Oleh: Rizky Adriansyah*
Channel9.id-Jakarta. Sejak disahkan pada Agustus 2023, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tak pernah sepi dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga penghujung 2026, undang-undang sapu jagat ini telah diuji materiil lebih dari sepuluh kali. Berbagai elemen—mulai dari organisasi profesi, mahasiswa, hingga dokter spesialis—silih berganti mempersoalkan pasal-pasalnya.
Gugatan terakhir yang menjadi sorotan tajam adalah tentang bagaimana regulasi UU Kesehatan mengatur penegakan disiplin profesi. Melalui Perkara Nomor 332/PUU-XXIV/2026 yang kini menanti ketuk palu hakim konstitusi, tersingkap sebuah paradoks besar. Di satu sisi, negara memberi kekuasaan luar biasa kepada lembaga penegak disiplin. Namun di sisi lain, pintu bagi publik untuk melapor justru dikunci rapat. Lebih jauh lagi, desain kelembagaan ini memunculkan kekhawatiran serius tentang bagaimana penegakan disiplin dapat bergeser menjadi instrumen kriminalisasi dokter dan alat pembungkam suara kritis.
Salah satu anomalinya terlihat dalam Pasal 305 ayat (1) UU Kesehatan yang membatasi hak pengaduan ke Majelis Disiplin Profesi (MDP) hanya kepada pasien, keluarga pasien, atau pihak yang diberi kuasa. Di persidangan MK, Pemerintah berdalih bahwa hubungan dokter dan pasien lahir dari transaksi terapeutik yang bersifat perdata, sehingga hanya pihak yang dirugikan secara langsung yang berhak mengadu. Membuka pintu laporan bagi pihak ketiga dikhawatirkan memicu konflik internal sejawat, persaingan bisnis, hingga tekanan perusahaan asuransi.
Logika perdata ini menyimpan celah berbahaya bagi keselamatan publik. Dalam tindakan medis yang kompleks, pasien kerap berada pada posisi awam. Seorang pasien yang dibius total di meja operasi tentu tidak menyadari jika terjadi penyimpangan prosedur di balik pintu tertutup. Pihak yang paling mungkin mengetahui pelanggaran standar profesi justru adalah sesama tenaga medis, perawat, komite medik, atau manajemen rumah sakit. Ketika mereka terhalang tembok regulasi untuk melapor secara resmi, pelanggaran serius berisiko luput dari koreksi.
Praktik tertutup Indonesia ini sangat kontras jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki sistem tata kelola medis mapan. Inggris melalui General Medical Council (GMC) membuka akses bagi siapa saja—pasien, rekan sejawat, atasan rumah sakit, hingga masyarakat umum—untuk melaporkan kekhawatiran terkait kelaikan praktik dokter. Australia bahkan mewajibkan sesama tenaga medis dan rumah sakit (mandatory notification) untuk melaporkan rekan sejawat yang membahayakan keselamatan pasien. Sementara itu, Singapura juga mengizinkan siapa saja melapor, namun mencegah fitnah atau persaingan usaha tidak sehat dengan mewajibkan pelapor menyertakan Statutory Declaration (pernyataan di bawah sumpah) yang berkonsekuensi pidana jika berbohong.
Anomali lainnya terletak pada desain kelembagaan MDP yang menyatukan seluruh kekuasaan di bawah kendali eksekutif. Di Inggris, Australia, dan Singapura, fungsi penyelidikan dan fungsi peradilan disiplin dipisahkan secara ketat demi menjamin imparsialitas. Di Inggris, GMC hanya bertindak sebagai investigator, sedangkan sidang peradilannya digelar oleh Medical Practitioners Tribunal Service yang independen. Di Australia, sidang digelar terbuka oleh Tribunal Administratif Negara Bagian yang dipimpin hakim yudisial dan melibatkan perwakilan masyarakat awam. Sebaliknya, UU Kesehatan Indonesia memusatkan penerimaan aduan, pemeriksaan, hingga penjatuhan rekomendasi di bawah satu atap MDP yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan (pasal 304 UU Kesehatan), serta bersidang secara “tertutup”.
