Oleh: Rudi Andries*
Channel9.id-Jakarta. Narasi tentang “akhir neoliberalisme fiskal” belakangan ramai terdengar. Pemerintah disebut hendak mengakhiri era defisit permanen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi kedaulatan fiskal. Terdengar heroik. Tapi, seperti banyak jargon politik lainnya, narasi ini terlalu bombastis dan menyederhanakan persoalan.
APBN Indonesia memang sejak lama berbasis defisit. Namun, menyebutnya sebagai produk neoliberalisme hanyalah cara gampang mencari musuh imajiner. Defisit lebih merupakan konsekuensi dari negara berkembang: belanja infrastruktur, sosial, dan subsidi selalu lebih besar dari penerimaan. Hampir semua negara tumbuh dengan defisit. Jadi, kalau pemerintah ingin tampil dengan APBN surplus, itu lebih soal pilihan politik ketimbang anti-neolib.
Di sinilah paradoksnya. Pemerintah menutup defisit dengan menyedot dana masyarakat lewat Surat Berharga Negara (SBN). Benar, porsi utang luar negeri berkurang, dan kini obligasi negara lebih banyak diserap perbankan, dana pensiun, atau asuransi domestik. Tapi apa bedanya? Bond tetap utang yang harus dibayar beserta bunganya. Ini bak ganti baju tapi tubuh tetap sama. Pintar-pintar bodoh.
Bahaya lain muncul dari apa yang disebut crowding out. Kalau pemerintah menawarkan imbal hasil menarik, bank lebih suka menaruh dana di obligasi ketimbang menyalurkannya ke sektor produktif. Akhirnya, likuiditas tersedot ke instrumen finansial, bukan ke dunia usaha. Ekonomi riil terhimpit, yang tumbuh justru finansialisasi.
Lebih jauh, inti problem APBN sebenarnya bukan di defisit, melainkan pada penerimaan yang rapuh. Tax ratio Indonesia hanya 10–11 persen, jauh dari ideal. Sumber daya alam sering bocor ke oligarki, sementara korporasi besar dimanjakan insentif. Surplus tanpa pembenahan penerimaan ibarat merias wajah tanpa mengobati penyakit dalam.
Risikonya jelas: utang tetap harus di-roll over, inflasi bisa terdorong jika likuiditas rakyat terserap, dan pengetatan fiskal terlalu cepat justru bisa memukul pertumbuhan. Semua itu tidak ada hubungannya dengan “anti-neolib”, melainkan soal tata kelola ekonomi.
Kalau serius mau mengakhiri jebakan defisit, pemerintah sebaiknya berhenti bermain jargon. Segera lakukan efisiensi belanja negara, pangkas subsidi rente (BBM industri, batu bara DMO, dll). Arahkan belanja ke sektor produktif, kesejahteraan rakyat, dan green economy. Lakukan perombakan struktur penerimaan negara dengan berbasis SDA & redistribusi kekayaan nasional, ini menjadi instrumen inovatif untuk pembiayaan pembangunan.
Perkuat penerimaan melalui sekuritisasi SDA dan Karbon, tegakkan pajak progresif, dan pangkas subsidi rente yang hanya menguntungkan segelintir oligarki. Diversifikasi pembiayaan pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial diperoleh dari Integrasi dana hasil sekuritisasi SDA, CSR/TJSL, zakat nasional, dan filantropi.
Pada akhirnya, kesejahteraan rakyat tidak otomatis mengalir dari kekayaan alam, ia harus dihasilkan melalui tata Kelola yang trasnparan, akuntabel, adil, berkelanjutan, dan berdaulat.
*Wakil Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS)
Baca juga: Astabhakti DNIKS dan Ketahanan Sosial: Jantung Pembangunan Berkelanjutan
