Connect with us

Nasional

Miris, Tolak Pilkada tapi Demo Berkerumun

Published

on

Oleh: Mochammad Thoha*

Channel9.id-Jakarta. Desakan menolak Pilkada karena berpotensi membuat kerumunan orang saat kampanye dan ketika pemungutan suara terbantahkan dengan regulasi yang mengatur metode kampanye dan seluruh tahapan Pilkada dengan protokol kesehatan.

Mirisnya, banyak kelompok yang selama ini menuntut Pilkada ditunda agar tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19, justru memobilisasi massa untuk aksi menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Bukan maksud penulis melarang Hak Demokrasi warga negara atau kelompok untuk berserikat, mengeluarkan pendapat. Namun, sungguh sangat miris jika selama ini mendesak Pilkada ditolak, namun aksi demonstrasi dengan berkerumun.

Kita tahu bersama, kurva corona tak kunjung landai, pandemi terus mengintai. Karena itu, tak dapat dipastikan kapan berakhir apalagi vaksinnya belum ada kepastian. Ikhtiar terus dilakukan untuk bisa mengakhiri pandemi yang sukar di lawan.

Kondisi ini tentu butuh perhatian khusus dan ekstra penanganan yang sangat serius. Pun negara juga harus optimis bahwa pandemi akan sirna walaupun tak dapat dipastikan kapan berakhirnya.

Untuk itu, harus ada spirit kolektif menyelesaikan pandemi Corona, paling tidak publik punya kesadaran menjaga pola hidup sehat, disiplin serta patuh terhadap protokol kesehatan.

Hal tersebut tentu sangat efektif untuk mencegah eskalasi penyebaran dan penularan virus yang ekstra mematikan tersebut.

Namun jangan lupa, sekalipun dalam suasana pandemi corona, kita tidak boleh abai terhadap agenda kebangsaan yang juga tak kalah pentingnya, yaitu momentum suksesi kepemimpinan di tingkat lokal atau yang lazim disebut Pilkada serentak sebagai ritus politik lima tahunan yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Musim pandemi Covid-19 tak jadi halangan untuk tidak menggelar sirkulasi kepemimpinan elit lokal tersebut.

Sebesar apa pun tantangan dan rintangannya, ritual lima tahunan itu tidak boleh ditunda karena tak ada yang bisa menjamin apalagi memastikan corona sirna dari bumi Indonesia.

Argumen bahwa pilkada melibatkan kerumunan massa potensial meningkatkan eskalasi penyebaran Covid-19 justru kontradiksi dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Faktanya meski dalam suasana pandemi, masifitas kerumunan massa tak dapat dihindari. Misalnya saat ini marak terjadi aksi demonstrasi yang melibatkan ribuan orang yang sebenarnya amat potensial menambah klaster penyebaran dan peningkatan Covid-19.

Di pelbagai daerah tak dapat dibendung ribuan massa bergumul melakukan aksi demontrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang menimbulkan resistensi dan api perlawanan dari rakyat.

Tentu kerumunan massa aksi demonstrasi tersebut bisa dipastikan tidak mengikuti prosedur protokol kesehatan.

Bisa dibayangkan jika itu terus berlanjut sudah pasti jauh lebih berbahaya dibanding perhelatan pilkada yang menjunjung tinggi disiplin dan taat aturan protokol kesehatan, apalagi selama proses pesta rakyat tersebut berlangsung diharuskan mengikuti aturan main yang tertuang dalam PKPU, seperti mekanisme kampanye terbuka telah diganti dengan model daring.

Artinya, bila muncul desakan penundaan pilkada yang digaungkan sejumlah pihak termasuk dua ormas Islam, yaitu NU dan Muhammadiyah tak dapat diterima menurut akal sehat.

Akal sehat mengatakan bahwa argumen dan alasan menunda pilkada tidak rasional bahkan tidak berbanding lurus dengan realitas di lapangan.

Dengan demikian, tidak tepat bila dikatakan bahwa menggelar pilkada di tengah suasana pandemi corona potensial menambah klaster penyebaran virus corona karena melibatkan banyak orang. Padahal kerumunan massa justru tak dapat dihindari sekalipun tidak dalam kondisi menggelar pilkada. Bahkan, kerumunan massa dalam aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja jauh lebih massif dan tak bisa dikontrol pergerakannya.

Demikian juga kerumunan massa yang terjadi di pasar. Pada titik inilah, sejatinya desakan penundaan pilkada sebaiknya disertai tawaran solusi atau jalan tengah, tidak cukup berteriak mendesak pemerintah menunda pesta rakyat itu.

