Channel9.id, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu resmi disetujui DPR untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS). Persetujuan itu diberikan Komisi XI DPR setelah Anggito menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar pada Senin (22/9/2025) malam.
Anggito tiba di ruang Komisi XI DPR sekitar pukul 21.20 WIB dengan mengenakan batik cokelat. Dalam presentasinya, ia membawa konsep yang disebut “Aksara”, akronim dari Asset Management Competency, Kompetensi SDM, Social Media & Literasi Keuangan, Asset Kelolaan, Responsibilitas Sosial, serta Aplikasi Teknologi. Konsep ini ia tawarkan sebagai fondasi penguatan peran LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
“Sejak awal saya punya obsesi memperbaiki sektor keuangan. Memang fokus saya fiskal, tapi latar belakang saya di ekonomi dan keuangan syariah relevan dengan peran LPS sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),” ujar Anggito saat menjawab pertanyaan anggota DPR.
Anggito juga menegaskan kesiapannya meninggalkan kursi Wamenkeu apabila resmi dilantik. “Saya sebagai ASN dan anggota kabinet siap melepaskan jabatan Wamen untuk amanah ini,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal mengatakan, Anggito masuk dalam daftar lima kandidat DK LPS yang diajukan Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden (Supres). “Komisi XI telah menyetujui nama Anggito Abimanyu sebagai Ketua LPS,” kata Hekal.
Empat kandidat lainnya yang diajukan adalah Ferdinan Dwikoraja Purba (Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Tania Tbk.), Agresius R. Kadiaman (Direktur China Construction Bank Indonesia), Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji (Anggota Dewan Pengawas BPJS), serta Dwityapoetra Soeyasa Besar (Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS).
Dengan persetujuan DPR ini, Anggito dipastikan bakal meninggalkan posisinya sebagai Wamenkeu yang telah ia emban sejak Oktober 2024 di Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, ia pernah menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
Langkah Anggito ke LPS menandai fase baru dalam penguatan lembaga tersebut, yang memegang peran vital dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan Indonesia.
