Channel9id-Batam. Mendagri Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Selain itu, Pemda juga diminta menyiapkan strategi mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama menghadapi pengalihan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Pesan itu disampaikan Tito saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatra Tahun 2025 di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9/2025).
Tito menekankan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga stabilitas wilayah. Ia meminta kepala daerah merangkul aparat keamanan hingga tokoh masyarakat agar sinergi tercipta. “Kelompok-kelompok yang biasa demo, yang kita anggap bisa potensi kekerasan, itu diajak dialog. Lebih baik dialog daripada ke jalanan (demonstrasi),” kata Tito.
Ia juga menekankan arahan Presiden soal menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling). Menurut Tito, budaya ronda adalah bentuk gotong royong yang efektif mencegah gangguan keamanan.
Selain menjaga kamtibmas, Tito meminta kepala daerah memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Caranya dengan menggalakkan bansos, pasar murah, hingga renovasi rumah tidak layak huni. Para pejabat juga diingatkan tidak memamerkan kekayaan karena bisa menimbulkan kecemburuan sosial.
Terkait aspek fiskal, Tito menegaskan Pemda harus waspada menghadapi pengalihan TKD pada tahun anggaran 2026. Efisiensi belanja harus dilakukan tepat sasaran. Ia menyebut sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar pengalihan TKD memperhatikan kapasitas fiskal daerah. “Pemda tetap harus bisa jalankan tugas sesuai UU, termasuk pelayanan dasar,” ujarnya.
Menurut Tito, Pemda perlu mengurangi ketergantungan pada TKD dengan memperkuat sektor swasta dan mencari potensi pendapatan baru yang tidak memberatkan masyarakat kecil. “Kalau ingin pertumbuhan ekonomi naik tinggi, dua mesin harus digunakan: belanja pemerintah dan swasta. Kalau PAD rendah, berarti swastanya nggak hidup,” tegasnya.
Dalam forum itu hadir Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana, para gubernur se-Sumatra, bupati, wali kota, dan pejabat terkait lainnya.
Baca juga: Mendagri Tito: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Ditakuti