Momentum Adu Gagasan

Sebagai ritus politik, pilkada adalah sarana trasformasi nilai-nilai demokrasi sekaligus wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Karena itu, partisipasi rakyat dalam pilkada adalah keniscayaan. Itu sekaligus jadi parameter keberhasilan sebuah kompetisi politik. Keberhasilan pilkada di tengah pandemi setidaknya ditentukan oleh dua hal, pertama meningkatnya partisipasi pemilih, kedua tidak diwarnai narasi hoaxs dan SARA, ketiga berhasil mencegah claster penyebaran pandemi virus corona.

Parameternya, paling tidak semua elemen yang terlibat dalam suksesi pilkada aman, sehat, dan tidak tertular virus corona.

Ihwal, siapa pun yang terpilih dalam pilkada kali ini tentu tantangannya jauh lebih berat bahkan lebih kompleks.

Tantangan resesi ekonomi, kesenjangan, dan tantangan menyelesaikan pandemi corona. Oleh karena, pilkada kali ini jadi momentum adu gagasan mengenai penyelesaian pandemi corona, sekaligus ajang menawarkan visi-misi serta flatform yang terukur dan terarah di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Memang bukan perkara mudah menggelar pilkada dalam suasana pandemi, dan tak cukup bermodalkan optimisme untuk mewujudkan pilkada sukses.

Tetapi butuh keterlibatan yang maksimal dari semua pihak terutama yang punya peran aktif, semisal penyelenggara yang terdiri dari KPU, Bawaslu, Kepolisian untuk menjaga dan mengamankan pilkada sukses.

Sementara rakyat punya “kewajiban moral” menyeleksi dan memilih pemimpin secara langsung sehingga yang terpilih sejalan dengan kehendak dan kemauan rakyat.

Pilkada bukan semata-mata soal regenerasi kepemimpinan, tetapi yang jauh lebih penting adalah soal kelangsungan pemerintahan di suatu daerah yang mengalami vacum of power.

Dalam konteks legitimasi serta proses pengambilan keputusan dan kebijakan (decision making and policy processes) seorang Plt (Pelaksana Tugas) kewenangannya sangat terbatas selain faktor legitimasinya tidak kuat.

Tentu hal tersebut akan menghambat akselerasi pembangunan terhambatnya kesejahteraan rakyat.

Oleh sebab itu, menunda pilkada bukan solusi tetapi justru mendatangkan masalah baru. Alasan mendesak pilkada ditunda sangat subyektif bahkan kontradiksi dengan realitas yang terjadi saat ini, maka kita tetap komitmen pada kesepakatan awal yaitu melaksanakan pilkada sehat, rakyat kuat.

*Ketua Umum Garda Muda Jember (GMJ)

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kemendagri: Hoaks Covid-19 Bisa Dijadikan Alat Turunkan Partisipasi Pemilih

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Hoaks atau berita bohong terkait penyebaran Covid-19 menjelang Pilkada harus diwaspadai. Pasalnya, hal ini berpotensi digunakan sebagai cara menurunkan partisipasi pemilih untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.

Penyebaran hoaks terkait Covid-19 sangat mungkin terjadi pada saat pelaksanan pemungutan suara di wilayah ataupun Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menjadi perebutan pengaruh para pasangan calon.

Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10).

“Harus diwaspadai hoax terkait Covid-19 digunakan dalam upaya black campaign untuk saling menjatuhkan antar lawan politik di kontestasi Pilkada. Penyebaran hoax dengan menggunakan isu Covid-19 demi perebutan ataupun penggembosan suara bisa menjadi strategi black campaign yang ujungnya membuat tingkat partisipasi pemilik merosot” katanya.

Menurutnya, Mendagri Tito Karnavian sangat memikirkan kemungkinan tersebut. Dia mengatakan bahwa Mendagri telah meminta kepala daerah bersinergi dengan para pemangku kepentingan, khususnya Forkompimda dan media lokal dalam upaya sosialisai pilkada dengan penerapan protokol kesehatan.

Baca juga: Politik Dinasti di Pilkada 2020, Pengamat: Demokrasi Seperti Terinfeksi Virus

“Setiap minggu kita memonitor pelanggaran dan kepatuhan protokol kesehatan di masa kampanye. Hasilnya sangat kondusif. Dari 9500 kampanye tatap muka, pelanggaran hanya sekitar 250 atau 2,5%. Artinya, Pilkada aman Covid-19 menunjukkan tren yang menggembirakan” ujar Kastorius.

Kondisi ini pun membuatnya optimis bahwa partisipasi pemilih akan stabil tinggi seperti pilkada serentak sebelumnya. “Perlu digalakkan kampanye gerakan antihoax di wilayah-wilayah yang akan pilkada secara masif sehingg masyarakat ikut aktif melawan hoax,” tuturnya.

Dia mengungkapkan adanya beberapa kemungkinan modus penyebaran hoaks menjelang pilkada. Misalnya, saja hoaks berupa kabar adanya calon pemilih ataupun penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19 di TPS tertentu.

“Sehingga menurunkan animo pemilih yang akan hadir dengan tujuan menguntungkan salah satu paslon,” ujarnya.

