Channel9.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran aktif inspektorat pemerintah daerah dalam mengawal setiap program sejak tahap perencanaan, bukan hanya ketika pelaksanaan telah berjalan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi penyimpangan sejak dini dan memastikan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Peran inspektorat jangan pasif. Sejak tahap perencanaan, mereka harus sudah hadir memberikan masukan dan mengingatkan potensi masalah. Jangan menunggu program berjalan baru mencari kesalahannya,” ujar Tito di Jakarta, Kamis (9/10/2025), seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan (Rakornas Binwas) 2025 yang digelar Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Tito, pengawasan yang ideal bukan sekadar menemukan kesalahan, melainkan mencegah kesalahan itu terjadi. Ia meminta inspektorat daerah mengedepankan pendekatan foresight — yakni kemampuan memprediksi risiko kebijakan dan menilai efisiensi program sejak awal.
“Inspektorat perlu punya foresight, bisa menilai apakah program itu realistis, efisien, dan sesuai kebutuhan. Jadi bukan hanya reaktif setelah kejadian, tapi proaktif memberikan peringatan dan rekomendasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mendagri juga mengingatkan agar kinerja inspektorat tidak diukur dari banyaknya temuan pelanggaran. Sebaliknya, semakin sedikit pelanggaran yang ditemukan justru menunjukkan pengawasan dan pencegahan berjalan efektif.
“Ukuran keberhasilan bukan dari banyaknya temuan, tapi dari sedikitnya pelanggaran karena sistem pengawasan dan pencegahan berjalan baik,” ujar Tito.
Tito berharap, optimalnya peran inspektorat dalam pencegahan dan pembinaan akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja pemerintahan daerah dan efektivitas pembangunan. Ia menekankan pentingnya penyamaan visi antara Inspektorat Jenderal Kemendagri dan para inspektorat daerah agar sistem pengawasan berjalan selaras di seluruh Indonesia.
Rakornas Binwas 2025 turut menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai pembicara, antara lain Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus) Aries Marsudiyanto. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga dalam membangun sistem pengawasan daerah yang lebih preventif, transparan, dan berintegritas.
