Channel9.id, Jakarta – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengajukan penambahan anggaran keamanan setelah insiden penembakan yang menewaskan aktivis politik sayap kanan, Charlie Kirk. Berdasarkan laporan Bloomberg, Gedung Putih meminta tambahan dana sekitar US$58 juta atau setara Rp952 miliar (kurs Rp16.416) untuk memperkuat perlindungan bagi pejabat eksekutif hingga yudikatif.
Usulan ini ditargetkan bisa disetujui sebelum 30 September 2025, seiring dengan batas waktu pengajuan anggaran tahunan pemerintah. Peningkatan alokasi keamanan juga dipandang mendesak, menyusul percobaan penembakan terhadap Trump pada tahun sebelumnya.
Selain untuk Presiden dan lembaga yudikatif, rencana penguatan keamanan juga mencakup perlindungan anggota Kongres. Namun, belum ada detail lebih lanjut terkait mekanisme dan besaran tambahan anggaran untuk parlemen. Laporan Bloomberg menyebut, pemerintah mendukung perluasan sumber daya demi melindungi legislator, tetapi menyerahkan teknis keputusan kepada lembaga legislatif.
Insiden penembakan Kirk di Utah memicu kekhawatiran luas atas keselamatan pejabat publik di AS. Kondisi ini turut mendorong Partai Republik mempercepat pengesahan rancangan undang-undang anggaran sementara agar roda pemerintahan tetap stabil bulan depan.
Namun, dinamika politik di Kongres memanas. Partai Demokrat menuntut agar layanan kesehatan tetap dimasukkan dalam anggaran, sementara sebagian besar anggota Partai Republik menolak. Demokrat bahkan mengancam akan memblokir RUU yang tidak mencakup pembiayaan untuk subsidi Obamacare. Di sisi lain, sejumlah politisi Republik moderat mulai membuka ruang kompromi guna mencegah lonjakan premi asuransi kesehatan yang bisa membebani jutaan warga Amerika.