Kastorius mengatakan, kemungkinan ini berkaca pada kasus UU Cipta Kerja banyak hoaks dan disinformasi yang beredar. Salah hoaks dihembuskan bahwa UU Cipta Kerja akan menyengsarakan nasib kaum buruh dan pekerja telah memicu tindakan anarkis.

 

Continue Reading

Hot Topic

Bawaslu: Paslon Kurang Kreatif Berkampanye

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyebutkan, pasangan calon kepala daerah Pilkada 2020 tak kreatif. Sebab, hingga satu bulan masa kampanye, pertemuan tatap muka terbatas masih menjadi metode kampanye yang paling banyak dilakukan.

“Apa yang terjadi sekarang tatap muka yang paling diminati. Jadi ini enggak kreatif juga pasangan calon,” kata Bagja dalam sebuah diskusi daring, Rabu (28/10).

“Ini perlu disentil sedikit, kreatif sedikit, lah, jangan hanya tatap muka doang. Perlu kreativitas lah untuk berkampanye di tengah Pilkada,” lanjutnya.

Baca juga: Bawaslu: Kampanye Daring Masih Minim Dilakukan di Pilkada

Menurut Bagja, ada banyak cara yang bisa digunakan pasangan calon kepala daerah untuk berkampanye kreatif, khususnya secara virtual.

Misalnya, iklan kampanye dalam bentuk sandiwara radio atau memanfaatkan media sosial seperti TikTok.

Ia mengatakan, kini TikTok mulai banyak digunakan kepala daerah untuk membuat konten kreatif. Cara tersebut bisa ditiru oleh paslon yang berkompetisi di Pilkada 2020. Kampanye secara virtual, kata Bagja, juga dapat mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Kampanye metode ini juga yang didorong pelaksanaannya selama masa pandemi.

“Kalau kemudian terjadi penularan kan Bawaslu disebut sebagai lembaga yang mendukung penyebaran Covid-19, kan nggak boleh juga, bahkan ada klaster pilkada nanti bisa jadi masalah itu,” ujar dia.

Bagja pun mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memperpanjang masa iklan kampanye, bukan hanya 14 hari jelang masa tenang Pilkada.

Menurut Bagja, dengan dibatasinya kegiatan tatap muka, kampanye dapat dialihkan ke iklan melalui media massa.

Dengan demikian, visi dan misi peserta Pilkada tetap dapat tersampaikan melalui radio, televisi, media cetak atau media daring.

Selain itu, bertambahnya masa iklan kampanye juga diyakini akan meminimalisasi polusi visual yang ditimbulkan akibat pemasangan spanduk atau baliho paslon kepala daerah.

“Supaya gegap gempitanya Pilkada itu tetap ada tapi melalui teknologi informasi, tidak melalui pertemuan fisik lagi,”tandas Bagja.

IG

Continue Reading

Nasional

Hari Pertama Libur, Penyeberangan Banyuwangi Meningkat

Published

on

By

Channel9.id-Banyuwangi. Pada libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, PT ASDP Indonesia Ferry Ketapang, Banyuwangi, memastikan tidak melayani pembelian tiket secara manual. Penumpang hanya bisa melakukan transaksi pembelian tiket melalui aplikasi online.

Penerapan pembelian tiket secara online tersebut, bertujuan mengantisipasi antrian panjang dan penumpukan kendaraan calon penumpang, di tengah merebaknya pandemi COVID-19.

PT ASDP Indonesia Ferry Ketapang, Banyuwangi, memprediksi akan terjadi lonjakan penumpang kapal Ferry dari dan menuju pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, sebanyak 10 persen dari hari biasanya.

Baca juga : Antisipasi Libur Panjang, Polisi Siaga di Titik Rawan Bencana

Para penumpang tersebut, merupakan wisatawan yang menikmati libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Untuk menghadapi lonjakan penumpang tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry Ketapang, Banyuwangi, telah menambah pintu pemeriksaan tiket masuk, dan menyiapkan tujuh dermaga ASDP dan landing craft mesin di Pelabuhan Ketapang, dan Pelabuhan Gilimanuk.

Selain itu, sebanyak 52 kapal Ferry telah disiapkan dengan mengoperasikan 32 kapal Ferry, untuk melayani penyeberangan lintas Selat Bali tersebut.

“Kami memastikan hanya melayani calon penumpang dengan pembelian tiket secara online. Hal tersebut guna mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan calon penumpang dipintu masuk pelabuhan, di tengah pandemi COVID-19,” ujar General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banyuwangi, Fahmi Alweni.

Dia memprediksi lonjakan penumpang akan mulai dirasakan pada Rabu (28/10), karena bertepatan dengan dimulainya libur bersama. “Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami juga menerapkan protokol kesehatan kepada para penumpang, dengan wajib mengenakan masker, dan jaga jarak di dalam kapal,” tegasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC