Channel9.id – Jakarta. Lembaga pengawasan anggaran Center for Budget Analysis (CBA) mendesak auditor negara untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap dugaan kebocoran anggaran pada PT Jakarta OSES Energi (PT JOE), anak perusahaan PT Jakarta Propertindo (JakPro) yang memiliki Participating Interest (PI) sebesar 10 persen di Wilayah Kerja (WK) Offshore-South East Sumatra (OSES).
Wilayah kerja migas OSES sendiri merupakan salah satu penghasil minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia. Hingga Agustus 2018, produksi minyak dan gas bumi di WK SES mencapai 31.120 barel per hari (bph) dan 137,5 juta standard cubic feet per day (mmscfd). Operasi dilakukan di sekitar Pulau Pabelokan, Kabupaten Kepulauan Seribu.
Selain PT JOE, BUMD milik Provinsi Lampung yakni PT Lampung Energi Berjaya (PT LEB) juga tercatat memiliki PI sebesar 5 persen di PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatra (PHE OSES), operator utama blok tersebut.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, membeberkan bahwa sejak tahun 2018 hingga 2022, PT JOE memperoleh total pendapatan sebesar Rp224.004.787.406 dari net cash distribution hasil bagi produksi WK SES.
“Artinya, rata-rata pendapatan PT JOE hanya sekitar Rp44,8 miliar per tahun. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi besar blok OSES,” ujar Uchok dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).
Uchok juga menyoroti adanya beban denda pajak yang sangat besar pada tahun 2023, yakni mencapai Rp91.620.960.983. Denda tersebut berasal dari sanksi pajak akibat restitusi PPN PT Jakarta Propertindo, sebagaimana tercantum dalam dokumen SKPKB PPN Nomor 00340/207/21/073/23 tertanggal 18 Agustus 2023, untuk masa pajak Januari 2021.
“Ini menjadi sinyal kuat bahwa ada persoalan serius dalam pengelolaan keuangan PT JOE maupun entitas induknya. Karena itu, kami meminta auditor negara turun tangan untuk mengaudit seluruh aliran dana pendapatan dari WK SES,” tegas Uchok.
CBA berharap audit tersebut dapat mengungkap secara terang sumber kebocoran anggaran—apakah berasal dari PT JOE selaku BUMD milik DKI Jakarta atau dari pihak operator, PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatra (PHE OSES).
“Publik berhak tahu ke mana sebenarnya uang hasil migas daerah itu mengalir. Jangan sampai potensi pendapatan daerah justru hilang karena tata kelola yang buruk,” pungkas Uchok.
