dari program Makan Bergizi Gratis, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat, Kemendagri berdiri di garda depan memastikan sinkronisasi pusat dan daerah berjalan mulus.
Deretan narasumber lintas bidang ikut memberi warna refleksi. Made Suwandi menekankan pentingnya kolaborasi pusat-daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusif. Edmon Makarim menggarisbawahi urgensi identitas kependudukan digital sebagai fondasi transformasi layanan publik. Djohermansyah Djohan menengok perjalanan delapan dekade Kemendagri dalam menjaga konsolidasi pemerintahan daerah.
Sementara itu, kriminolog Adrianus Eliasta Meliala mengingatkan ancaman penipuan layanan publik yang bisa merusak kepercayaan warga, sedangkan ekonom Bambang P.S. Brodjonegoro, hadir secara virtual, menekankan peran Pemda dalam menopang stabilitas ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
Seminar ini, menurut Bima, bukan sekadar perayaan ulang tahun, melainkan cara Kemendagri menimbang ulang pijakan. “Kita tidak boleh puas dengan apa yang sudah dicapai. Justru di usia 80 ini, harus lebih tajam dalam mengevaluasi diri,” katanya.
Dari ruang seminar itu, pesan yang mengemuka jelas: Kemendagri tak lagi cukup menjadi juru tata kelola administratif. Ia dituntut menjadi motor penggerak pelayanan publik, penopang ekonomi daerah, sekaligus pengawal integritas negara kesatuan.
Baca juga: Mendagri: Kemendagri Berperan Penting Kawal Program Prioritas Nasional