Ketimpangan ini menjadi semakin berbahaya ketika melihat Pasal 308 UU Kesehatan yang menempatkan MDP sebagai “penjaga gerbang” (gatekeeper) hukum pidana. Aparat kepolisian tidak dapat menyidik dugaan kelalaian medis tanpa terlebih dahulu mengantongi rekomendasi MDP. Jika di negara lain ranah disiplin profesi berjalan paralel dan terpisah sepenuhnya dari hukum pidana, di Indonesia rekomendasi administratif MDP justru bertransformasi menjadi tiket masuk kriminalisasi dokter.
Hal ini tercermin nyata dalam kasus dr. Ratna Setia Asih, Sp.A., M.Kes. di RSUD Depati Hamzah, Pangkalpinang. Bermula dari penanganan pasien anak pada akhir 2024, rekomendasi MDP yang menyatakan adanya pelanggaran profesi langsung dijadikan dasar oleh penyidik kepolisian untuk menetapkan dr. Ratna sebagai tersangka, hingga berujung tuntutan penjara empat tahun enam bulan oleh jaksa. Merespons ketimpangan prosedural itu, dr. Ratna mengajukan uji materiil Pasal 307 UU Kesehatan melalui Perkara Nomor 175/PUU-XXIII/2025. Ia mempersoalkan celah hukum bahwa Pasal 307 hanya membuka ruang Peninjauan Kembali (PK) terhadap “Putusan” sanksi disiplin, tetapi tidak terhadap “Rekomendasi” penyidikan pidana—membuat rekomendasi yang terbit tanpa due process of law tersebut kebal koreksi.
Meski MK pada Oktober 2025 menyatakan permohonan dr. Ratna tidak dapat diterima karena alasan formil kekaburan permohonan, kebenaran substantif akhirnya terungkap di pengadilan pidana. Pada 20 Juli 2026, Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam Perkara Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Pgp menjatuhkan putusan bebas murni. Hakim menegaskan bahwa tindakan dr. Ratna telah sesuai prosedur standar rumah sakit, kematian pasien dipicu faktor kontributif sebelum masuk rumah sakit, serta menegaskan bahwa rekomendasi MDP bukanlah alat bukti tindak pidana.
Kasus dr. Ratna membuka mata kita terhadap bahaya laten dari sentralisasi kekuasaan di sektor kesehatan. Ketika seluruh instrumen tata kelola medis—mulai dari Konsil, Kolegium, penerbitan izin praktik, hingga penegakan disiplin melalui MDP—ditarik ke dalam kendali administratif Menteri Kesehatan, independensi profesi medis berada di ujung tanduk. Tanpa pemisahan kekuasaan dan pengawasan publik yang transparan, lembaga disiplin di bawah bayang-bayang eksekutif sangat rentan dipersepsikan dan digunakan sebagai alat tekanan birokrasi untuk membungkam suara-suara kritis tenaga kesehatan.
Pada akhirnya, regulasi disiplin profesi dalam UU Kesehatan berdiri di atas fondasi yang timpang: terlalu tertutup untuk menerima laporan demi keselamatan pasien, terlalu perkasa dalam membuka gerbang pidana tanpa mekanisme koreksi yang adil, dan terlalu terpusat di tangan eksekutif. Putusan MK atas Perkara Nomor 332/PUU-XXIV/2026 kelak akan menjadi ujian sejarah, apakah anomali ini akan diluruskan demi keadilan bagi pasien dan perlindungan tenaga medis, atau dibiarkan melanggengkan absolutisme kekuasaan di bidang kesehatan.
Oleh karena itu, sudah saatnya arah penegakan disiplin medis dikembalikan pada khitah independensinya. Pemerintah perlu mengembalikan kemandirian lembaga penegak disiplin profesi sebagaimana spirit Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang dahulu diatur secara otonom dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, lepas dari intervensi dan kendali administratif kekuasaan eksekutif.
Lebih jauh, untuk mencegah berulangnya berbagai anomali hukum pada masa mendatang, Pemerintah dan DPR seyogianya menyusun undang-undang kesehatan yang baru secara partisipatif. Penyusunan regulasi tersebut wajib melibatkan organisasi profesi serta para pakar kesehatan secara bermakna, sekaligus menyerap dan mempertimbangkan secara utuh seluruh putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya agar tata kelola kesehatan nasional kembali tegak di atas konstitusi dan keselamatan rakyat. Demikian. Tabik.
*Ketua Bidang Kesehatan Majelis Wilayah KAHMI Sumatera Utara
Baca juga: Masa Depan Layanan Kesehatan: Kemana Arah Jalan Tengah Indonesia?
